PETARUNG SEJATI DALAM BERPOLITIK

Oleh Rustomo

Kalau kita melihat penampilan Hellarry Clinton pada saat berkampanye sebagai calon Presiden dari Partai Demokrat, semua politisi pemula di negri ini bahkan politisi dunia begitu terkesima oleh Hillary Clynton atas penampilannya sebagai petarung yang sejati.

Hillary Clinton menyerang setiap pidato politik Barack Obama (BO) guna menarik publik Amerika. Begitu juga Barack Obama, dengan suara khasnya saat kampanye untuk hal yang sama, yang selalu memancing antusiasme dari publik kulit putih maupun kulit hitam (negro).

Mereka berdua bersaing secara sehat. Sangat terlihat dewasa dan berkualitas pesona dari keduanya. Terlebih-lebih, pada saat Hillary Clinton ternyata kalah bersaing dari Barck Obama. Hillary Clinton benar-benar mempertontonkan kepada dunia, bagaimana yang notabene mantan Ibu negara Paman Sam itu, sangat dewasa, sangat legowo saat menerima kekalahannya, dan segera memberi dukungan kepada pesaingnya, dan langsung mengatakan “mari . . . . seluruh warga Amerika, kita mendukung Barack Obama unuk menjadi Presiden Amerika yang akan datang . . . . .” demikian pidato pada penutup Hillary Clinton yang disambut gemuruh oleh pendukung Demokrat. Pidato seperti inilah yang sangat bernilai “mendidik” bagi publik, bagaimana yang seharusnya menjadi seorang politikus yang sejati.

Di November tahun ini, negara super power ini akan melaksanakan pemilihan umum, menggantikan presiden George W Bush, yang dari Partai Republik. Dan kita, Bangsa Indonesia, akan menyaksika pembelajaran penting dalam banyak hal tentang apa yang akan diperlihatkan super power dalam prosesi pergantian kepala negaranya. Sehingga, pemilu yang dilkasanakan di negara super power tersebut mempunyai nilai jualnya, bagaimana berdemokratis itu dibangun dari negara yang bukan berlandaskan Pancasila. Pemilu yang secara psikologis berpengaruh kepada negara-negara yang mempunyai kepentingan dengan Amerika.

Bahwa, memang tidak ada yang murah, tidak ada yang gratis, untuk membuat kita menjadi dewasa dalam berpolitik. Konsekuwensi yang akan dipertaruhkan bukan hanya bentuk uang yang tidak sedikit akan terbuang, biaya untuk kampanye, biaya untuk memuluskan posisi. Bahkan terkadang nyawa manusia yang tidak tahu apa apa menjadi korban. Di Amerika, pada awal sejarah negara tersebut terbentuk, nilai nyawa manusia sangatlah murah. Hal demikian, bisa juga terjadi di negara manapun, termasuk di negri kita ini.

Kalau kita mau belajar dari negara maju dari apa yang terurai diatas tersebut, saat ini saja, kita masih dihadapkan pada ruwetnya tatanan sebagai calon Presiden/Wakil Presiden melalui Rancangan Undang Undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres). Hingga Pemilu 2009 yang waktunya sudah dekat, RUUnya baru digodok.

Dapat dibayangkan, masih mentahnya perangkat hukum menyangkut persoalan pemilihan Presiden tersebut. Belum lagi persoalan mental bangsa kita yang secara keseluruhan belum melek politik. Hal ini terlihat pada belum dewasa dan belum mau menerima kekalahan dari orang lain, mengutak-atik akan adanya kecurangan. Hal ini sudah amat sering dan banyak peristiwa ditemui yang berindikasi pada konteks “belum melek politik” tersebut.

Kesadaran Politik Rakyat Rendah
Kalau kita sejaca jujur bertanya, Benarkah kesadaran politik, rakyat Indonesia masih rendah? Pasti jawabnya, Mungkin saja! Sekalipun bisa dikatakan masyatakat mulai melek politik, namun secara umum tingkat kesadarannya masih rendah. Sehingga masih muncul istilah secara umum masih buta, maaf, bukan berarti merendahkan .

Kenyataan apa yang dipahami oleh masyarakat saat ini tentang aktivitas politik sampai saat ini hanyalah sekedar arahan tentang keterlibatan mereka dalam pemilu. Bila dicermati lebih jauh lagi proses suatu penyambungan suara itu pun hanya berhenti pada sekedar memilih warna /gambar.

Secara umum rakyat Indonesia tidak bisa mengetahui, menyadari dan memahami siapa wakil mereka, sejauh mana konsistensi pelaksanaan tugasnya, bahkan lebih jauh lagi mereka tidak/belum pernah mengenal individunya. Ketika dalam prakteknya para wakil yang telah dipilih rakyat ini telah menyuarakan pendapatnya di parlemen.

Padahal yang sebenarnya mereka yang dipilih rakyat tersebut tidaklah mewakili rakyat diparlemen justeru sebaliknya, lebih banyak mewakili pribadinya sendiri. Sampai disini, keberadaan ‘wakil-wakil rakyat’ bagi rakyat yang memilihnya bagaikan tak ada arti.

Keberadaan partai yang seharusnya sebagai kontrol berjalannya kebijaksanaan sistem, kenyataannya di Indonesia tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan. Suara-suara vokal yang mengkritik kebijaksanaan hanyalah sebatas suara individu, termasuk bagi mereka yang berada di parlemen.Kondisi pemilu di Indonesia tampaknya baru sampai pada target ‘berjalannya aktivitas tersebut tanpa kendala yang berarti’.

Sedemikian ruwetnya model pemilihan umum di Idonesia. Ratusan milyar bahkan trilyunan rupiah terkuras untuk biaya Pemilu. Justeru pemilu yang akan datang terkesannya melonggarkan napsu partai yang baru lahir memaksakan calon presiden. Persoalan lain, akan banyak perdebatan di kalangan fraksi fraksi tentang suara sah dari kursi, tentang kapan pejabat negara mengundurkan diri dari jabatannya jika mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres serta apakah presiden/wakil presiden terpilih bisa menjabat sebagai pimpinan partai. Terlebih Kondisi masyarakatnya, yang bisa dikatakan belum melek politik atau baru taraf belajar politik.

TNI AD BANGUN MARKAS BRIGADE DI POSO

SB Poso - Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) VII/WBR, Brigjend TNI Wibowo, lakukan tatap muka kepada 85 warga desa Tongko, Kec. Lage, Kab. Poso yang tanahnya terkenaa pembangunan Markas Brigade Infanteri.

Dalam pertemuannya Kasdam VII dihadapan 85 warga menyampaikan, Berdirinya Markas Brigade Infanteri yang nantinya didirikan di Desa Tongko membawahi tiga Batalyion Infanteri dan satu Batalyon Markas. “Syukur Alhamdulillah bahwasannya masyarakat Tongko telah ihklas memberikan tanahnya untuk pembangunan Markas Brigade”. Demikian ungkapnya.

Dalam ungkapnya, Sedianya pada tahun 2008 ini, Markas Komando sudah mulai dibangun, tetapi Intruksi Presiden untuk tahun 2008 anggaran Negara diturunkan 15% khususnya yang dihapus masalah pembangunan Kontruksi. Dengan demikian pembangunan Brigade ini tertunda untuk sementara dan kemungkinan pada tahun 2009 sudah dimulai. Kodam baru mendapatkan satu Kompi bagian dari Batalyon 714 yang berada di Ampana yang pada hari ini mulai dibangun.

Apa yang pernah dijelaskan oleh Pemerintah daerah, memang benar tanah ini akan diperuntukan untuk kepentingan TNI AD. Saya sebagai wakil Pangdam, membenarkan bahwa tanah yang akan dibebaskan ini untuk kepentingan TNI AD.

Disampaikan juga, TNI AD tidak mampu untuk menyediakan lahan maka TNI AD bersandar kepada Pemerintah daerah. Sehingga wujud apa yang diinginkan oleh TNI dalam menjaga keutuhan wilayah ini dapat melaksakan.

Dan dijelaskan juga, disini sebagai Markas Komando Brigade dan yang nantinya akan dipimpin oleh seorang berpangkat Kolonel dan wakilnya berpangkat Lenan Kolonel dan lima berpangkat Letkol sebagai staf yang nantinya dekat dekat dengan warga Tongko.

Dihadapkan pengalaman keberadaan Batalyon 714, sebelumnya daerah tersebut sangat sepi dan setelah ditempati Batalyon 714 menjadi ramai. Sebagai tentara, tidak ada apa-apanya tanpa dibantu oleh rakyat. Tentara bukan orang yang hebat dan tentara sama derajatnya hanya tentara diberi tugas, ungkapnya.

Dari pertemuan tersebut, pihak masyarakat telah mendukung atas didirikannya Markas Brigade Infanteri di desa Tongko dan mempertanyakan masalah kapan pembayaran tersebut dilaksanakan karena sudah memakan waktu 16 bulan lamanya. Selanjutnya masalah harga tanah, masyarakat telah menyetujui dari kesepakatan yang telah dilaksankan sebelumnya yaitu Rp 2.500/meter. Namun masih adanya sekitar sepuluh warga yang meminta harga Rp 10.000/meter.

Dari beberapa pertanyaan warga, Wakil Bupati Poso menjawab, setiap pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan masih ada hal yang belum tercapai. Tetapi, Pemerintah daerah akanmelakukan pembayaran kepada masyarakat setelah semua proses itu melalui pembahasan APBD perubahan karena hal itu dilakukan dengan peraturan daerah yang ditetapkan berdasarkan APBD.

Pada APBD tahun 2008 sudah ada speeling dana sebesar satu milyar rupiah.Nanti pada APBD perubahan akan digenapkan menjadi Rp 2,8 milayar. Semua warga yang mempunyai lahan yang terkena pembangunan Markas Brigade akan dibayarkan sesuai dengan harga yang ditetapkan. Selama 16 bulan, direncanakan dan dilakukan pelaksanannya setelah penetapan APBD tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Poso pihak eksekutif selalu sangat berhati-hati apabila langkah langkah ini tidak sepaham dengan anggota Dewan (rstmopm).

KABUPATEN POSO GELAR BUPATI OPEN RACE 2008

SB Poso - Seiring kondusifnya daerah Kabupaten Poso, Sulteng, dalam waktu dekat ini pada 23 – 26 Nopmber 2008 akan menggelar ivent balab motor akbar yang menurut rencana akan diselenggarakan di lapangan Sintuwu Maroso atau di depan kantor Bupati Poso.

Kejuaraan yang diikuti pembalap pembalap bertaraf nasional dan pembalap se Sulawesi Tengah tersebut, akan memperebutkan piala Bupati Poso dengan nama ivent Bupati open Race 2008 dan motor prix.

Acara balap motor tersebut, dipromotori kondang asal Sulteng, Mulyadi. Saat ditemui di lapangan beberapa hari yang lalu Mulyadi mengatakan, lima daerah akan mengikuti kejuaraan Maksar, Gorontalo, Sulbar, Sulteng dan Sulteng sendiri.

Yang menarik, pembalap Abu Sungkar menurut rencana akan mengikuti 13 kelas dari berbagai kategori pemula, seeded baik motor prix maupun dragbike. Dari kelas motor prix yang diperebutkan diantaranya, kelas 110 CC Tune Up, 125 CC Tune Up, 110 CC Pemula.

Selain Tune Up yang diperebutkan, juga akan diperebutkan secara terbuka yaitu 110 CC standar bebek dan 250 CC. Ada pula kelas 110 CC standar pemula khusus lokal Kabupaten Poso, Touna, dan Morowali. Dan warga yang mempunyai motor maticpun bisa bisa ikut balap. Dalam kelas matic diperuntukan skuter dibuka dengan spek 155 CC.

Beberapa kelas lainnya yang ikut diperebutkan, Bebek empat Stroke Suzuki125 CC seeded dan bebek empat Stroke Suzuki110 CC pemula. Di kelas Dragbike, Hendra Pradisty pembalap PON Sulteng akan ikut meramaikan ivent tersebut. Pembalap PON lainnya yang ikut meramaikan seperti, Yawan Jaya pada kelas specialis MP1.

Ivent balap motor Bupati Open Race yang merebutkan hadiah total 44 juta rupiah ini, didukung pelaksana kejuaraan Arco Speed Club dan Poso Motor Sport yang bekerjasama dengan Pemda Poso, Polres, Batalyon 714 serta pemuda pemuda Poso (rstmopm).

KABUPATEN POSO SELENGGARAKAN FORUM DISKUSI POLITIK

SB Poso - Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah hari ini pada Kamis (16/10) melakukan forum Diskusi Politik yang bertemapat di Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia.

Dalam Diskusi ini, telah diikuti sekitar seratus orang yang terdiri seluruh Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dari masing masing Parpol peserta Pemilu 2009, LSM, Organisasi kemasyarakatan an organisasi kepemudaan se Kabupaten Poso.

Acara ini, dibuka oleh seketaris kabupaten (Sekab), Drs Amdjat Lawasa MM yang mewakili Bupati Poso yang sempat tidak hadir.

Dalam pembukaannya, bupati Poso melalui Sekab menyampaikan, pelaksanaan Forum ini sangat penting dalam rangka mendorong suasana yang kondusif untuk menyelenggarakan pesta demokrrasi 2009. LSM dalam menyelengarakkan salahsatunya fungsinya mengontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah untuk mendukung pembangunan.

Selanjutnya, keberadaan partai politik yang diatur dalam undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dengan tujuan diantaranya, untuk mewujudkan cita cita bangsa Indonesia sesuai yang dimaksud dalam pembukaan undang undang 1945, untuk menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, dan mengembangkan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedahulatan rakyat dalam NKRI.

Adapun secara khusus, untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan politik dengan pemerintah, memperjuangkan cita cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang selanjutnya membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ia juga menyampaikan, dalam era Reformasi seperti ini, paradigma peran pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan dan LSM telah tergeser dari semula membina dalam arti yang luas untuk kepentingan pemerintah, sekarang, dalam posisi sebagai regulator dan fasilitator dalam kehidupan politik yang demokratis.

Sebelum mengakhiri sambutan Sekab menyampaikan, dalam situasi mengahdapi pemilu yang akan datang, tentunya eskalasi politik akan semakin meningkat. Hal ini yang perlu diwaspadai didalam alam demokrasi tentunya masyarakat tidak tercabik cabik, bercerai berai yang dikarenakan aliran politik yang berbeda.

Sementara ketua KPUD Kab. Poso, Anwar dihadapan peserta diskusi mengatakan, jumlah penduduk Poso sekitar 200.978 jiwa, jumlah pemilih sekitar 135.000 orang, sedang calon legeslatif yang mendaftar sudah 425 orang. Untuk menykapi hal tersebut, maka ketua KPUD Kab. Poso mengusulkan penambahan jatah kursi legislatif yang semula 25 kursi menjadi 30 kursi (rstmopm).

DESA TANAH RUNTUH KELURAHAN GEBANG REJO ADA DI POSO

Oleh Rustomo
Tanah Runtuh, sebuah perkampungan kecil di sudut Kota Poso, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, daerah sangat dikenal bahkan warga barupun kalau ditanya pasti bisa menjawab letaknya hingga seisi-isinya. Hal ini terkenal konon ada pertempuran antara aparat keamanan versus masyarakat bersenjata. Pertempuran dahsyat berdurasi delapan jam lebih antara polisi dengan sejumlah tersangka kasus kekerasan di Poso, membuat nama Tanah Runtuh kesohor.

Tapi, tak hanya kesohor, Tanah Runtuh juga menghadirkan pertanyaan: bagaimana Tanah Runtuh tumbuh, lalu kemudian menjadi terkenal seperti sekarang ini. Berikut kisahnya.

Sebetulnya, tak terlihat sesuatu yang istimewa dari kawasan tanah runtuh ini. Suasana lengang dan sepi ketika siang hari terlebih malam hari. Dulunya, kawasan ini adalah perumahan penduduk dengan tingkat ekonomi yang cukup lumayan. Hal ini dilihat dari sejumlah rumah penduduk yang masih kokoh, serta beberapa puing-puing bangunan yang menunjukkan kelas elite dalam strata masyarakat.

Sebelumnya, kawasan ini lebih dikenal dengan nama PAM atau Perusahaan Air Minum. Karena tak jauh dari tempat itu terletak kantor PDAM Poso. Kondisi kawasan ini berbukit. Banyak pohon jati di tanam di atasnya. Hampir semua rumah memiliki tanaman pohon buah-buahan seperti mangga dan rambutan.

Kini disebut Tanah Runtuh lantaran beberapa tahun lalu, badan jalan di sisi Sungai Poso di bibir kawasan yang masuk dalam Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota itu, runtuh.

Sejak beberapa tahun lalu, tak jauh dari lokasi tanah yang runtuh, sedikit menaiki bukit, berdiri sebuah pesantren yang bernama ‘Al Amanah’. Pesantren ini didirikan oleh Ustadz Haji Muhammad Adnan Arsal seorang tokoh ulama di Poso. Pesantren ini berisi belasan santri putri, puluhan santri anak-anak seusia taman kanak-kanak dan puluhan orang santri putra seusia anak-anak sekolah menengah pertama.

Pesantren ini didirikan tanggal 4 Mei 2001 dengan tujuan menampung mantan santri Pesantren Walisongo, di Kilo 9 Lage, Poso.

Pesantren Amanah sendiri berdiri di dua lokasi berbeda. Pesantren Amanah di Tanah Runtuh menjadi tempat belajar belasan santri putri dan puluhan santri anak-anak seusia taman kanak-kanak. Lalu yang satu lagi di Landangan, Poso Pesisir yang menjadi tempat belajar puluhan santri putra.

Tidak ada kegiatan lain yang mencolok dari para santri kecuali belajar agama seperti pesantren pesantren yang ada di kota lainnya. Pengajaran agamanya disesuaikan dengan kurikulum nasional. Sedangkan pengajian kitab kuning dilaksanakan di luar jadwal jam pelajaran sekolah.

Salah seorang warga Tanah Runtuh menyatakan, pesantren ini terkesan tertutup dari orang luar. Hal ini terjadi lantaran beberapa kali peristiwa kekerasan yang terjadi di Poso, pesantren ini dahulu selalu menjadi sasaran penggeledahan polisi. “Makanya mereka terkesan tertutup dan hati-hati kepada tamu,” ujar seorang yang tak mau disebut namanya.
Ustadz Muhammad Adnan Arsal adalah pimpinan Pondok Pesantren Amanah yang terkenal di Poso. Selain pendiri Pondok Pesantren Amanah, Adnan Arsal juga seorang pengusaha butik yang berhasil di Palu.

Dalam pengakuannya Adnan Arsal, “Karena saya yang mendidik tentang pengetahuan agama mereka (DPO red).Tapi saya tidak mengajarkan mereka tentang kekerasan dan sebagainya,” demikian Ustadz Adnan pada beberapa kesempatan.

Itu sebabnya, dalam perburuan terhadap para DPO yang menjadi tersangka terorisme di Poso dan Palu, Sulteng dimasa lalu, aparat kepolisian dan Densus 88 Polri berusaha mendekati Ustadz Adnan.

Profil Gebang Rejo
Begitulah sekelumit cerita tentang Tanah Runtuh. Tapi, bagaikan sayur tanpa garam, tak lengkap rasanya berkisah tentang Tanah Runtuh, lalu melupakan Gebang Rejo, Kelurahan kecil di Kecamatan Poso Kota, di mana Tanah Runtuh sebagai wilayah administarsinya.

Sebelum tahun 1950, Kelurahan Gebangrejo masih disebut sebagai Kampung Gebangrejo yang menjadi bagian dari Kampung Gorontalo yang sekarang menjadi Kelurahan Bonesompe.

Dulunya, sebelum menjadi pemukiman, Gebangrejo adalah hutan lebat yang ditumbuhi banyak pohon Silar, sejenis pohon Palem. Itulah yang menjadi asal mula kata Gebang yang artinya Silar.

Sementara rejo artinya ramai. Itu adalah dua kata berasal dari Bahasa Jawa. Harapannya, agar Gebangrejo menjadi kampung yang maju, makmur, ramai dengan lahan pertanian yang subur.

Dari tahun 1950 – 1968, Gebangrejo yang sudah berpisah dari Kampung Gorontalo dipimpin oleh seorang bekas anggota tentara Kerajaan Belanda atau KNIL bernama Soemadikoro.

Lalu setelah itu, dari 1968 – 1974, beralih ke Suhardjo, tetua masyarakat setempat. Saat itu, masuklah penduduk yang mengungsi dari Kabupaten Luwu, Palopo Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa.

Tahun 1974-1975, Gebangrejo beralih kepemimpinannya kepada Kepala Kampung Hagu Harun. Di akhir kepemimpinan Hagu, Kampung Gebangrejo berubah menjadi Desa. Saat itu, Desa tersebut dipimpin oleh seorang militer bernama Saridjo. Di masa kepemimpinan Saridjo, Desa Gebangrejo berubah menjadi Kelurahan. Ia memimpin hingga 1988.

Sepeninggal Saridjo, tepatnya dari 1988 – 1991, Kelurahan Gebangrejo dipimpin lagi orlah seorang anggota militer bernama Sujawarso. Sampai kemudian pada 1991, tak cukup setahun, Kelurahan baru ini dipimpin oleh WD Manggede, seorang anggota Polisi Pamong Praja.

Setelah itu, lagi-lagi Gebangrejo dipimpin oleh seorang anggota militer bernama G Parainta dari 1991-1995. Tahun 1995-2001, kepemimpinan Gebangrejo beralih ke tangan sipil. Saat itu, wilayah ini dipimpin oleh Mahyudin Darise. Lalu pada 2000-2001 dipimpin oleh Dasiran. Menyusul kemudian pada 2002-2004 dipimpin oleh Suripto K. Saat ini, Kelurahan ini dipimpin oleh Mariono Ari Pamungkas, SH yang diangkat pada tahun 2004.

Dari data Demografi di Kantor Kelurahan Setempat, jumlah penduduk Gebangrejo sebanyak 10.521 jiwa. Rinciannya, Laki-laki (Islam) sebanyak 5.267 jiwa, Perempuan (Islam) 4.983 jiwa. Lalu Lakli (Kristen) sebanyak 102 jiwa dan Perempuan (Kristen) 114 jiwa. Ditambah lagi Laki-laki (Hindu) 32 jiwa dan Perempuan (Hindu) 23 jiwa. Dari data tersebut diketahui jumlah laki-laki sebanyak 5.401 jiwa dan perempuan 5.120 jiwa.

Dari data demografi yang tercatat di Kantor Kelurahan, diketahui pula sebanyak 1.120 jiwa berprofesi sebagain Pegawai Negeri Sipil. Selebihnya adalah anggota TNI (11 jiwa) dan anggota Polri (116 jiwa). Adapula yang menjadi karyawan swasta sebanyak 230 jiwa dan karyawan BUMN semisal Pertamina sebanyak 155 orang. Selebihnya adalah pedagang (460 jiwa), peternak (26 jiwa) dan Petani (419) serta sejumlah sector jasa lainnya.

Tidak ada yang tahu pasti mengapa Gebangrejo berkali-kali dipimpin oleh militer. Dari sumber terbatas diketahui bahwa saat itu diduga sejumlah pelarian anggota PRRI-Permesta bersembunyi di tempat itu. Belum lagi sejumlah pengungsi yang lari Palopo Utara karena ketika itu wilayah tersebut masih dikuasai pasukan DII TII Kahar Muzakar.

Saat ini Gebangrejo sudah berkembang menjadi permukiman yang ramai. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau biasa disebut saja PAM didirikan di sini. Sejak saat itu, selain disebut Gebangrejo, dikenal pula sebagai PAM.

Kini, pasca konflik Poso, ketika kekerasan berskala besar dan teror terus terjadi, nama Gebang Rejo diidentikan dengan Tanah Runtuh. Padahal Tanah runtuh Cuma satu dari sekian banyak kampung kecil di kelurahan Gebang Rejo.

Tanah Runtuh, juga Gebangrejo, membumbung namanya, setelah konflik mengharubiru Poso.
Yayasan Badan Wakaf Ulul Albab berperan besar dalam memfasilitasi para pengungsi Walisongo tersebut sampai kemudian mereka mendirikan Pesantren Amanah pada tanggal 4 Mei 2001. Tokoh pentingnya adalah Ustadz Muhammad Adnan Arsal, ulama karismatik di Poso. Tidak bisa memisahkan nama Tanah Runtuh dari Pesantren Amanah.

Dengan alasan dendam karena puluhan keluarganya terbantai saat kerusuhan, sosok seperti Basri kemudian menjadi momok bagi Polisi. Ia disebut-sebut Polisi sebagai pimpinan kelompok bersenjata dan seorang yang menguasai banyak persenjataan.

Tanah Runtuh maupun Gebang Rejo, kini telah menghurup udara bebas dugaan dugaan kelabu aparat dan kembali normal layaknya desa desa yang lainnya. Aktivitas penduduk sudah bergandeng tangan untuk menghilangkan saling curiga diantara warga.

Tanah Runtuh makin melambung namanya setelah itu. Tidak ada yang tak mengenalnya. Padahal kelurahan dengan topografi berbukit itu terlihat biasa-biasa saja. Bukitnya penuh ilalang dan hutan jati. Masyarakatnya beragam.

Kini seiring kondosifnya kota Poso, jalan masuk Tanah Runtuh sudah tidak lagi terhalang barikade barikade mujahid bahkan jalan sudah di hotmig dan terlihat sangat bebas keluar masuk tanpa penjagaan, namun masih ada sedikit rasa syuuur bila melewatinya diwilayah tersebut, hal ini hanyalah suatu perasaan saja.

WARGA POSO PASTIKAN PEMILU 2009

SB Poso - Beberapa tokoh masyarakat Kab. Poso mengharapkan agar pesta demokrasi Pemilu 2009 mendatang berjalan aman dan tertib. Selain iu juga mengaharapkan, tidak adanya praktek pratek yang tidak terpuji seperti, intimidasi terhadap calon pemilih.

Agar Pemilu yang terlaksana di kota penghasil Kayu Eboni ini tertib, tidak merusak hubungan tali persaudaraan dan semangat perdamaian yang telah dibangun selama ini, demikian harapnya.

Selanjutnya, agar selama kampanye tidak terjadi pengerusakan pengerusakan atribut partai, dan tidak ada warga yang terintimidasi hanya berbeda pilihan. Karena hal ini akan merusak tatanan kehidupan berdemokrasi. Demikian lanjutnya salah satu warga Poso yang tidak mau disebut indentitasnya.

Ia juga mengatakan, selain merupakan momentum yang bernilai strategis dalam menentukan calon pembawa aspirasi masa depan, Pemilu juga hendaknya dijadikan sebagai wadah pembelajaran politik secara sehat, agar kedewasaan serta kematangan berpolitik dapat membawa daerah ini ke arah yang lebih baik.

Hal yang sama juga disampaikan seorang warga Sayo, ia mengecam terhadap segala bentuk intimidasi yang dilakukan oknum oknum tertentu terhadap calon pemilih. Menurutnya, di era demokratisasi seperti ini bukan zamannya lagi untuk menakut-nakuti masyarakat hanya karena berbeda pilihan.

Kini, rakyat sudah melek politik untuk menentukan pilihan tanpa diarahkan. Biarkan rakyat yang memilih sesuai dengan pilihan hati nurani tanpa ada tekanan, agar supaya demokratisasi berjalan secara harfiah.

Ia juga menharapkan, agar masyarakat betul-betul menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan dapat menelaah calon pembawa aspirasi yang betul-betul memiliki kredibilitas yang baik di ranah politik (rstmopm).

HAUL UNTUK MENGENANG GURU TUA AL KHAIRAAT

SB Palu - Memperingati Haul Guru tua Al Khairaat ke 39 untuk megenang jasa jasa guru tua sebagai pembawa siar agama Islam, pendidikan untuk ajaran Islam dalam bentuk mendirikan sekolah-sekolah hampir seluruh di Indonesia bagian timur.

Memperingati Haul ini tidak mengangkat-angkat jasa Almarhum sebagai pendiri Al Khairaat. Ada dua hal yang mengesankan dalam perjalanan Almarhum, masalah ajaran Islam yang mendirikan Al Khairaat tersebut, menurutnya, cara menyebarkan ajaran agama Islam ini benar benar tidak berpengaruh apapun juga dalam arti Independensi.

Demikian disampaikan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, Paliuju pada hari ini Minggu ( (12/10) di Markas Al Khairaat, Kab.Donggala, Palu.

Selain itu, ada pengaruh hak hak asasi manusia yang diajarkan, diteladani dari sikap guru tua kepada kita semua, dan Indenpendensi ini masih ditegakan oleh pengurus utama Al Khairaat sampai sekarang.

Tahun ini, merupakan tahun Politik yang artinya, sampai tahun 2009 politik masih tetap berkembang sebanyak banyaknya bahkan di negara kita ditandai dengan 38 Partai yang akan mengikuti Pemilu yang datang. Sedangkan, Al Khairaat tidak memihak kemana-mana demikian Independensinya Alkhairaat.

Kalau ada pimpinan pemerintahan, Partai dan lain lainnya yang datang, hal ini merupakan sebagai Abdahu Alkhiraat bukan untuk memihak atau meminta dukungan kepada Al Khairaat.

Terkait dengan Hak Asasi Manusia, daerah Sulteng menjadi suatu pertanda mengenai Konflik Poso yang terjadi beberapatahun yang lalu sampai pasca konflik Poso yang terjadi.

Peranan Al Khairaat dalam hal Konflik dan Pasca konflik yang terjadi di Poso, Al Khairaat dengan seluruh jajarannya terutama yang datang untuk memberikan siar agama datang ke Poso untuk mengatasi masalah bukan menghasut umat Islam yang berada di Poso. Yang mengahsut, adalah ustad yang datangnya dari luar dengan mengajarkan balas membalas, Sabilillah, Jihad dan lainnya, justeru Al Khairaat yang meredam situasi tersebut.

Ikut hadir dalam acara Haul pendiri utama perguruan Islam Al Khairaat, Habib Rusmin Syarif Aljufri yang ke 39 diantarannya, Meteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, DR.Sayid, Gubernur Gorontalo yang juga sebagai ketua Yayasan Al Khairaat, DPRD Sulteng, dan pejabat unsur unsur muspida Sulteng (rstmopm).