PULAU TERDEPAN, MIANGAS PERLU PERHATIAN KHUSUS

Kepulauan Miangas, merupakan pemerintahan kecamatan Khusus Perbatasan yang berada di wilayah Kab. Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pulau ini merupakan bagian Pulau terdepan dari Negara Republik Indonesia.

Dengan batas-batas wilayah, sebelah Utara berbatasan dengan negara Philipina dan Samudera Pasifik (Perairan Philipina Selatan), sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah Selatan berbatasan dengan P. Karatung (Nanusa) dan sebalah barat berbatasan dengan Philipina (Laut Sulawesi)

Jangkauan terdekat, Jarak antara Miangas - Menado sekitar 310 mil, Miangas – Nanusa (P. Karatung) sekitar 75 mil atau 232 Km, Sedangkan jarak ke Davao, Mindanao, Philipina sekitar 48 mil atau 83,6 Km.

Sedangkan luas wilayah, dari masing masing institusi mempuyai data yang berlainan. Seperti data dari POSAL mempunyai data keluasan 6,227 km2, data dari Bakosurtanal menunjukan 2,18 Km persegi dan versi data Kompas, 3,15 Km persegi.

Pulau berpantai pasir putih dengan bebatuan itu dapat ditelusuri dengan berjalan kaki dalam waktu sekitar dua hingga tiga jam. Bentuk pantai, sebagaian besar landai dan berkarang. Hanya saja, dibagian sebelah utara dan timur laut sedikit bertebing dan curam. Umumnya di daerah pantai yang sekaligus dijadikan daerah hunian penduduk. Di sebelah Timur Laut, merupakan daerah pebukitan yang oleh penduduk setempat dimanfaatkan sebagai kebun/ladang. Sedangkan di atas bukit terdapat sebuah menara suar dan situs peninggalan masa lampau berupa empat pucuk meriam ukuran kecil. Selama di Pulau Miangas, tidak mungkin akan menjumpai sungai.

Ada sebagian wilayah, merupakan daerah rawa-rawa yang ditumbuhi pohon sagu dan laluga (semacam talas). Di samping itu juga ditumbuhi tanaman kelapa,yang sekaligus menjadi salah satu mata pencaharian pokok penduduk.

Letak Pulau Miangas yang berada di sebelah utara khatulistiwa, menyebabkan daerah ini mempunyai iklim Equatorial. Hal ini, dapat mempengaruhi adanya angin laut, sehingga setiap harinya turun hujan walaupun kadang-kadang gerimis dan mendung saja. Wilayahnya yang dikelilingi lautan yang luas menyebakan sekali-kali turun hujan meskipun pada musim kemarau. Dengan demikian, di sini terdapat tiga musim seperti, pada antara bulan September - Nopember merupakan musim hujan, pada bulan Juli - September musim kemarau dan pada bulan Pebruari - Juni merupakan musim panca roba.

Desa Miangas terdiri dari tiga dusun, yang setelah mengalami pemekaran maka sekarang menjadi Kecamatan Khusus Perbatasan. Sedangkan sebelumnya, merupakan bagian dari Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemukiman penduduk terletak di sisi barat daya P. Miangas. Rumah-rumah di Desa Miangas terbagi di dua jalan utama yang sejajar, terbuat dari semen dengan lebar skitar empat meter.

Saat ini di wilayah tersebut, mempunyai fasilitas pendidikan tingkat TK, SD, SMP, dan SMK Kelautan yang jumlahnya masing-masing satu yang terletak di satu lokasi.Namun dengan tenaga pendidik yang terbatas, maka kebanyakan anak-anak Miangas menempuh pendidikan tingkat SLTA di luar P. Miangas; bisa di Tahuna, Melonguane, atau di Bitung/Manado. Namun disayangkan, tingkat pendidikan masyarakat Miangas sebagian besar mengenyam bangku SLTP, hanya sebagian kecil tamat SLTA dan sarjana.

Sedangkan sarana kesehatan yang ada sampai saat ini berupa satu bangunan Puskesmas Pembantu yang terletak di tengah pemukiman penduduk. Ada satu bangunan baru Puskesmas yang letaknya di pinggir hutan, dan masih belum terpakai. Karena letaknya yang agak jauh dari pemukiman penduduk, dimungkinkan bangunan tersebut sengaja dikosongkan.

Ada tenaga dokter yang bertugas di sana secara bergiliran; namun seringnya dilayani oleh seorang tenaga medis setingkat mantri. Selain itu, terdapat satu kapal Puskesmas Keliling Laut, sumbangan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, yang berasal dari Tahun Anggaran 2007. Namun sangat disayangkan kapal tersebut nampak teronggok begitu saja di pantai Racuna depan Pos AL dan kurang terawat karena jarang sekali digunakan.

Selain itu juga terdapat Perahu Evakuasi, bantuan dari Departemen Sosial RI tahun anggaran 2006. Perahu ini terbungkus rapi di pantai Racuna depan Posal, dan nampaknya belum pernah digunakan juga.

Di wilayah ini, terdapat jaringan telepon selular yang difasilitasi oleh salah satu operator selular ternama. Namun kemampuannya terbatas, karena maksimal hanya bisa menampung maksimal tujuh penelepon secara bersamaan, sehingga penelepon berikutnya harus bergantian.
BTS berbentuk seperti parabola dengan daya jangkau signal hanya sekitar 50 meter dari BTS Parabola dengan menggunakan energi listrik yang berasal dari sel tenaga surya yang diletakkan berdekatan dengan parabola tersebut. Adapun akses untuk berkomunikasi melalui HP berlangsung selama 24 jam penuh. Lokasi parabola dipasang di sebelah kantor Kecamatan tepatnya disamping pendopo kecamatan, di seberang POS AL.

Sebelumnya, disini pernah terdapat jasa telepon satelit yang dipasang di rumah Kepala Desa, namun hingga saat ini alat tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Yang paling menarik disini, mayoritas penduduknya memiliki parbola guna menangkap siaran televisi nasional. Sedangkan alat penerangan, penduduk menggunakan listrik tenaga diesel yang berkekuatan 40 KW yang hidup selama lima jam, 17.30 s.d. 23.30.

Untuk kebutuhan air, terdapat sumber mata air dari sumur yang dialirkan dengan pompa kemudian disalurkan tempat penampungan air selanjutnya disalurkan ke titik-titik pemanfaatan air (rumah-rumah penduduk). Namun sayangnya, kondisi pompa saat ini dalam keadaan rusak. Hal ini menimbulkan kerja keras bagi warga untuk mengambi air dan harus bersusah payah mengangkut air dengan mengunakan gerobag dorong. Selain itu, penduduk juga mendapatkan air dengan cara tadah hujan.

Informasi, kalau anda datang ke lokasi ini, jangan sekali-kali menunggu angkutan darat karena di sini tidak ada angkutan darat. Hal ini sangat diyakini, karena luas wilayahnya yang relatif kecil dan kesemuanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Hanya saja, ada beberapa sepeda motor milik penduduk, yang hanya dipergunakan sesekali ke kebun dan untuk angkutan barang, penduduk pada umumnya menggunakan gerobak dorong.

Karena wilayah kelautan, disini ada tiga kapal perintis yang berkeliling dari Manado – Sangihe – Talaud, termasuk singgah ke P. Miangas, yaitu KM Meliku Nusa, KM Berkat Taloda, dan KM Daraki Nusa. Ketiga kapal perintis yang digunakan mendapat subsidi dari Pemerintah.

Selain itu, ada juga satu kapal PELNI, yaitu KMP Sangiang, yang daya jelajahnya hingga ke Ternate. Informasi lengkap mengenai jadwal pemberangkatan dan kedatangan kapal-kapal tersebut, bisa didapatkan di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Sehingga keempat kapal tersebut, secara bergantian merapat ke P. Miangas, sambil menghubungkan daerah-daerah seperti, Bitung – Tahuna – Lirung – Melonguane – Beo – Essang – Karatung – Kakarutan – Miangas – Marore – Kawio – Kawaluso – Tahuna – PP

Tingkat perekonomian penduduk Miangas tergolong kelas menengah ke bawah. Hal ini dipengaruhi kondisi cuaca yang tidak menentu, karena masyarakat hanya menggantungkan pada jasa angkutan laut, dalam hal ini kapal perintis maupun perahu tradisional sebagai sarana transportasi jual/beli dari/ke Kota Tahuna, Melonguane, dan Bitung, Manado.

Sementara untuk melayani kebutuhan sehari-hari, saat ini terdapat beberapa kios penjualan yang dikelola perorangan. Harga barang yang dijual relatif lebih mahal dari harga standard, dikarenakan masalah jarak yang sangat jauh (Bitung, Manado). Ada bangunan pasar, tetapi sudah terbengkalai karena tidak adanya aktivitas jual-beli.

Bahkan BBM harganya luar biasa mahalnya. Hal tersebut dikarenakan pengelolaannya dilemparkan ke pasar bebas. Pemerintah dalam hal ini Pertamina sampai saat ini tidak melakukan distribusi langsung ke P. Miangas. Meskipun disini terdapat tiga tangki besar dari Pertamina namun hingga saat ini dibiarkan kosong melompong sejak satu tahun setelah dibangun terlebih belum pernah sekalipun digunakan.

Kopra merupakan hasil idola masyarakat, namun sayangnya produksi kopra dikelola secara tradisional, yang kemudian dijual ke Tahuna dan Bitung, dengan menggunakan jasa Kapal-kapal Perintis. Hal ini dapat dilakukan dalam setahun empat kali panen. Meskipun saat ini mulai terdapat juga produksi coklat dan cengkeh, walaupun masih belum seberapa dibandingkan dengan hasil dari kopra yang sudah turun-temurun sejak dahulu.

Selain itu, para nelayan dalam melaut masih secara tradisional menggunakan perahu pelang (berkaki bambu). Terlebih belum adanya fasilitas Mesin pendingin untuk menyimpan ikan dan kapal penampung ikan yang secara berkala mengunjungi P. Miangas, membuat para nelayan di sini lebih banyak menangkap ikan untuk dikonsumsi sendiri. Adapun jumlah tangkapan bergantung keadaan cuaca. Hasil tangkapannya sebagian dijadikan ikan asin Produksi ikan asin juga dikelola secara tradisional, yang hasilnya selain dijual ke Tahuna dan Bitung, bisa juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari saat datang musim barat dimana nelayan tidak melaut.

Di Miangas, terdapat perwakilan Republik Philipina, yang semula untuk melayani kegiatan Lintas Batas dari Pulau Miangas ke Republik Philipina maupun sebaliknya.Namun saat ini, karena berkurangnya perdagangan antara penduduk Miangas dengan warga Philipina, maka perwakilan Philipina sering kosong dkitinggalkan perwakilannya.

Penghuni Miangas, selain orang asli Miangas sendiri yang tinggal di sini, beberapa penduduk datang dari Sangihe maupun Talaud. Bahkan beberapa berasal dari suku-suku lainnya yang jauh dari P. Miangas, terutama adalah para petugas dari instansi resmi pemerintah (penjaga menara suar, aparat TNI-AL, TNI-AD, dan Polri).

Adapun Penduduk Desa Miangas berjumlah 203 Kepala Keluarga atau 762 jiwa, dengan rincian laki-laki 353 jiwa dan perempuan 399 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah rumah, karena terdapat satu bangunan rumah yang dihuni oleh 2-3 Kepala Keluarga. Sebagian besar penduduk Miangas memeluk agam Protestan, dan 11 orang agama Islam dan 2 orang agama Katholik. Kehidupan antar umat beragama cukup baik dan penuh toleransi.

Penduduk Miangas perlu memperoleh suatu perhatian secara serius dari negara dan pemerintah Indonesia, karena taraf kesejahteraan dan sosialnya rendah. Adapun indikasinya, masyarakat Miangas menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sosial dasarnya, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan. Terbatasnya sarana transportasi menuju Miangas, menyebabkan distribusi bahan makanan dan BBM sangat terbatas. Kondisi ini mengkibatkan harga kebutuhan pokok di Miangas jauh lebih mahal, dan bahkan sering kali bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut tidak tersedia. Terlebih lagi, setelah adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI yang melarang kapal perintis memuat BBM, penduduk kesulitan untuk membawa BBM ke Miangas. Keterbatasan transportasi dan distribusi BBM tersebut ditambah lagi dengan perubahan cuaca yang menyebabkan gelombang besar, sehingga pada bulan Oktober – Maret penduduk tidak bisa melaut.

Rendahnya derajat kesejahteraan sosial penduduk Miangas dapat mendorong mereka
bermigrasi ke Talaud dan Manado atau pun ke Philipina. Lebih ekstrim lagi, dapat menimbulkan gangguan keamanan nasioanl, terutama berkenaan dengan keutuhan wilayah nasional (NKRI). Sebagaimana diketahui, bahwa secara geografis Pulau Miangas dan Negera Philipina sangat dekat, yaitu 78 mill atau dua – tiga jam perjalanan laut; dan masih banyak famili warga Miangas yang tinggal di Philipina bagian selatan (rstmopm).

SEKELUMIT HARAPAN MASYARAKAT TERTUJU PADA PEMILUKADA 2010

(P R) - Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di beberapa daerah yang berada wilayah Indonesia dihelat secara bertautan, mulai dari sabang – Merauke dan dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Kondisi ini berpotensi menimbulkan instabilitas sehingga aparat keamanan TNI dan Polri dipastikan akan kerepotan dalam menghadapi massa dari masing-masing pendukung calon kepala daerah, baik bupati maupun walikota dan pasangan yang akan mendampinginya.

Kalau ditanya, Berapa jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia ? Ini sebuah pertanyaan sederhana namun kerepotan untuk menghitung secara pasti. Mengapa ? Karena sejak digulirkannya otonomi daerah keinginan untuk mekar dan membentuk daerah otonomi sendiri juga tidak dapat terbendung. Bayangkan saja, pada dua tahun yang lalu 2007 dan tahun 2008 saja tercipta 43 Kota/Kabupaten pemekaran. Sehingga Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia berjumlah 497 Kota/Kabupaten.

Kalau sudah diketahui 497 jumlahnya Kota/ Kabupaten yang ada di Indonesia, ini berarti kalau dilaksanakan sebuah pesta demokrasi di Indonesia setiap harinya akan terlaksana satu pelaksanaan Pemilukada Walikota/Bupati. Kalau ditanyakan berapa anggaran yang digunakan setiap penyelenggaraan Pemilukada Kota/ Kabupaten dan kemudian dikalikan sejumlah Kota/Kabupaten ? Jawabnya, Cuapaeck dech . . . . . . (tidak dapat menghitungnya).

Kita ambil sample sederhana pelakasanaan Pemilukada di salah satu Propinsi di Indonesia. Propinsi Sulawesi Tengah misalnya, pemilukada diselenggarakan secara bertautan di lima Kota/Kabupaten mulai dari Kab. Tojo Unauna, Kab. Poso, Kota Palu, Kab. Sigi, hinga Kab.Tolitoli.
Oleh bebagai kalangan, wilayah ini dikatakan sebagai daerah rawan konflik. Konflik yang pernah terjadi misalnya, di Kabupaten Poso pernah pecah konflik pada tahun 1998 dinilai oleh beberapa kalangan berawal dari perebutan kekuasaan Bupati Poso pada menjelang pergantian kepimpinan. Sehingga, pada Rabu (2/6) nanti mata dan telinga seluruh masyarakat Indonesia akan tertuju kepada Kabupaten Poso karena hanya terselenggaranya Pemilukada di daerah tersebut. Seluruh masyarakat Indonesia hanya berdoa, semoga konflik perebutan kekuasaan di Poso tidak terulang.

Kalau melihat secara dekat di Kab. Poso menjelang Pemilukada, masyarakatnya sadar akan arti sebuah kerukunan dan kesejukan. Hal ini terlihat pada menjelang terselengaranya Pemilukada seluruh organisasi agama secara serentak menggelar doa bersama untuk kedamaian Poso pada menjelang pemungutan suara Pemilukada.

Sementara aparat keamanan dan pemerintah dalam mengantisipasi kerawanan keamanan pada saat pemungutan suara Pemilukada mengerahkan sedikitnya 2.100 personil yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP. Selain itu, pihak Polri telah memetakan titik titik daerah yang dianggap rawan seperti Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, Poso Kota dan Tentena.

Dibalik pelaksanaan Pemilukada yang terselenggara secara bertautan di Indonesia kali ini, semoga kekhawatiran masyarakat tidak menjadi suatu kenyataan. Selain itu, kepada calon calon pemilih untuk tidak perlu untuk ragu dalam menyalurkan aspirasinya kepada siapa saja sepanjang yang dipilihnya membawa sebuah perubahan baru yang lebih baik. Dalam konteks pertarungan Politik ini, seluruh pihak sangat mengharapkan, agar semua yang bertarung untuk menjunjung tinggi etika politik sehingga rakyat yang tidak berdosa jangan dibebani resiko sosial di balik suatu peristiwa yang tidak terkelola dengan baik (rstm).

AGENDA FISTIVAL DANAU POSO DIPAPARKAN KE MENTERI

Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemkab Poso terus mempermantap rencana pelaksanaan Festival Danau Poso (FDP) ke-12 di Kota wisata Tentena. Kemarin (28/7) Pemprov Sulteng yang dipimpin langsung Gubernur HB Paliudju bersama Bupati Poso Piet Inkiriwang memaparkan agenda tahunan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik.

Hal tersebut dilaporkan langsung ketua seksi acara FDP yang juga Kabag Humas Pemkab Poso, Amir Kiat SH kepada sejumlah wartawan usai rombongan diterima menteri kebudayaan dan pariwisata di Balairong Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta. Kata Amir, agenda FDP yang bakal dihelat 8-11 Agustus 2009, diawali dengan rangkaian kegiatan lokal yakni, pekan budaya daerah Poso yang akan diikuti seluruh kecamatan yang ada di Poso.

Menurut Amir, pekan budaya Poso akan dimulai pada awal Agustus hingga 7 Agustus 2009 bertempat di lokasi wisata FDP—Tentena. Dalam pertemuan dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik kata Amir, Gubernur HB Paliudju dan Bupati Poso Piet Inkiriwang menjelaskan kondisi Poso dalam kondisi aman dan kondusif. ‘’Kondisi Poso tidak terpengaruh dengan kasus ledakan bom JW Marriott dan Ritz Carlton di Jakarta,’’ kata Amir saat dihubungi via telphonenya dari Jakarta, tadi malam (28/7).

Membaiknya kondisi Poso dan sekitarnya lanjut Amir, menjadi indicator keamanan Indonesia di mata dunia Internasional. Menteri Jero Wacik katanya, juga meminta kepada masyarakat khususnya di Poso dan Sulteng untuk tidak terpengaruh dengan kasus ledakan bom di Jakarta. ‘’Dari pertemuan langsung tersebut ada keinginan pak Menteri menghadiri langsung FDP di Poso—Sulteng,’’ jelas Amir lagi(rstmopm).

Diakhir penjelasannya Amir mengungkapkan, sebelum bertemu dengan menteri terlebih dahulu Pemkab Poso memperkenalkan tarian Torompio yang merupakan adat kebudayaan Poso. Tarian ini sebutnya, mengisahkan dua sijoli yang lagi jatuh cinta.

SULAWESI TENGAH, PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT TERGESER GOLKAR

Palu – Perolehan suara sementara Pemilu Legislatif 2009 untuk daerah pemilihan Propinsi Sulawesi Tengah yang berhasil diakses melalui KPU Sulawesi Tengah sampai hari ini, Jumat (17/4) Partai Golkar mulai menggeser tempat teratas Partai Demokrat.

Suara yang yang masih terbatas untuk DPR RI tersebut, masing masing untuk Partai Golkar memperoleh 5.898 diraih caleg atas nama Mochidin, Demokrat 5.431 diraih caleg nomor urut 2 atas nama Ratna Situmorang.

Sementara pada posisi ke 3, Partai Damai Sejahtera (PDS) diraih caleg nomor 1 atas nama, Pasror Hasibuan yang meraup suara 2.711, selanjutnya, PDIP pada posisi ke 4 yang memperoleh suara 3.121 untuk caleg, Dr. Kristian Parinsi yang mendapatkan 677 suara dan PKS oleh caleg Drs Adiyaksa Daud Msi yang memperoleh 2.137 suara.******


KPU DONGGALA BELUM KELUARKAN DATA RESMI SUARA PEMILU

Dongala - Meskipun pada hari ini, Jumat (17/4) telah memasuki hari ke delapan pasca pemungutan suara pada Pemilu Legislatif 2009 namun pihak KPU Kab. Donggala, Prop Sulawesi Tengah belum dapat memberikan data resmi tentang jumlah perolehan suara.

Ketua KPU Kab. Donggala, Amir Machmud SH ketika dikonfermasi melalui celluler, mengakui, hingga hari ini KPU Kab. Donggala belum dapat menyampaikan data perolehan suara secara resmi pada Pemilu Legislatif tanggal 9 April lalu.

Meskipun penyampaian hasil data pencontrengan sudah sampai di KPU Kab Donggala telah mencapai 80% dari 30 PPK se Kabupaten Donggala namun secara resmi baru akan diumumkan secara resmi 19 April mendatang melalui rapat pleno.

Terkait dengan pasca pencontrengan Pemilu Legislatif di Kab. Donggala, ungkap Amir Machmud, dalam kondisi aman hal ini ditandai, sampai saat ini belum ada satupun dari pihak Caleg sebagai peserta Pemilu memberikan komplain ke KPU.

Hal tersebut menunjukan, pelaksanaan pemungutan suara pada 9 April lalu berjalan tertib dan lancar.******


WARGA HARAPKAN DPT PILPRES LEBIH AKURAT

Palu – Daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilpres 2009 nanti diharapkan lebih akurat sehingga seluruh wajib pilih dapat menggunakan hak pilihnya.

Demikian diungkapkan Ibu Samuji salah seorang ibu rumahtangga menyikapi banyaknya wajib pilih yang tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya pada Pemilu Legis Latif (9/4) yang lalu karena tidak masuk DPT.

Oleh karena itu, dirinya mengharapkan, para petugas terkait dalam menghadapi Pemilu Presiden/Wakilpresiden mendatang dapatnya melakukan pendataan yang akurat sehingga bagi warga negara yang sudah berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya.

Ibu dari dua anak ini, juga mengatakan kekecewaannya karena pada Pemilu Lageslatif lalu beberapa anggota keluarganya tidak masuk dalam DPT sehingga tidak dapat memberikan hak suaranya padahal sudah memenuhi syarat untuk memilih(rsmopm).

MENCAIRNYA SEBUAH ASPIRASI RAKYAT TERHADAP PILIHANNYA

Oleh Rustomo

Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada Kamis 9 April 2009, berlangsung ditengah-tengah berbagai masalah yang terjadi diluar dugaan seperti, surat suara tertukar antara satu dengan daerah pemilihan, surat suara belum tiba disejumlah TPS sehingga tidak terlaksana sesuai dengan jadwal, mereka yang mempunyai hak pilih tidak dapat ikut mencontreng karena tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan tidak ada fasilitas untuk memilih di Rumah Sakit dan Lembaga Pemasyarakatan.

Segala kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tersebut, berpotensi bagi timbulnya gugatan dari para peserta Pemilu di belakang hari. Dalam hubungan ini, Mahkamah Konstitusi, telah memperkirakan lebih dari 2000 kasus akan diajukan Partai-partai Politik (Parpol) yang tidak puas dengan perolehan mereka.

Hasil hitung cepat atau Quick Count Pemilu Legislatif 2009 yang dilakukan beberapa lembaga sourvey, menempatkan Partai DEMOKRAT nomor urut 31 diatas sekali kemudian disusul PDIP, GOLKAR, PKS, PAN, PKB, PPP, GERINDRA, HANURA dan PBB.

Jika hasil hitung cepat tersebut bertahan sampai dengan hitungan resmi yang akan diumumkan KPU berikutnya, maka 29 Partai Politik peserta Pemilu tidak mempunyai wakil di DPR, dua diantaranya Partai berbasis Islam yang kini mempunyai wakil di DPR RI, dua Parai baru, yang menggeser kedudukan kedua Partai berbasis Islam tersebut, GERINDRA dan HANURA.

Naiknya Partai DEMOKRAT ditempat teratas, ditanggapi beragam oleh pengamat, antara lain, pemilih sudah mencair tidak terikat dengan Partai yang pernah mereka pilih 2004, Pemilih memiliki orientasi kepada tokoh tokoh ketimbang Partai. Ada juga, bahwa pemilih masih melihat aliran Politik yaitu memilih Partai beraliran tengah daripada kiri atau kanan.

Kepercayaan yang diberikan para pemilih kepada Partai DEMOKRAT, disebabkan oleh kebijakan kebijakan favorite yang dilaksankan pemerintah seperti, Bantuan Langsung Tunai(BLT), Raskin, dan Kredit usaha rakyat.

Menyusul Pemilu Legislatif 2009, Partai-partai politik harus berkualisi untuk dapat mengusung seorang calon Presiden. Sebelum Pemilu Lagislatif, mereka sudah mengadakan pendekatan dan menyepakati sejumlah program. Masih akan dilihat, apakah Partai-partai yang disebut-sebut sebagai segitiga emas dan jembatan emas akan melanjutkan keinginan mereka untuk bekerjasama setelah Pemilu Legislatif 2009.

Kesemuanya tersebut, hanyalah sebuah permainan Politik belaka, yang penting, bagaimana menentukan nasib Bangsa Indonesia yang lebih baik pada lima tahun mendatang karena dalam berpolitik, tidak ada musuh yang abadi, namun yang ada hanyalah sebuah kepentingan yang abadi yaitu rakyat sejahtera dimasa mendatang (rstmopm).

RATUSAN PELANGGARAN PEMILU DI SULTENG MASIH DALAM PROSES

Palu – Sejumlah pelanggaran Pemilu Legislatif 2009 sejak kampanye minggu tenang hingga pemungutan dan penghitungan suara yang ditemukan pihak Panwaslu kini tengah ditindaklanjuti baik secara adminitratif maupun yang mengarah pada pidana.

Ratusan pelanggaran yang ditemukan pihak pengawas pemilu (Panwaslu) Propinsi Sulawesi Tengah terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 kini dalam tahap proses

Ketua Panwaslu Propinsi Sulawsei Tengah, Ir Kasman Jaya pada Selasa (14/4) mengakui, sejak kampanye hingga hari”H” pemungutan dan penghitungan suara telah terjadi ratusan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.

Dari ratusan pelanggaran tersebut, kini telah ditindak lanjuti dengan melaporkan kepad pihak yang berwenang seperti pelanggaran yang bersifat administratif diteruskan ke KPU. Sementatra yang bersifat pidana, diteruskan ke pihak Kepolisian.

Tentang maney politik ungkap Kasman Jaya, juga mewarnai pelangaran Pemilu legislatif yang terjadi dibeberapa kabupaten/kota yang berada di Sulawesi Tengah.

Sejumlah pelanggaran tegas Kasman Jaya, didominasi terhadap banyaknya wajib pilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sehingga tidak dapat memberikan hak suaranya pada pemilu legislatif kali ini.

Selain itu, tidak profesionalnya sejumlah petugas KPPS dalam pengisian formulir serta tidak menyerahkan berita acara dan sertivikasi kepada petugas serta terdapat sejumlah pemilih yang belum mencapai umur.****

MASYARAKAT TOJO UNAUNA SADAR SERTA DEWASA DALAM BERPOLITIK

Tojo Unauna - Kedewasaan dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik memberikan konstribusi cukup berarti pada pelaksanaan pemilu legislatif, 9 April 2009 yang lalu.

Kenyataan menunjukkan, kelancaran dan ketertiban serta keamanan pelaksanaan pesta demokrasi pemilu legislatif tersebut dapat dicapai berkat peran dan dukungan dari masyarakat dalam mewujudkannya.

Menyinggung hasil pemilu didaerah yang terkenal dengan obyek wisata alamnya Kepulauan Togean ini, Menurut Bupati Tojo Unauna, Drs Damsik Ladjalani, saat ini masih menunggu dari pihak KPU.

Lembaga KPU tersebut, sebagai penyelenggara dan berwewenang mengumumkan hasilnya, demikian lanjut Damsik Landjalani.

Hal tersebut disampaikan disela sela menghadiri peringatan hari ulang tahun ke 45 Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 April 2009 kemarin di Palu.

Serangkaian hari ulang tahun tersebut, diharapkan, propinsi Sulawesi Tengah semakin dewasa, memantapkan program-programnya kedepan guna memajukan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (rstmopm).

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DIWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF

Palu – Kebehasilan pembangunan daerah Sulawesi Tengah hanya dapat diwujudkan melalui suatu lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif, hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, HB Paliudju pada peringatan hari ulang tahun ke 46 Propinsi Sulawesi Tengah, pagi tadi Senin (14/4) di Palu.

Walupun banyak kemajuan yang dicapai dan telah memberi kepada masyarakat namun masih banyak yang harus dilakukan untuk membangun Sulawesi Tengah yang lebih baik lagi ke depan.

Dikatakan, kita telah berhasil memulihkan berbagai dampak krisis monoter dan dampak ekonomi di masa lalu. Karena itu, ke depan menjadi tugas bersama untuk lebih memantapkan hasil pembangunan yang dicapai agar dapat memberi masalahat yang lebih besar dan dirasakan masyarakat secara nyata.

Disamping itu tegas Paliudju, daerah ini masih dihadapi berbagai masalah yang menjadi agenda pembngunan selama kurun waktu beberapa tahun mendatang seperti, tingkat kesejahteraan dan kuwalitas masih rendah serta rentannya sistim perekonomian Sulawesi Tengah.

Untuk itu, tegas Pliudju, perlunya merevitalisasi pembangunan pertanian yang menjadi basis perekonomian Sulawesi Tengah.

Peringatan hari ulang tahun Propinsi Sulawesi Tengah yang ke – 46 dilaksanakan dengan sederhana namun meriah dan penuh rasa kebersamaan ditandai dengan penyerahan penghargaan Karya Satya Lencana kepada PNS yang telah mengabdi dengan baik selama 30 tahun, 20 tahun, peserta KB Lestatri selama 20 dan 15 tahun yang menggunakan kontrasepsi spiral dan suntik(rstmopm).