Palu - Dari 17 Propinsi se Indonesia yang terpilih sebagai kawasan ekonomi khusus Sulawesi Tengah diantaranya, masuk dalam pembahasan rancangan Undang undang (RUU) kawasan ekonomi khusus yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.
Hal tersebut, terungkap dalam pertemuan Tim Pansus RUU tentang kawasan ekonomi khusus DPR RI dengan jajaran Pemda Propinsi Sulawesi Tengah, Pemda Kota Palu, kalangan dunia usaha, Perguruan tinggi, LSM dan UKM kemarin, Jum’at (27/2) di Palu.
Peremuan Tim Pansus RUU kawasan ekonomi khusus yang dipimpin H.Mochidin M Said tersebut, domaksudkan, untuk menyerap aspirasi atau masukan serta dengar pendapat baik dari pemerintah propinsi, Kabupaten/Kota maupun dari kalangan dunia usaha didaerah Sulteng utamanya menyangkut kawasn ekonomi khusus.
Mochidin M Said mengatakan, kawasan ekonomi khusus di Indonesia sebanyak 17 Propinsi termasuk di Sulawesi Tengah yang perlu penangan serius oleh pemerintah baik Pusat maupun pemerintah daerah.
Dikatakannya,di Sulawesi Tengah memiliki keunggulan sumber daya alam yang tidak dimiliki daerah lain seperti Rotan, kayu Ebony, dan Migas.
Untuk itu,berbagai permasalahan dan usulan dari pemerintah Sulawesi Tengah maupun kalangan dunia usaha dapat dijadikan bahan masukan yang nantinya akan dibahas di DPR RI untuk dijadikan Undang undang.
Sementara itu, Sekertaris H. Gumiyadi SH ketika mewakili Gubernur dalam pertemuan dengan Pansus menyambut baikdengan adanya pertemuan tersebut karena selain dalam menyatukan persepsi juga sebagai sarana untk merumuskan gagasan dalam pengembangan ekonomi khususnya di daerah Sulawesi Tengah.***
PEMBANGUNAN SULTENG BERORIETASI PEMBERDAYAAN POTENSI LOKAL
Palu - Pembangunan di Sulawesi Tengah saat ini berorientasi pada pemberdayaan potensi lokal.
Hal ini dilakukan, sebagai upaya untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebab, disatu sisi beban biaya yang dibutuhkan pembangunan daerah semakin meningkat dan di sisi lain, jumlah penduduk miskin semakin mengalami peningkatan sehingga mendapat solusi pengentasannya.
Dikatakan, memnyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyidiaan dan peningkatan insfrastruktur daerah, pemerintah melakukan terobosan melalui kemitraan dengan pihak ketiga.
Hal tersebut, terungkap dalam pertemuan Tim Pansus RUU tentang kawasan ekonomi khusus DPR RI dengan jajaran Pemda Propinsi Sulawesi Tengah, Pemda Kota Palu, kalangan dunia usaha, Perguruan tinggi, LSM dan UKM kemarin, Jum’at (27/2) di Palu.
Peremuan Tim Pansus RUU kawasan ekonomi khusus yang dipimpin H.Mochidin M Said tersebut, domaksudkan, untuk menyerap aspirasi atau masukan serta dengar pendapat baik dari pemerintah propinsi, Kabupaten/Kota maupun dari kalangan dunia usaha didaerah Sulteng utamanya menyangkut kawasn ekonomi khusus.
Mochidin M Said mengatakan, kawasan ekonomi khusus di Indonesia sebanyak 17 Propinsi termasuk di Sulawesi Tengah yang perlu penangan serius oleh pemerintah baik Pusat maupun pemerintah daerah.
Dikatakannya,di Sulawesi Tengah memiliki keunggulan sumber daya alam yang tidak dimiliki daerah lain seperti Rotan, kayu Ebony, dan Migas.
Untuk itu,berbagai permasalahan dan usulan dari pemerintah Sulawesi Tengah maupun kalangan dunia usaha dapat dijadikan bahan masukan yang nantinya akan dibahas di DPR RI untuk dijadikan Undang undang.
Sementara itu, Sekertaris H. Gumiyadi SH ketika mewakili Gubernur dalam pertemuan dengan Pansus menyambut baikdengan adanya pertemuan tersebut karena selain dalam menyatukan persepsi juga sebagai sarana untk merumuskan gagasan dalam pengembangan ekonomi khususnya di daerah Sulawesi Tengah.***
PEMBANGUNAN SULTENG BERORIETASI PEMBERDAYAAN POTENSI LOKAL
Palu - Pembangunan di Sulawesi Tengah saat ini berorientasi pada pemberdayaan potensi lokal.
Hal ini dilakukan, sebagai upaya untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebab, disatu sisi beban biaya yang dibutuhkan pembangunan daerah semakin meningkat dan di sisi lain, jumlah penduduk miskin semakin mengalami peningkatan sehingga mendapat solusi pengentasannya.
Dikatakan, memnyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyidiaan dan peningkatan insfrastruktur daerah, pemerintah melakukan terobosan melalui kemitraan dengan pihak ketiga.
Disamping itu, pemerintah daerah menciptakan peluang pasar,mengmbangkan komoditi unggulan serta memperdayakan ekonomi rakyat yang berbasis potensi daerah (rstmopm).
+of+P1290078.JPG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar