Poso - Wilayah Kab Poso tepatnya di desa Watutau, Kec. Lore Peore beberapa hari yang lalu, Rabu (17/12) mendapat kunjungan kerja Dirjen Pembinan Penyiapan Pemungkiman dan Penempatan ( P4) Ttransmigrasi, Ir.Harry Heriawan, MSc.
Kunjungan kerja yang dimaksudkan, untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat Lore dan Pemerintah Daerah Kab. Poso sebagaiman yang telah tertuang pada pasal 7 tahun 2008 tentang pembangunan provinsi Sulawesi Tengah.
Harry Heriawan dihadapan para undangan dan para tokoh masyarakat Lore mengatakan, Denaketrans akan dan telah mengupayakan Inpres tersebut dengan berbagai macam program pembungunan khususnya dibidang Transmigrasi telah merumuskan Kota Terpadu Mandiri (KTM).
Harry lebih jauh mejelaskan, pertumbuhan perkembangan suatu permukiman transmigrasi bukan saja diaebuah desa, melainkan sudah menjadi ibukota Kecamatan dan bahkan mendorong hingga terbentuknya sebuah kabupaten baru sebagai pemekaran kabupaten lainnya.
Proses lokasi transmigrasi menjadi ibukota Kecamatan atau menjadi ibukota Kabupaten sangat membutuhkan waktu yang panjang(25 th), atau bisa dikatakan satu gerasi, demikian jelsnya Harry.
Olehnya diungkapkan, sampai saat ini, pada tahun 2008 Depnakertrans telah melaksanakan program KTM sudah tercatat sekitar 20 KTM di seluruh Indonesia. Tiga diantaranya di Provinsi Sulawesi Tengah, di Kab. Buoal, Kab. Morowali, dan KTM Kab. Tojo Unauna. Adapun kedepan, Program KTM dil Lore.Kab.Poso dan KTM Pongkarya, Kab. Parigi Mountong.
Sementara camat Lore, Hofni Kabo dalam laporannya menyampaikan, jumlah penduduk Kec.Lore Peore sekitar 2.556 jiwa dengan luas wilayah 148 ribu hektare dan sebagian penduduknya mengembangkan usaha bidang pertanian dan perkebunan.
Adapun khusus desa Watutau yang juga sebagai ibukota kecamatan Lore Peore dalam pembangunan pusat KTM telah menyiapkan lahan sejumlah 150 ribu hektare, dan untuk wilayah pegembangannya disiapkan 20 ribu hektare.
Sedangkan Sekkab Poso Drs. Amdjad Lawasa, MM dihadapan Dirjen P4 Transmigrasi dan para tamu undangan mengatakan, selama ini Poso dikenal diluar daerah sebagai wilayah tidak aman dan tidak tentram. Dengan adanya kunjungan kerja Depnakertrans tersebut, pemerintah daerah khususnya masyarakat Kab. Poso memberikan jaminan bahwa Poso telah kndusif (rstmopn). ********
Kunjungan kerja yang dimaksudkan, untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat Lore dan Pemerintah Daerah Kab. Poso sebagaiman yang telah tertuang pada pasal 7 tahun 2008 tentang pembangunan provinsi Sulawesi Tengah.
Harry Heriawan dihadapan para undangan dan para tokoh masyarakat Lore mengatakan, Denaketrans akan dan telah mengupayakan Inpres tersebut dengan berbagai macam program pembungunan khususnya dibidang Transmigrasi telah merumuskan Kota Terpadu Mandiri (KTM).
Harry lebih jauh mejelaskan, pertumbuhan perkembangan suatu permukiman transmigrasi bukan saja diaebuah desa, melainkan sudah menjadi ibukota Kecamatan dan bahkan mendorong hingga terbentuknya sebuah kabupaten baru sebagai pemekaran kabupaten lainnya.
Proses lokasi transmigrasi menjadi ibukota Kecamatan atau menjadi ibukota Kabupaten sangat membutuhkan waktu yang panjang(25 th), atau bisa dikatakan satu gerasi, demikian jelsnya Harry.
Olehnya diungkapkan, sampai saat ini, pada tahun 2008 Depnakertrans telah melaksanakan program KTM sudah tercatat sekitar 20 KTM di seluruh Indonesia. Tiga diantaranya di Provinsi Sulawesi Tengah, di Kab. Buoal, Kab. Morowali, dan KTM Kab. Tojo Unauna. Adapun kedepan, Program KTM dil Lore.Kab.Poso dan KTM Pongkarya, Kab. Parigi Mountong.
Sementara camat Lore, Hofni Kabo dalam laporannya menyampaikan, jumlah penduduk Kec.Lore Peore sekitar 2.556 jiwa dengan luas wilayah 148 ribu hektare dan sebagian penduduknya mengembangkan usaha bidang pertanian dan perkebunan.
Adapun khusus desa Watutau yang juga sebagai ibukota kecamatan Lore Peore dalam pembangunan pusat KTM telah menyiapkan lahan sejumlah 150 ribu hektare, dan untuk wilayah pegembangannya disiapkan 20 ribu hektare.
Sedangkan Sekkab Poso Drs. Amdjad Lawasa, MM dihadapan Dirjen P4 Transmigrasi dan para tamu undangan mengatakan, selama ini Poso dikenal diluar daerah sebagai wilayah tidak aman dan tidak tentram. Dengan adanya kunjungan kerja Depnakertrans tersebut, pemerintah daerah khususnya masyarakat Kab. Poso memberikan jaminan bahwa Poso telah kndusif (rstmopn). ********
+of+P1290078.JPG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar