Palu - Belum mewadai sarana prasarana perhubungan di sejumlah daerah wilayah timur Selawesi Tengah menjadi salahsatu pertimbangan dimungkinnya pemerkaran Propinsi Sulawesi Timur.
Belum mewadainya sarana persarana perhubungan untuk menjangkau sejumlah daerah di wilayah Timur Propinsi Sulawesi Tengah yang cukup jauh dari pusat kota Propinsi, di Kota Palu, menjadi salahsatu pertimbangan logis dimungkinkannya pemekaran Propinsi Sulawesi Timur.
Demikian antara lain pendapat anggota Komisi II DPR RI, Pastor Saud M Hasibuan mengenai faktor faktor yang mendukung kemungkinannnya Propinsi Sulawesi Timur dibentuk.
Dikatakannya, lambatnya perkembangan pembangunan insfrastruktur di sejumlah Kabupaten seperti, Kab. Banggai Kepulauan (Bangkep), Morowali serta Kab. Banggai lebih disebabkan jarak tempuh melalui darat dan laut akan ke daerah daerah tersebut cukup jauh. Seperti misalnya, jalan menuju kabupaten kabupaten ini masih banyak yang rusak sehingga menyebabkan waktu tempuh lebih lama dari perhitungan normatif.
Terkait dengan proses pemekaran Propinsi Sulawesi Timur yang sudah lama diusulkan dan hingga kini belum ada kejelasan, menurutnya, hal tersebut lebih disebakan tata letak Ibukota. Hal ini disebabkan, , Banggai Luwuk dan sekitarnya miminta letak Ibukota berada di Luwuk. Sedangkan Kabupaten Poso dan sekitarnya, Ibukota propinsi berada di Poso.
Dengan hal tersebut, disepakatinya oleh DPR dan Pimpinan dari masing masing yang berada di kawasan Sulawesi Timur agar dilakukan Uji kelayakan letak Ibukota yang paling layak antara Poso dan Luwuk.
Dari kedua belah Kabupaten yang meminta tersebut, sepakat agar dibuat anggaran uji kelayakan. Penentuan tataletak Ibukota Propinsi yang menjadi perebutan antara Poso dengan Luwuk agar obyektif, uji kelayakan dibuat oleh Universitas Gajah Mada (UGM). Diharapkannya, pada tahun 2009 ini, uji kelayakan tataletak ibukota Propinsi sudah dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik.
Dirinya juga menyebutkan, jikapun nantinya hasil uji kelayakan berhasil menetapkan satu dari dua kota ini menjadi Ibukota Propinsi Sulawesi Timur, namun menurutnya, masih belum efektif sebab jarak antara Poso – Luwuk- Banggai Kepulauan dan Morowali cukup berjauhan serta sarana prasarananya perhubungannya belum mewadahi.
Oleh karenanya dirinya menyarankan, dilakukan pemekaran Kabupaten seperti Luwuk dimekarkan menjadi Kota Administratif demikian halnya Kota Poso serta Kec. Tampo Lore, Pamona, dan Kep. Togean. Jika Ini terjadi, maka akan lebih baik bila wilayah Timur Sulawesi Tengah menjadi dua Sulawesi Baru.****
Belum mewadainya sarana persarana perhubungan untuk menjangkau sejumlah daerah di wilayah Timur Propinsi Sulawesi Tengah yang cukup jauh dari pusat kota Propinsi, di Kota Palu, menjadi salahsatu pertimbangan logis dimungkinkannya pemekaran Propinsi Sulawesi Timur.
Demikian antara lain pendapat anggota Komisi II DPR RI, Pastor Saud M Hasibuan mengenai faktor faktor yang mendukung kemungkinannnya Propinsi Sulawesi Timur dibentuk.
Dikatakannya, lambatnya perkembangan pembangunan insfrastruktur di sejumlah Kabupaten seperti, Kab. Banggai Kepulauan (Bangkep), Morowali serta Kab. Banggai lebih disebabkan jarak tempuh melalui darat dan laut akan ke daerah daerah tersebut cukup jauh. Seperti misalnya, jalan menuju kabupaten kabupaten ini masih banyak yang rusak sehingga menyebabkan waktu tempuh lebih lama dari perhitungan normatif.
Terkait dengan proses pemekaran Propinsi Sulawesi Timur yang sudah lama diusulkan dan hingga kini belum ada kejelasan, menurutnya, hal tersebut lebih disebakan tata letak Ibukota. Hal ini disebabkan, , Banggai Luwuk dan sekitarnya miminta letak Ibukota berada di Luwuk. Sedangkan Kabupaten Poso dan sekitarnya, Ibukota propinsi berada di Poso.
Dengan hal tersebut, disepakatinya oleh DPR dan Pimpinan dari masing masing yang berada di kawasan Sulawesi Timur agar dilakukan Uji kelayakan letak Ibukota yang paling layak antara Poso dan Luwuk.
Dari kedua belah Kabupaten yang meminta tersebut, sepakat agar dibuat anggaran uji kelayakan. Penentuan tataletak Ibukota Propinsi yang menjadi perebutan antara Poso dengan Luwuk agar obyektif, uji kelayakan dibuat oleh Universitas Gajah Mada (UGM). Diharapkannya, pada tahun 2009 ini, uji kelayakan tataletak ibukota Propinsi sudah dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik.
Dirinya juga menyebutkan, jikapun nantinya hasil uji kelayakan berhasil menetapkan satu dari dua kota ini menjadi Ibukota Propinsi Sulawesi Timur, namun menurutnya, masih belum efektif sebab jarak antara Poso – Luwuk- Banggai Kepulauan dan Morowali cukup berjauhan serta sarana prasarananya perhubungannya belum mewadahi.
Oleh karenanya dirinya menyarankan, dilakukan pemekaran Kabupaten seperti Luwuk dimekarkan menjadi Kota Administratif demikian halnya Kota Poso serta Kec. Tampo Lore, Pamona, dan Kep. Togean. Jika Ini terjadi, maka akan lebih baik bila wilayah Timur Sulawesi Tengah menjadi dua Sulawesi Baru.****
GRATIS SEKOLAH DI KABUPATEN MOROWALI
Morowali - Sejak pertengahan tahun 2008 atau awal ajaran tahun 2008 – 2009, para siswa dari SD hingga SLTA di Kabupaten Morowali tidak lagi dikenai biaya pendidikan. Demikian antara lain penjelasan Bupati Morowali, Drs. Anwar Hafid menyangkut kebijakan pemerintah setempat tentang sektor pendidikan di daerahnya.
Menurutnya, berbagai faktor yang mendorong pemerintah untuk menentukan kebijakan tersebut, diantaranya, masih banyaknya usia sekolah yang tidak sekolah yang berdampak pada buta aksara dan kemiskinan.
Selain itu, angkatan kerja yang tidak memiliki ketrampilan yang mewadai sebagai akibat bermodalkan ijazah SD atau SMP jika harus mengisi lapangan kerja baik suwasta maupun Negri sangatlah sulit.
Dengan adanya kebijakan sekolah gratis, diharapkan dapat mempercepat peberantasan buta aksara di Kabupaten Morowali.
Morowali - Sejak pertengahan tahun 2008 atau awal ajaran tahun 2008 – 2009, para siswa dari SD hingga SLTA di Kabupaten Morowali tidak lagi dikenai biaya pendidikan. Demikian antara lain penjelasan Bupati Morowali, Drs. Anwar Hafid menyangkut kebijakan pemerintah setempat tentang sektor pendidikan di daerahnya.
Menurutnya, berbagai faktor yang mendorong pemerintah untuk menentukan kebijakan tersebut, diantaranya, masih banyaknya usia sekolah yang tidak sekolah yang berdampak pada buta aksara dan kemiskinan.
Selain itu, angkatan kerja yang tidak memiliki ketrampilan yang mewadai sebagai akibat bermodalkan ijazah SD atau SMP jika harus mengisi lapangan kerja baik suwasta maupun Negri sangatlah sulit.
Dengan adanya kebijakan sekolah gratis, diharapkan dapat mempercepat peberantasan buta aksara di Kabupaten Morowali.
Anwar Hafid juga menyebutkan, dengan menempatkan bidang pendidikan sebagai salahsatu sektor prioritas dalam pembangunan didaerahnya, diaharapkannya, dapat menunjang tekad pemerintah menjadikan Morowali sebagai Kabupaten Agrobisnis tahun 2012(rstmopm).
+of+P1290078.JPG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar