Poso - Warga Desa Betue dan Desa Talabosa, Kecamatan Lore Peore, Poso, Sulawesi Tengah, menolak 600 hektare lahan mereka dijadikan proyek transmigrasi, Kota Terpadu Mandiri (KTM). Warga desa yang sebagian besar petani khawatir pengurangan lahan mengurangi pendapatan mereka.
Kepala Desa Talabosa Gunawan Lantawa mengatakan, proyek transmigrasi itu direncanakan di atas tanah milik warga. "Lokasi proyek ini di atas lahan warga yang untuk saat ini hanya cukup untuk kebutuhan warga. Kalau lahan itu diberikan, dikhawatirkan terjadi krisis lahan di desa ini," katanya.Menurut dia, Program KTM akan dilakukan di atas lahan yang berjarak 700 meter dari tepi Sungai Lariang. Namun berdasarkan pengukuran terakhir, lahan transmigrasi dimajukan 200 meter dari tepi sungai yang berarti masuk wilayah kampung.
Kepala Desa Talabosa Gunawan Lantawa mengatakan, proyek transmigrasi itu direncanakan di atas tanah milik warga. "Lokasi proyek ini di atas lahan warga yang untuk saat ini hanya cukup untuk kebutuhan warga. Kalau lahan itu diberikan, dikhawatirkan terjadi krisis lahan di desa ini," katanya.Menurut dia, Program KTM akan dilakukan di atas lahan yang berjarak 700 meter dari tepi Sungai Lariang. Namun berdasarkan pengukuran terakhir, lahan transmigrasi dimajukan 200 meter dari tepi sungai yang berarti masuk wilayah kampung.
Kepala Desa Betue dihadapan anggota DPRD Poso pada beberapa hari yang lalu mengatakan, jika proyek transmigrasi di atas lahan warga itu dipaksakan, pemerintah seakan menganjurkan warga untuk membuka lahan baru dengan merambah masuk Kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Sebab, luas lahan warga berkurang karena didesak area transmigrasi.
Proyek KTM seluas 600 hektare itu rencananya ditempati 900 keluarga. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso merencanakan membangun sejumlah infrastruktur untuk memperlancar pelaksanaan proyek tersebut. Kepala Dinas PU Matius Tungka mengatakan, proyek transmigrasi itu program nasional yang harus dijalankan Pemkab Poso (rstmopm).
+of+P1290078.JPG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar