SBPoso - Rapat kerja Gubenur dengan para Bupati dan Walikota se Sulawesi Tengah yang belangsung sehari Sabtu (5/12) secara maraton telah menelorkan sejumlah rumusan penting.
Rumusan penting yang ditelorkan tersebut, menurut kepala biro seketariatan daerah Provinsi Sulteng, Drs. Marwan L meliputi, program percepatan pembangunan, kebijakan dan strategi pembangunan, kesiapan daerah menghadapi Pemilu legislatif dan pemilihan Presiden/ wakipresiden serta optimalisasi pengelolaan APBD Sulteng.
Selain itu, pengembangan kawasan perpadu Kapet Batunge, Palu donggala Parigi dan Sigi.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Tengah HB Paliudju ketika menutup rapat kerja mengungkapkan, percepatan pembangunan tersebut, merupakan tindak lanjut dari Inpres No 7 tahun2008 yang mencakup bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan hidup. **********
UNIVESITAS TADULAKO PALU SELENGARAKAN WISUDA KE 55
Sampai penyelenggaraan Wisuda yang ke 55 sampai hari ini, Sabtu (6/12) Universitas Tadulako (Untad) Sulawesi Tengah telah mempersembahkan 28.272 Alumninya termasuk 609 lulusan yang diwisuda hari ini Sabtu (6/12).
Adapun yang diwisuda pada hari ini terdiri dari 77 lulusan Pasca Sarjana dan sejenisnya dari tujuh Fakultas,
Para alumni Untad yang tersebar di berbagai peosok tanah air, kini telah banyak berkiprah mengabdikan diri serta berkompotisi dalam persaingan yang ketat.
Wisuda kali ini, telah mengisyaratkan bukan menandai berakhirnya proses belajar seperti yang digaris bawahi Gubernur Sulteng HB. Paliudju selaku ketua kehormatan dewan penyantun Untad yang diwakili Asisten I, Drs. Anwar Panulele Msi.
Hal yang sama menjadi inti dari pesan almamater Rektor Untad, Drs. Sahaudin Mustafa Msi mengatakan, sembilan diantaranya dinilai berprestasi dan memperoleh penghargaan yang diserahkan Asisten I.****
PERESMIAN KABUPATEN SIGI SEGERA LANTIK BUPATI BARU
Peresmian Kabupaten Sigi dan pelantikan pejabat Bupatinya akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini.
Rencana pelantikan tersebut telah diungkapkan Kepala Biro Pemerintah daerah Pvov. Sulawesi Tengah, Drs. Marwan L mejawab pertanyaan watawan seusai menutup raker Gubenur dengan Bupati/Walikota Jumat (5/12) lalu di Palu.
Masih menuut Marwan, Gubernur telah mengirimkan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negri untuk meresmikan Kab. Sigi dan melantik Pejabat Bupatinya.
Warwan juga mengungkapkan, peresmian dan pelantikan tersebut diupayakan tidak melebihi waktu enam bulan dari keluarnya Undang undang pembentukan Kabupaten termuda di Sulteng.******
PENGETAHUAN YANG DIMILIKI APARTUR PEMEINTAH SANGAT STRATEGIS
SB Poso -Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, HB Paliudju mengatakan, pelaksanakan audit Bintek instansi pemerintah dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta sikap, agar aparatur mampu melaksanakan tugas secara professional.
Tantangan tugas pengawasan ke depan tegas Gubernur, mengharuskan keahlian dan keterampilan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan, Insepektur pada Inspektorat Daerah Sulawesi Tengah, Mulyono SE. dihadapan peserta bintek audit kinerja instansi Pemerintah se Sulawesi Tengah pada kemarin Kamis (4/11) sedang berlangsung di Palu.
Paliudju juga menekankan, antara lain, pengetahuan yang dimiliki aparataur pengawas sangat strategis dan menentukan keberhasilan suatu organisasi. Selain itu, pengelolaan SDM yang efektif, efisien dan ekonomis dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi.
Paliudju mengharapkan, Bintek kinerja organisasi pemerintah tergantung dapat mengurangi kesenjangan antara praktek dan harapan managemen melalui aparat pengawasan.
Melalui bintek, diharapkan para peserta mampu mengapliklasikan pengetahuan yang diperoleh, utamanya dalam melaksanakan tugas pengawas di masing-masing inspektorat.
Audit kinerja instansi pemerintah bagi aparat pejabat pengawas inspektorat Kabupaten se Sulawesi Tengah yang berlangsung hingga Jum’at (5/11) diikitu 30 peserta utusan dari inspektorat provinsi Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah. Acara ini mengahadirkan nara sumber, BPKP dari perwakilan Sulawesi Tengah.
Tujuan diselengarakan Bintek kata Syamsudin, untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme, sumber daya aparatur pengawasan dilingkungan Inspektorat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.********
SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK,
RRI SANGAT KUAT
Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik saat ini sangat kuat, karena dijamin Undang-undang Nomor 32 tahun 2002. Hal ini ditegaskan Direktur Program dan Produksi, Niken Widya Astuti ketika mengadakan pertemuan dengan seluruh karyawan RRI Palu, di Palu kemarin Kamis (4/12).
Direktur Program dan Produksi menegaskan, RRI sebagai lembaga penyiaran publik merupakan milik Negara yang orientasi penyiarannya melayani kepentingan publik.
Widya Astuti meminta, setiap insan RRI dituntut untuk mengembangkan kreativitas untuk meningkatkan kuwalitas penyiaran. Karyawan yang berusia rata rata 40 tahun keatas, namun tidak boleh kalah bersaing dengan stasiun penyiaran lain. Hanya kata lain kuncinya, kemauan untuk berubah.
Ikut mendampingi Widya Astuti dalam acara tersebut, Kepala RRI Palu Winaryo SH.MH juga mengharapkan, pegawai RRI tidak khawatir menyangkut pembiayaan, sebab RRI tetap akan mendapatkan dana alokasi anggaran dari Negara sesuai amanat Undang undang.
Selain dari APBN, LPP RRI mempunyai tujuan untuk mendapatkan sumber dana dari biaya siaran dan non siaran, sumbangan dari masyarakat dan dari pihak lain yang terkait dengan penyiaran.
Dalam kunjungannya ke Palu, DPP RRI juga melakukan silaturahim denagn angkasa fans club RRI dan masyarakat pendengar radio.*******
MUTU BARANG EKSPORT DIBUTUHKAN SERTIFIKASI
Dalam dunia perdagangan ekpoort baik Nasional maupun Internasional dibutuhkan sertifikasi mutu barang. Hal ini disampaikan Wakil Dinas Perindagkop Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Aman Zuami SE.MM pada pembukaan sosialisasi keberadaan Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) pada Kamis (4/12) di Palu.
Untuk menjaga nama baik dunia perdgangan hasil komoditi eksport, harus memenuhi persyaratan mutu sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI) Guna memenuhi persyaratan dimaksud, menurut Aman, dibutuhkan kegiatan pengawasan mutu komoditi eksport dengan cara persertifikasian dalam bentuk surat pernyataan mutu (SPM) dan mutu SNI.
Dijelaskan, SPM atau SNI merupakan surat pemberitahuan barang yang wajib dilampirkan oleh ekportir dan berhubungan langsung denngan Bank devisa. Sementara sirtifikasi mutu untuk meykinkan pembeli dari luar negeri bahwa komoditi telah diawasi mutunya..
Diharapkan sosialisasi keberadaan UPTD dan Dinas Perindagkop dapat dimanfaatkan sebagai ajang tukar-menukar pengetahuan dan informasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu hasil komoditi seperti, biji Kakao untuk mengahadapi pasar global dengan mutu tahun 2010, buji Kakao Sulteng fullmentasi.********.
PNPM MEMPERCEPAT
PENGENTASAN KEMISKINAN
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pedesaan, merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat daerah Prov. Sulawesi Tengah, Dr Abdulah DH. MM Kes menjelaskan, tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di pedesaan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan peningkatan kuwalitas serta kuwantitas, sarana dan prasarana sosial dan ekonomi masyarakat diharapkan akan mampu mengatasi kemiskinan.
Berdasrkan data yang ada, agka kemiskinan di Sulawesi Tengah dari angka nasional, pada bulan Mret 2008 sebesar 22, 46%. Diharapkan dengan adanya PNPM pedesaan harus hal ini dapat teratasi hingga 14%tahun 2009 – 2010 mendatang.
Menurut DR. Abdulah, untuk menurunkan angka kemiskinan di Suteng dibutuhkan peran dan partisipasi dari masyarakat untuk memberikan konstribusi dalam percepatan pembangunan.
Dikatakan Abudulah, penanggung jawab operasional kegiatan sebagai ujung tombak keberhasilan PNPM Pedesaan, dituntut untuk selalu melakukan pembinaan pada setiap unit pelaksana kegiatan (UPK) secara berkesinambungan sehingga, kendala yang dihadapi masyarakat dapat diatasi sedini mungkin. ********
KAB.BANGGAI LAKUKAN PENGHIJAUAN
Desa Seba, Kec.Batui, Kab Banggai menjadi pusat penanaman bibit pohon penghijauan yang dilaksanakan pihak Polres Banggai. Pihak Bina mitra Polres, Ajun Komesaris Pol AKP Regiha Lumintang mengatakan, kegiatan yang dijadwalkan hahri ini disediakan sekitar 2000 bibit pohon dan secara langsung dipimpin oleh Kapolres Banggai AKBP Drs. Sri Suhartono.
Dalam penanaman tersebut aka melibatkan anggota Polres dan organisasi kemasyarakatan setempat. Penanaman pohon ini dlaksakan di sepanjang jalan Batui yang dikoordinasikan dengan Dinas Kehutanan dan Pertanian Kab. Banggai.
Menurut Regi kegiatan tersebut, merupakan bentuk kepedulian Polri dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Disamping itu, mendorong para petani untuk meningkatkan pendapatan dan pemanfatan potensi lahan yang ada secara maksimal. ********
PROVINSI SULTENG LAKUKAN TEROBOSAN
PERDAYA MASYARAKAT
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus melakukan berbagai terobosan untuk memperdayakan masyarakat di daerah ini Hal tersebut ditegaskan Gupernur Sulteng, HB Paliudju ketika membuka rapat kerja Gubernur dan para Bupati serta Walikota se Sulteng pada Jumat (5/12) di Silae Beach Hotel, Palu.
Komitmen pemerintah Sulteng untuk memperdayakan masyarakat secara bertahap terus dilakukan dengan menciptakan suasana yang memungkinkan sesuai berkembangnya potensi masyarakat.
Paliudju menjelaskan, salah satu yang telah dilakukan diantaranya memberikan bantuan dana kepada pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan untuk pembangunan di wilayahnya.
Selanjutnya, pada tahun 2007 pemerintah Sulteng memberikan bantuan sebesar delapan miliyar rupiah kepada 116 kecamatan, 135 kelurahan dan 1411 desa.
Sementara pada tahun 2008, menurut Gubernur, pemerintah hanya memberikan bantuan kepada pemerintah kelurahan dan desa masing-masing sebesar lima juta rupiah kepada 1537 desa dan 136 kelurahan.
Sedangkan kaitannya rapat Gubernur dengan para Walikota dan Bupati yang berlangsung sehari ini, Paliudju mengatakan, mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan di lapangan oleh Kobupaten/Kota.
Hal tersebut merupakan tujuan rapat kerja terwujudnya sinkronitas dan sinergitas antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam percepatan pembangunan di Sulteng. ********
Tantangan tugas pengawasan ke depan tegas Gubernur, mengharuskan keahlian dan keterampilan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan, Insepektur pada Inspektorat Daerah Sulawesi Tengah, Mulyono SE. dihadapan peserta bintek audit kinerja instansi Pemerintah se Sulawesi Tengah pada kemarin Kamis (4/11) sedang berlangsung di Palu.
Paliudju juga menekankan, antara lain, pengetahuan yang dimiliki aparataur pengawas sangat strategis dan menentukan keberhasilan suatu organisasi. Selain itu, pengelolaan SDM yang efektif, efisien dan ekonomis dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi.
Paliudju mengharapkan, Bintek kinerja organisasi pemerintah tergantung dapat mengurangi kesenjangan antara praktek dan harapan managemen melalui aparat pengawasan.
Melalui bintek, diharapkan para peserta mampu mengapliklasikan pengetahuan yang diperoleh, utamanya dalam melaksanakan tugas pengawas di masing-masing inspektorat.
Audit kinerja instansi pemerintah bagi aparat pejabat pengawas inspektorat Kabupaten se Sulawesi Tengah yang berlangsung hingga Jum’at (5/11) diikitu 30 peserta utusan dari inspektorat provinsi Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah. Acara ini mengahadirkan nara sumber, BPKP dari perwakilan Sulawesi Tengah.
Tujuan diselengarakan Bintek kata Syamsudin, untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme, sumber daya aparatur pengawasan dilingkungan Inspektorat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.********
SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK,
RRI SANGAT KUAT
Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik saat ini sangat kuat, karena dijamin Undang-undang Nomor 32 tahun 2002. Hal ini ditegaskan Direktur Program dan Produksi, Niken Widya Astuti ketika mengadakan pertemuan dengan seluruh karyawan RRI Palu, di Palu kemarin Kamis (4/12).
Direktur Program dan Produksi menegaskan, RRI sebagai lembaga penyiaran publik merupakan milik Negara yang orientasi penyiarannya melayani kepentingan publik.
Widya Astuti meminta, setiap insan RRI dituntut untuk mengembangkan kreativitas untuk meningkatkan kuwalitas penyiaran. Karyawan yang berusia rata rata 40 tahun keatas, namun tidak boleh kalah bersaing dengan stasiun penyiaran lain. Hanya kata lain kuncinya, kemauan untuk berubah.
Ikut mendampingi Widya Astuti dalam acara tersebut, Kepala RRI Palu Winaryo SH.MH juga mengharapkan, pegawai RRI tidak khawatir menyangkut pembiayaan, sebab RRI tetap akan mendapatkan dana alokasi anggaran dari Negara sesuai amanat Undang undang.
Selain dari APBN, LPP RRI mempunyai tujuan untuk mendapatkan sumber dana dari biaya siaran dan non siaran, sumbangan dari masyarakat dan dari pihak lain yang terkait dengan penyiaran.
Dalam kunjungannya ke Palu, DPP RRI juga melakukan silaturahim denagn angkasa fans club RRI dan masyarakat pendengar radio.*******
MUTU BARANG EKSPORT DIBUTUHKAN SERTIFIKASI
Dalam dunia perdagangan ekpoort baik Nasional maupun Internasional dibutuhkan sertifikasi mutu barang. Hal ini disampaikan Wakil Dinas Perindagkop Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Aman Zuami SE.MM pada pembukaan sosialisasi keberadaan Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) pada Kamis (4/12) di Palu.
Untuk menjaga nama baik dunia perdgangan hasil komoditi eksport, harus memenuhi persyaratan mutu sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI) Guna memenuhi persyaratan dimaksud, menurut Aman, dibutuhkan kegiatan pengawasan mutu komoditi eksport dengan cara persertifikasian dalam bentuk surat pernyataan mutu (SPM) dan mutu SNI.
Dijelaskan, SPM atau SNI merupakan surat pemberitahuan barang yang wajib dilampirkan oleh ekportir dan berhubungan langsung denngan Bank devisa. Sementara sirtifikasi mutu untuk meykinkan pembeli dari luar negeri bahwa komoditi telah diawasi mutunya..
Diharapkan sosialisasi keberadaan UPTD dan Dinas Perindagkop dapat dimanfaatkan sebagai ajang tukar-menukar pengetahuan dan informasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu hasil komoditi seperti, biji Kakao untuk mengahadapi pasar global dengan mutu tahun 2010, buji Kakao Sulteng fullmentasi.********.
PNPM MEMPERCEPAT
PENGENTASAN KEMISKINAN
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pedesaan, merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat daerah Prov. Sulawesi Tengah, Dr Abdulah DH. MM Kes menjelaskan, tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di pedesaan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan peningkatan kuwalitas serta kuwantitas, sarana dan prasarana sosial dan ekonomi masyarakat diharapkan akan mampu mengatasi kemiskinan.
Berdasrkan data yang ada, agka kemiskinan di Sulawesi Tengah dari angka nasional, pada bulan Mret 2008 sebesar 22, 46%. Diharapkan dengan adanya PNPM pedesaan harus hal ini dapat teratasi hingga 14%tahun 2009 – 2010 mendatang.
Menurut DR. Abdulah, untuk menurunkan angka kemiskinan di Suteng dibutuhkan peran dan partisipasi dari masyarakat untuk memberikan konstribusi dalam percepatan pembangunan.
Dikatakan Abudulah, penanggung jawab operasional kegiatan sebagai ujung tombak keberhasilan PNPM Pedesaan, dituntut untuk selalu melakukan pembinaan pada setiap unit pelaksana kegiatan (UPK) secara berkesinambungan sehingga, kendala yang dihadapi masyarakat dapat diatasi sedini mungkin. ********
KAB.BANGGAI LAKUKAN PENGHIJAUAN
Desa Seba, Kec.Batui, Kab Banggai menjadi pusat penanaman bibit pohon penghijauan yang dilaksanakan pihak Polres Banggai. Pihak Bina mitra Polres, Ajun Komesaris Pol AKP Regiha Lumintang mengatakan, kegiatan yang dijadwalkan hahri ini disediakan sekitar 2000 bibit pohon dan secara langsung dipimpin oleh Kapolres Banggai AKBP Drs. Sri Suhartono.
Dalam penanaman tersebut aka melibatkan anggota Polres dan organisasi kemasyarakatan setempat. Penanaman pohon ini dlaksakan di sepanjang jalan Batui yang dikoordinasikan dengan Dinas Kehutanan dan Pertanian Kab. Banggai.
Menurut Regi kegiatan tersebut, merupakan bentuk kepedulian Polri dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Disamping itu, mendorong para petani untuk meningkatkan pendapatan dan pemanfatan potensi lahan yang ada secara maksimal. ********
PROVINSI SULTENG LAKUKAN TEROBOSAN
PERDAYA MASYARAKAT
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus melakukan berbagai terobosan untuk memperdayakan masyarakat di daerah ini Hal tersebut ditegaskan Gupernur Sulteng, HB Paliudju ketika membuka rapat kerja Gubernur dan para Bupati serta Walikota se Sulteng pada Jumat (5/12) di Silae Beach Hotel, Palu.
Komitmen pemerintah Sulteng untuk memperdayakan masyarakat secara bertahap terus dilakukan dengan menciptakan suasana yang memungkinkan sesuai berkembangnya potensi masyarakat.
Paliudju menjelaskan, salah satu yang telah dilakukan diantaranya memberikan bantuan dana kepada pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan untuk pembangunan di wilayahnya.
Selanjutnya, pada tahun 2007 pemerintah Sulteng memberikan bantuan sebesar delapan miliyar rupiah kepada 116 kecamatan, 135 kelurahan dan 1411 desa.
Sementara pada tahun 2008, menurut Gubernur, pemerintah hanya memberikan bantuan kepada pemerintah kelurahan dan desa masing-masing sebesar lima juta rupiah kepada 1537 desa dan 136 kelurahan.
Sedangkan kaitannya rapat Gubernur dengan para Walikota dan Bupati yang berlangsung sehari ini, Paliudju mengatakan, mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan di lapangan oleh Kobupaten/Kota.
Hal tersebut merupakan tujuan rapat kerja terwujudnya sinkronitas dan sinergitas antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam percepatan pembangunan di Sulteng. ********
HASIL WASKAT BELUM MEWADAHI
Walikota Palu, H. Rusdi Mastura menilai, pelaksanaan intruksi Presiden No 1 tahun 1989, tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat dan keputusan menteri Pemberdayaan Aparatur Pemerintah No.46 tahun 2004 tentang petujuk pelaksanaannya, hingga sampai saat ini belum menunjukan hasil yang mewadahi.
Hal tesebut disampaikan Walikota Palu pada pembukaan Asistensi pelaksanaan pengawasan melekat di jajaran pemerintah daerah Palu.
Sesuai pengamatan di lapangan, disiplin dan prestasi kerja aparat dijajaran pemerintah masih rendah, demikian pula dengan penyalah gunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan uang Negara serta pungutan liar masih saja terjadi.
Dengan demikian, intruksi Presiden dan juklak menteri tersebut belum menujukkan hasil yang mewadahi. Demikian disampaikan Walikota Palu dalam sambutan tertulisnya disampaikan Aesisten II Sekda kota Palu, Drs. Dhamawansyah ketika membuka Asistensi lakswaskat dijajaran pemerintah daerah kota Palu pada Jumat (5/12).
Masih menurut Walikota, terlihat pada pelayanan masyarakat yang belum memuaskan serta urusan kepegawaian belum sepenuhnya sesuai perundang-undangan.
Karena dengan melalui kegiatan ini, diharapkan Waskat diseluruh instansi dan di Unit kerja dapat ditegakkan secara optimal. Terkait dengan pengawasan, inspektur inspektorat Kota Palu Asril SH ketika tampil sebagai nara sumber pada kegiatan tersebut mengatakan, lemahnya pengawasan menyebabkan terjadinya penyimpangan.
Kegiatan yang dilaksankan sehari tersebut, diikuti staf ahli dan asisten, para pejabat eslon II dan III pada satuan kerja perangkat daerah, serta lurah dan camat.*********
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KEPEDULIAN BESAMA
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD)se Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. Abdulah DH.MM mengatakan, upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi kepedulian bersama.
Adanya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) sesuai kondisi dan kuwalitas hidup perempuan masih dirasakan belum menunjukan peningkatan yang berarti utamanya dibidang, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum.
Selain itu, perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan serta perdagangan orang dan dampak kesenjagan gender telah ikut menyebabkan kondisi perempuan semakin rentan.
Dihadapan para peserta pertemuan koordinasi penguatan jaringan P2TP2A hari ini Jumat (5/12) di Palu kepada PPMD se Sulteng dalam sambutannya yang dibacakan Andi menngatakan, perlindungan perempuan dan anak merupakan hak esiensial yang harus dijaga kemurniannya atau harus dihindari dari unsur intimidasi ketersinggungan, penganiayaan dapat yang mempengaruhi fisik, mental dan jiwanya.
Untuk itu, melalui pertemuan koordinasi penguatan jaringan P2TP2A diharapkan dapat membahas program tindak lanjut MOU yang telah dilaksankan pada bulan Februari 2008 lalu.
Menurut data, pertemuan telah diikuti sekitar 50 peserta bertujuan untuk lebih memahami permasalahan yang dihadapi terhadap kekerasan kaum perempuan dan anak.
Adapun materi yang dibahas, program yang telah dilaksanakan, kendala yang dihadapi, serta harapan pengembangan jaringan kemitraan dengan bentuk diskusi kelompok dan diakhiri pengupasan hasil diskusi.*********
Walikota Palu, H. Rusdi Mastura menilai, pelaksanaan intruksi Presiden No 1 tahun 1989, tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat dan keputusan menteri Pemberdayaan Aparatur Pemerintah No.46 tahun 2004 tentang petujuk pelaksanaannya, hingga sampai saat ini belum menunjukan hasil yang mewadahi.
Hal tesebut disampaikan Walikota Palu pada pembukaan Asistensi pelaksanaan pengawasan melekat di jajaran pemerintah daerah Palu.
Sesuai pengamatan di lapangan, disiplin dan prestasi kerja aparat dijajaran pemerintah masih rendah, demikian pula dengan penyalah gunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan uang Negara serta pungutan liar masih saja terjadi.
Dengan demikian, intruksi Presiden dan juklak menteri tersebut belum menujukkan hasil yang mewadahi. Demikian disampaikan Walikota Palu dalam sambutan tertulisnya disampaikan Aesisten II Sekda kota Palu, Drs. Dhamawansyah ketika membuka Asistensi lakswaskat dijajaran pemerintah daerah kota Palu pada Jumat (5/12).
Masih menurut Walikota, terlihat pada pelayanan masyarakat yang belum memuaskan serta urusan kepegawaian belum sepenuhnya sesuai perundang-undangan.
Karena dengan melalui kegiatan ini, diharapkan Waskat diseluruh instansi dan di Unit kerja dapat ditegakkan secara optimal. Terkait dengan pengawasan, inspektur inspektorat Kota Palu Asril SH ketika tampil sebagai nara sumber pada kegiatan tersebut mengatakan, lemahnya pengawasan menyebabkan terjadinya penyimpangan.
Kegiatan yang dilaksankan sehari tersebut, diikuti staf ahli dan asisten, para pejabat eslon II dan III pada satuan kerja perangkat daerah, serta lurah dan camat.*********
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KEPEDULIAN BESAMA
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD)se Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. Abdulah DH.MM mengatakan, upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi kepedulian bersama.
Adanya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) sesuai kondisi dan kuwalitas hidup perempuan masih dirasakan belum menunjukan peningkatan yang berarti utamanya dibidang, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum.
Selain itu, perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan serta perdagangan orang dan dampak kesenjagan gender telah ikut menyebabkan kondisi perempuan semakin rentan.
Dihadapan para peserta pertemuan koordinasi penguatan jaringan P2TP2A hari ini Jumat (5/12) di Palu kepada PPMD se Sulteng dalam sambutannya yang dibacakan Andi menngatakan, perlindungan perempuan dan anak merupakan hak esiensial yang harus dijaga kemurniannya atau harus dihindari dari unsur intimidasi ketersinggungan, penganiayaan dapat yang mempengaruhi fisik, mental dan jiwanya.
Untuk itu, melalui pertemuan koordinasi penguatan jaringan P2TP2A diharapkan dapat membahas program tindak lanjut MOU yang telah dilaksankan pada bulan Februari 2008 lalu.
Menurut data, pertemuan telah diikuti sekitar 50 peserta bertujuan untuk lebih memahami permasalahan yang dihadapi terhadap kekerasan kaum perempuan dan anak.
Adapun materi yang dibahas, program yang telah dilaksanakan, kendala yang dihadapi, serta harapan pengembangan jaringan kemitraan dengan bentuk diskusi kelompok dan diakhiri pengupasan hasil diskusi.*********
+of+P1290078.JPG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar