(P R) - Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di beberapa daerah yang berada wilayah Indonesia dihelat secara bertautan, mulai dari sabang – Merauke dan dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Kondisi ini berpotensi menimbulkan instabilitas sehingga aparat keamanan TNI dan Polri dipastikan akan kerepotan dalam menghadapi massa dari masing-masing pendukung calon kepala daerah, baik bupati maupun walikota dan pasangan yang akan mendampinginya.Kalau ditanya, Berapa jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia ? Ini sebuah pertanyaan sederhana namun kerepotan untuk menghitung secara pasti. Mengapa ? Karena sejak digulirkannya otonomi daerah keinginan untuk mekar dan membentuk daerah otonomi sendiri juga tidak dapat terbendung. Bayangkan saja, pada dua tahun yang lalu 2007 dan tahun 2008 saja tercipta 43 Kota/Kabupaten pemekaran. Sehingga Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia berjumlah 497 Kota/Kabupaten.
Kalau sudah diketahui 497 jumlahnya Kota/ Kabupaten yang ada di Indonesia, ini berarti kalau dilaksanakan sebuah pesta demokrasi di Indonesia setiap harinya akan terlaksana satu pelaksanaan Pemilukada Walikota/Bupati. Kalau ditanyakan berapa anggaran yang digunakan setiap penyelenggaraan Pemilukada Kota/ Kabupaten dan kemudian dikalikan sejumlah Kota/Kabupaten ? Jawabnya, Cuapaeck dech . . . . . . (tidak dapat menghitungnya).
Kita ambil sample sederhana pelakasanaan Pemilukada di salah satu Propinsi di Indonesia. Propinsi Sulawesi Tengah misalnya, pemilukada diselenggarakan secara bertautan di lima Kota/Kabupaten mulai dari Kab. Tojo Unauna, Kab. Poso, Kota Palu, Kab. Sigi, hinga Kab.Tolitoli.
Oleh bebagai kalangan, wilayah ini dikatakan sebagai daerah rawan konflik. Konflik yang pernah terjadi misalnya, di Kabupaten Poso pernah pecah konflik pada tahun 1998 dinilai oleh beberapa kalangan berawal dari perebutan kekuasaan Bupati Poso pada menjelang pergantian kepimpinan. Sehingga, pada Rabu (2/6) nanti mata dan telinga seluruh masyarakat Indonesia akan tertuju kepada Kabupaten Poso karena hanya terselenggaranya Pemilukada di daerah tersebut. Seluruh masyarakat Indonesia hanya berdoa, semoga konflik perebutan kekuasaan di Poso tidak terulang.
Oleh bebagai kalangan, wilayah ini dikatakan sebagai daerah rawan konflik. Konflik yang pernah terjadi misalnya, di Kabupaten Poso pernah pecah konflik pada tahun 1998 dinilai oleh beberapa kalangan berawal dari perebutan kekuasaan Bupati Poso pada menjelang pergantian kepimpinan. Sehingga, pada Rabu (2/6) nanti mata dan telinga seluruh masyarakat Indonesia akan tertuju kepada Kabupaten Poso karena hanya terselenggaranya Pemilukada di daerah tersebut. Seluruh masyarakat Indonesia hanya berdoa, semoga konflik perebutan kekuasaan di Poso tidak terulang.
Kalau melihat secara dekat di Kab. Poso menjelang Pemilukada, masyarakatnya sadar akan arti sebuah kerukunan dan kesejukan. Hal ini terlihat pada menjelang terselengaranya Pemilukada seluruh organisasi agama secara serentak menggelar doa bersama untuk kedamaian Poso pada menjelang pemungutan suara Pemilukada.
Sementara aparat keamanan dan pemerintah dalam mengantisipasi kerawanan keamanan pada saat pemungutan suara Pemilukada mengerahkan sedikitnya 2.100 personil yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP. Selain itu, pihak Polri telah memetakan titik titik daerah yang dianggap rawan seperti Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, Poso Kota dan Tentena.
Dibalik pelaksanaan Pemilukada yang terselenggara secara bertautan di Indonesia kali ini, semoga kekhawatiran masyarakat tidak menjadi suatu kenyataan. Selain itu, kepada calon calon pemilih untuk tidak perlu untuk ragu dalam menyalurkan aspirasinya kepada siapa saja sepanjang yang dipilihnya membawa sebuah perubahan baru yang lebih baik. Dalam konteks pertarungan Politik ini, seluruh pihak sangat mengharapkan, agar semua yang bertarung untuk menjunjung tinggi etika politik sehingga rakyat yang tidak berdosa jangan dibebani resiko sosial di balik suatu peristiwa yang tidak terkelola dengan baik (rstm).
+of+P1290078.JPG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar