Poso - Pemerintah daerah Kabupaten Poso, mendapat bantuan dana sebesar simulus dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 39 milyar guna membiayai pembangunan dan peningkatan insfrastruktur.
Dana sebesar Rp 39 milyar, diperuntukan untuk pelebaran dan perluasan landasan Bandara Kasiguncu 1850 meter sebesar Rp 18 milyar. Selain itu, diarahkan pada pelebaran dan perluasan Dermaga Pelabuhan Poso.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Poso Drs Piet Inkiriwang MM pada saat meninjau Kapal MS ESPARANSA dari negara China yang bersandar di Pelabuhan Poso pada hari Minggu (22/3) lalu.
Kapal tersebut, mengangkut bahan material untuk turbin pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Seluwana milik PT.Poso Energi.
Dikatakan Bupati Poso, Pemda Poso, dalam waktu dekat ini meminta kepada pihak Pelni dapat melayani route kapal penumpang menyinggahi Pelabuhan Poso.
Piet Inkiriwang dalam peninjauan di Dermaga Pelabuhan Poso didampingi beberapa pejabat lainnya, diantaranya, Sekda Drs Amdjad Lawasa, dan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi, Husni Mochamad Kasim SH.
Pada bagian lain Bupati menyebutkan, bandara Kasinguncu kini kembali dilayani penerbangan pesawat milik Merpati. Usaha pembangunan dan peningkatan insfrastruktur dibidang transpotasi baik laut, udara maupun darat di wilayah yang dikenal dengan Sintuwu Marosonya ini, dimaksudkan, guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.*****
POLDA SULAWESI TENGAH TERUS LAKUKAN RAZIA MIRAS BEBAS
Palu - Polda Sulawesi Tengah dan jajarannya terus berupaya meningkatkan razia miniman keras (Miras) terutama pada selama masa kampanye untuk menghindari terjadinya Kamtibmas.
Hal tersebut ditegaskan Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Drs. Suparni Parto menanggapi upaya dalam mengamankan kampanye Pemilu Legislatif 2009.
Perdaran meinuman keras secara bebas akan memberikan pengaruh terhadap munculnya gangguan keamanan dan ketertiban. Karena itu, Kapolda Sulawesi Tengah telah mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus menggelar razia miras diwlayah masing masing terutama selama masa kampanye 2009.
Sebab, Kapolda Sulawesi Tengah merasa khawatir, jika minuman keras beredar secara bebas akan memberikan ekses terhadap suksesnya Pemilu dan tahapan tahapannya.
Menyinggung situasi di Sulawesi Tengah saat ini, Suparni Parto menjelaskan, belum adanya indikator kerawanan. Karena itu, dalam pengamanan Pemilu 2009 dan segala tahapannya Kapolri menetapkan Sulawesi Tengah tidak akan mendapat perkuatan personil dikarenakan petugasnya dinilai sudah mencukupi.***
PEMILU 2009 KURANG DIMINATI TIM PEMANTAU
Palu - Tim pemantau pemilihan umum di KPU Sulawesi Tengah hingga hari ini Selasa (24/3) baru terdaftar satu lembaga pemantau lokal.
Meskipun pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum legislatif tinggal 15 hari, namun keberadaan Tim pemantau baru satu lembaga yang mendaftar di Sulawesi Tengah.
Divisi sosialisasi dan SDM KPU Sulawesi Tengah, Ny. Patrecia Lamarauna SH menjelaskan, sejak pembukaan pendaftaran beberapa hari lalu bagi lembaga atau organisasi yang ingin melakukan kegiatan pemantauan proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu Legislatif 9 April 2009 mendatang, hingga hari ini baru satu lembaga yang mendaftar.*****
Rp 210 MILYARDIPERUNTUKAN PROGRAM PNPM SULAWESI TENGAH
Palu - PNPM yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan April 2007 lalu, menurut kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) Sulawesi Tengah, Drs.H Anwar Ponulele Msi dibagi dalam tiga katagori yait PNPM mandiri pedesaa, perkotaan serta wilayah khususu dan desa tertinggal.
Ketika membuka orientasi penanggung jawab operasional kegiatan kecamatan se Sulawesi Tengah di Palu tadi pagi Selasa (24/3) H. Anwar Ponulele menyebutkan, khusus untuk PNPM Mandiri desa di Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2009 ini memperoleh alokasi anggaran biaya sebesar Rp 210 milyar yang tersebar pada 112 Kecamatan pada 10 Kabupaten.
Alokasi dana tersebut menurutnya, naik dibanding tahun 2008 lalu senilai Rp 93 milyar 750 juta yang hanya menjangkau 54 kecamatan.
Keberhasilan PNPM mandiri padesaan ini, sangat ditentukan oleh peran serta penanggungjawab operasional kegiatan yang ada di Kecamatan, demikian penilaian Ponulele.
Pelaksanaan orientasi yang berlangsung tiga hari tersebut, menurut ketua panitya, Amran S.sos diikutu 60 peserta dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam memperdayakan sumber daya lokal melalui pengelolaan pembangunan partisipatif(rstmopm).
Dana sebesar Rp 39 milyar, diperuntukan untuk pelebaran dan perluasan landasan Bandara Kasiguncu 1850 meter sebesar Rp 18 milyar. Selain itu, diarahkan pada pelebaran dan perluasan Dermaga Pelabuhan Poso.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Poso Drs Piet Inkiriwang MM pada saat meninjau Kapal MS ESPARANSA dari negara China yang bersandar di Pelabuhan Poso pada hari Minggu (22/3) lalu.
Kapal tersebut, mengangkut bahan material untuk turbin pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Seluwana milik PT.Poso Energi.
Dikatakan Bupati Poso, Pemda Poso, dalam waktu dekat ini meminta kepada pihak Pelni dapat melayani route kapal penumpang menyinggahi Pelabuhan Poso.
Piet Inkiriwang dalam peninjauan di Dermaga Pelabuhan Poso didampingi beberapa pejabat lainnya, diantaranya, Sekda Drs Amdjad Lawasa, dan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi, Husni Mochamad Kasim SH.
Pada bagian lain Bupati menyebutkan, bandara Kasinguncu kini kembali dilayani penerbangan pesawat milik Merpati. Usaha pembangunan dan peningkatan insfrastruktur dibidang transpotasi baik laut, udara maupun darat di wilayah yang dikenal dengan Sintuwu Marosonya ini, dimaksudkan, guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.*****
POLDA SULAWESI TENGAH TERUS LAKUKAN RAZIA MIRAS BEBAS
Palu - Polda Sulawesi Tengah dan jajarannya terus berupaya meningkatkan razia miniman keras (Miras) terutama pada selama masa kampanye untuk menghindari terjadinya Kamtibmas.
Hal tersebut ditegaskan Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Drs. Suparni Parto menanggapi upaya dalam mengamankan kampanye Pemilu Legislatif 2009.
Perdaran meinuman keras secara bebas akan memberikan pengaruh terhadap munculnya gangguan keamanan dan ketertiban. Karena itu, Kapolda Sulawesi Tengah telah mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus menggelar razia miras diwlayah masing masing terutama selama masa kampanye 2009.
Sebab, Kapolda Sulawesi Tengah merasa khawatir, jika minuman keras beredar secara bebas akan memberikan ekses terhadap suksesnya Pemilu dan tahapan tahapannya.
Menyinggung situasi di Sulawesi Tengah saat ini, Suparni Parto menjelaskan, belum adanya indikator kerawanan. Karena itu, dalam pengamanan Pemilu 2009 dan segala tahapannya Kapolri menetapkan Sulawesi Tengah tidak akan mendapat perkuatan personil dikarenakan petugasnya dinilai sudah mencukupi.***
PEMILU 2009 KURANG DIMINATI TIM PEMANTAU
Palu - Tim pemantau pemilihan umum di KPU Sulawesi Tengah hingga hari ini Selasa (24/3) baru terdaftar satu lembaga pemantau lokal.
Meskipun pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum legislatif tinggal 15 hari, namun keberadaan Tim pemantau baru satu lembaga yang mendaftar di Sulawesi Tengah.
Divisi sosialisasi dan SDM KPU Sulawesi Tengah, Ny. Patrecia Lamarauna SH menjelaskan, sejak pembukaan pendaftaran beberapa hari lalu bagi lembaga atau organisasi yang ingin melakukan kegiatan pemantauan proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu Legislatif 9 April 2009 mendatang, hingga hari ini baru satu lembaga yang mendaftar.*****
Rp 210 MILYARDIPERUNTUKAN PROGRAM PNPM SULAWESI TENGAH
Palu - PNPM yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan April 2007 lalu, menurut kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) Sulawesi Tengah, Drs.H Anwar Ponulele Msi dibagi dalam tiga katagori yait PNPM mandiri pedesaa, perkotaan serta wilayah khususu dan desa tertinggal.
Ketika membuka orientasi penanggung jawab operasional kegiatan kecamatan se Sulawesi Tengah di Palu tadi pagi Selasa (24/3) H. Anwar Ponulele menyebutkan, khusus untuk PNPM Mandiri desa di Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2009 ini memperoleh alokasi anggaran biaya sebesar Rp 210 milyar yang tersebar pada 112 Kecamatan pada 10 Kabupaten.
Alokasi dana tersebut menurutnya, naik dibanding tahun 2008 lalu senilai Rp 93 milyar 750 juta yang hanya menjangkau 54 kecamatan.
Keberhasilan PNPM mandiri padesaan ini, sangat ditentukan oleh peran serta penanggungjawab operasional kegiatan yang ada di Kecamatan, demikian penilaian Ponulele.
Pelaksanaan orientasi yang berlangsung tiga hari tersebut, menurut ketua panitya, Amran S.sos diikutu 60 peserta dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam memperdayakan sumber daya lokal melalui pengelolaan pembangunan partisipatif(rstmopm).
+of+P1290078.JPG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar