Bupati Kab. Poso, Drs.Piet Inkiriwang MM,kemarin Senin (11/8) melepas kontingen seni dan budaya Kabupaten Poso yang akan berlaga pada parade tari daerah tingkat nasional di TMMI,Jakarta (15/8) dan pawai nusantara yang akan dilaksankan pada (19/8) mendatang.
Acara pelepasan yang berlangsung di ruang Pangombo Kantor Kabupaten Poso tersebut, dihadiri para pejabat eslon Kabupaten.
Pada sambutannya, Bupati Poso, Piet Inkiriwang mengharapkan, agar kontingen seni dan budaya Poso bisa tampil dengan prestasi yang membanggakan demi membawa nama baik daerahnya.
Selain itu, Piet meminta, kontingen agar dapat mensosialisasikan tentang situasi daerah Poso yang telah aman dan kondusif kepada masyarakat Indonesia maupun Internasional memlalui seni dan budaya ini.
Dan tunjukan kepada seluruh masyarkat, bahwa daerah Poso sudah aman dan damai serta telah menhilangkan saling curiga diantara masyarakat, demikian, lanjutnya.
Piet Inkiriwang juga menekankan, jaga kebersamaan dan kesatuan selama menjalankan misi seni budaya Daerah Poso di Jakarta.
Kontingen Seni dan Budaya Poso yang akan berlaga sebagai duta daerah Poso berjumlah 65 orang. Sebelum akan berangkat ke jakarta, besuk Rabu (13/8) Kontingen Poso akan bergabung dengan kontingen seni Budaya dari Kab.Morowali di Palu kemudian langsung berangkat menuju jakarta.
Mengenai tanggungan biaya, biaya perjalan dari Poso- Palu, biaya perjalan ditanggung pemerintah Poso dan dari Palu – Jakarta serta selama berada di Jakrta ditanggung Pemerintah Propinsi.
Selasa, 12 Agustus 2008
Senin, 11 Agustus 2008
MASYARAKAT POSO MERIAHKAN PROKLAMASI
Seiring stabilnya keamanan secara menyeluruh di kabupaten Poso, aktivitas masyarakat dalam menyambut HUT RI ke 63 sangat hingar bingar melalui kreasi kreasi yang ditampilkan sebelum pelaksanaan peringatan tersebut.
Sebelum menjelang hari H, tanggal 17 Agustus, Pemerintah daerah Poso telah mempersiapkan diri rencana-rencana kegiatan guna menyongsong hari baersejarah tersebut. Berbagai acara seperti pertandingan olah raga umum, persiapan upacara, dan acara hiburan bagi masyarakat Poso.
Dalam pertandingan olah raga umum, Bupati Poso, Piet Inkiriwang telah membuka pertandingan di Depan kantor Kabupaten Poso pada (6/8). Adapun kejuaraan yang diperebutkan diantaranya Bola Volly putra/putri, Sepak Takraw, lari 5-10 K, dan lomba dayung.
Ikut dalam pertandingan dalam memeriahkan HUT RI 63, segenap element masyarakat, instansi pemerintah daerah, Polri dan TNI yang berada di wilayah Kab. Poso.
Dalam pertandingan olah raga umum, dilaksanakan dari tanggal 6 s/d 16 Agustgus di depan kantor Kabupaten Poso. Sementara pada gerak jalan yang diikuti pelajar SD-SMA serta instansi pemerintah akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus.
Sampai hari ini pertandingan demi pertandingan sedang berlangsung. Masyarakat sekitar Poso kota merasa terhibur dengan adanya acara seperti ini serta sebagai sporter dari timnya yang sedang bertanding.
Sementara di beberapa kecamatan tidak ketinggalan untuk memeriahkan HUT RI seperti telah menyelenggarakan perlombaan-perlombaan tradisional seperti, lomba tarik tambang di laut, panjat pinang di laut serta lomba dayung.
Sebelum menjelang hari H, tanggal 17 Agustus, Pemerintah daerah Poso telah mempersiapkan diri rencana-rencana kegiatan guna menyongsong hari baersejarah tersebut. Berbagai acara seperti pertandingan olah raga umum, persiapan upacara, dan acara hiburan bagi masyarakat Poso.
Dalam pertandingan olah raga umum, Bupati Poso, Piet Inkiriwang telah membuka pertandingan di Depan kantor Kabupaten Poso pada (6/8). Adapun kejuaraan yang diperebutkan diantaranya Bola Volly putra/putri, Sepak Takraw, lari 5-10 K, dan lomba dayung.
Ikut dalam pertandingan dalam memeriahkan HUT RI 63, segenap element masyarakat, instansi pemerintah daerah, Polri dan TNI yang berada di wilayah Kab. Poso.
Dalam pertandingan olah raga umum, dilaksanakan dari tanggal 6 s/d 16 Agustgus di depan kantor Kabupaten Poso. Sementara pada gerak jalan yang diikuti pelajar SD-SMA serta instansi pemerintah akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus.
Sampai hari ini pertandingan demi pertandingan sedang berlangsung. Masyarakat sekitar Poso kota merasa terhibur dengan adanya acara seperti ini serta sebagai sporter dari timnya yang sedang bertanding.
Sementara di beberapa kecamatan tidak ketinggalan untuk memeriahkan HUT RI seperti telah menyelenggarakan perlombaan-perlombaan tradisional seperti, lomba tarik tambang di laut, panjat pinang di laut serta lomba dayung.
Kamis, 07 Agustus 2008
PERDAMAIAN PERMANEN POSO DINIKMATI MASYARAKAT
Terwujudnya perjanjian damai secara permanen yang dikenal dengan “Deklarasi Malino untuk Poso” di Malino, pada pertengahan Desember 2001 yang tidak terlepas dari adanya inisiatif lokal yang tulus dan kuat untuk menghentikan siklus kekerasan di Poso. Sesungguhnya kedua belah pihak telah menyadari bahwa tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam konflik ini.
Terwujudnya perjanjian damai Malino ini, lebih kepada kuatnya keinginan kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik kekerasan di Poso, pemerintah hanya memfasilitasi perundingan damai tersebut.
Ada beberapa Esiensi penting dari isi deklarasi damai Malino yang menyebutkan, bahwa dua kelompok yang dengan hati lapang serta jiwa terbuka sepakat menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. Mereka juga wajib mentaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum kepada siapa saja yang melanggar serta meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan. Guna menjaga agar suasana damai.
Kedua belah bihak telah bersepakat menghilangkan semua fitnah dan ketidak-jujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama. Disepakati juga tentang hak hidup di Poso yang tersirat dari adanya pernyataan bahwa Poso adalah bagian integral dari NKRI, karena itu setiap warganegara memiliki hak untuk hidup, datang dan tinggal secara damai serta menghormati adat-istiadat setempat.
Menikmati hasil perdamaian permanen, Malino.
Perdamaian Malino sudah tujuh tahun berjalan, upaya pemulihan yang dilakukan secara berangsur-angsur para pengungsi telah kembali ke desanya, kehidupan masyarakat setempat sudah kembali normal dan persaudaraan diantara kedua kelompok masyarakat yang sempat bertikai kembali harmonis, pemerintah pusat dan daerah telah membangun kembali sarana dan prasarana publik yang sempat dirusak dan kehidupan perekonomian serta pemerintahan kembali normal.
Sementara pihak keamanan dalam hal ini Polri yang dibantu TNI terus berupaya memulihkan kondisi keamanan dan melakukan penegakan hukum. Usaha-usaha pengembangan perdamaian pada masyarakat dengan sifat dasar yang berbeda. Sedangkan di satu pihak tokoh adat melakukan pendekatan budaya yang cukup efektif serta tepat sasaran.
Masyarakat Poso yang terdiri dari beberapa etnis kini telah bebas beaktivitas tanpa saling curiga satu sama lainnya dan terciptanya hubungan yang baik antar umat yang berbeda agama. Hal ini, terlihat secara nyata pada kehidupan di kepentingan umum, Pasar.
Sementara rumah rumah ibadah seperti Masjid, gereja dan pure digunakan umat pemeluknya seperti halnya kehidupan beragama kota kota lain.
Pada sektor transportasi, terlihatnya jalur trans Sulawesi sudah diramaikannya kendaraan pengangkut hasil industri dan mengangkut hasil pertanian. Transportasi kota, ojek dan angkot saling mengais rejeki secara teratur.
Sementara pada sektor pendidikan, pada pertengahan bulan Juni lalu, anak anak SMP dan SMA telah meluapkan kegembiraannya atas kelulusannya dengan corat coret baju berkonvoi layaknya anak sekolah dikota lainnya. Pada musim liburanpun anak anak sekolah memanfaatkan waktunya di tempat tempat rekreasi seperti di pantai.
Dalam pemahaman hidup perdamaian seperti ini, dapat dimengerti oleh masyarakat Poso dalam pentingnya hidup berdampingan rukun satu sama lainnya. Satu sama lainnya saling pengertian saling asah, asuh dan saling menjaga.
Memewasdai adanya Provokator gaya baru
Kini kisah masa lalunya Poso telah terkubur sangat dalam oleh masyarakat Poso. Sementara Pemerintah daerah bersama sama masyarakat Poso telah berupaya memelihara dan meningkatkan perdamaian yang telah diraihnya selama ini dengan melalui memulihkan roda perekonomian dan memerangi kemiskinan.
Terlebih lagi kini masyarakat Poso lebih peka akibat dari pengalaman masalalunya, sangat hati hati terhadap pihak yang berkepentingan untuk memunculkan konflik di Poso. Dan menyadari betul kalau akar permasalahan konflik Poso hanyalah disulut oleh provokator.
Masyarakat Poso lebih bijak dalam menyikapi kejadian-kejadian, dimana mereka terlihat semakin sadar bahwa semua aksi-aksi provokasi tersebut hanya ditujukan untuk menghancurkan kembali persaudaraan diantara masyarakat Poso. Masyarakat Poso telah menyadari dan lebih diperjelas bahwa sejak awal banyak pihak yang “bermain” dalam konflik Poso, yang tujuannya hanya untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya.
Terwujudnya perjanjian damai Malino ini, lebih kepada kuatnya keinginan kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik kekerasan di Poso, pemerintah hanya memfasilitasi perundingan damai tersebut.
Ada beberapa Esiensi penting dari isi deklarasi damai Malino yang menyebutkan, bahwa dua kelompok yang dengan hati lapang serta jiwa terbuka sepakat menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. Mereka juga wajib mentaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum kepada siapa saja yang melanggar serta meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan. Guna menjaga agar suasana damai.
Kedua belah bihak telah bersepakat menghilangkan semua fitnah dan ketidak-jujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama. Disepakati juga tentang hak hidup di Poso yang tersirat dari adanya pernyataan bahwa Poso adalah bagian integral dari NKRI, karena itu setiap warganegara memiliki hak untuk hidup, datang dan tinggal secara damai serta menghormati adat-istiadat setempat.
Menikmati hasil perdamaian permanen, Malino.
Perdamaian Malino sudah tujuh tahun berjalan, upaya pemulihan yang dilakukan secara berangsur-angsur para pengungsi telah kembali ke desanya, kehidupan masyarakat setempat sudah kembali normal dan persaudaraan diantara kedua kelompok masyarakat yang sempat bertikai kembali harmonis, pemerintah pusat dan daerah telah membangun kembali sarana dan prasarana publik yang sempat dirusak dan kehidupan perekonomian serta pemerintahan kembali normal.
Sementara pihak keamanan dalam hal ini Polri yang dibantu TNI terus berupaya memulihkan kondisi keamanan dan melakukan penegakan hukum. Usaha-usaha pengembangan perdamaian pada masyarakat dengan sifat dasar yang berbeda. Sedangkan di satu pihak tokoh adat melakukan pendekatan budaya yang cukup efektif serta tepat sasaran.
Masyarakat Poso yang terdiri dari beberapa etnis kini telah bebas beaktivitas tanpa saling curiga satu sama lainnya dan terciptanya hubungan yang baik antar umat yang berbeda agama. Hal ini, terlihat secara nyata pada kehidupan di kepentingan umum, Pasar.
Sementara rumah rumah ibadah seperti Masjid, gereja dan pure digunakan umat pemeluknya seperti halnya kehidupan beragama kota kota lain.
Pada sektor transportasi, terlihatnya jalur trans Sulawesi sudah diramaikannya kendaraan pengangkut hasil industri dan mengangkut hasil pertanian. Transportasi kota, ojek dan angkot saling mengais rejeki secara teratur.
Sementara pada sektor pendidikan, pada pertengahan bulan Juni lalu, anak anak SMP dan SMA telah meluapkan kegembiraannya atas kelulusannya dengan corat coret baju berkonvoi layaknya anak sekolah dikota lainnya. Pada musim liburanpun anak anak sekolah memanfaatkan waktunya di tempat tempat rekreasi seperti di pantai.
Dalam pemahaman hidup perdamaian seperti ini, dapat dimengerti oleh masyarakat Poso dalam pentingnya hidup berdampingan rukun satu sama lainnya. Satu sama lainnya saling pengertian saling asah, asuh dan saling menjaga.
Memewasdai adanya Provokator gaya baru
Kini kisah masa lalunya Poso telah terkubur sangat dalam oleh masyarakat Poso. Sementara Pemerintah daerah bersama sama masyarakat Poso telah berupaya memelihara dan meningkatkan perdamaian yang telah diraihnya selama ini dengan melalui memulihkan roda perekonomian dan memerangi kemiskinan.
Terlebih lagi kini masyarakat Poso lebih peka akibat dari pengalaman masalalunya, sangat hati hati terhadap pihak yang berkepentingan untuk memunculkan konflik di Poso. Dan menyadari betul kalau akar permasalahan konflik Poso hanyalah disulut oleh provokator.
Masyarakat Poso lebih bijak dalam menyikapi kejadian-kejadian, dimana mereka terlihat semakin sadar bahwa semua aksi-aksi provokasi tersebut hanya ditujukan untuk menghancurkan kembali persaudaraan diantara masyarakat Poso. Masyarakat Poso telah menyadari dan lebih diperjelas bahwa sejak awal banyak pihak yang “bermain” dalam konflik Poso, yang tujuannya hanya untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya.
Rabu, 30 Juli 2008
REMAJA MASJID KAB POSO HARUS BISA MENJADI PEMERSATU
Remaja Islam Masjid (Risma) Kab.Poso diminta menjadi bagian terpenting dari upaya Pemkab Poso menjaga perdamaian dan persaudaraan di daerahnya. Selain menjadi pemersatu, remajapun diharap mampu bergerak dinamis dalammengisi pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Poso, Piet Inkiriwang saat melantik Pengurus Daerah Badan Komunikasi Daerah Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kab. Poso periode 2008-2011 dan sekaligus membuka kegiatan penataran metodologi Iqra, di gedung PGRI, pada senin (28/7) lalu.
Remaja masjid harus bisa menjadi pemersatu demi Poso yang aman, damai, dan sejahtera. Karena Pemuda adalah harapan bagi masa depan daerah Poso.
Piet juga meyakini, sebagai bagian terpenting dari kekuatan pembangunan, tak menyangsikan kemampuan dan potensi pemuda termasuk remaja masjid di Poso. Selain itu, pemuda remaja masjid mampu untuk berbuat yang terbaik untuk pembangunan dan kebaikan daerah Poso
Selain itu, Piet juga mengakui, dirinya akan berusaha menyiapkan anggaran bantuan untuk eksis orgaisasi tersebut.
Sementara ketua BKPRMI Provinsi Sulteng, Muchtar Ibnu mengajak kepada seluruh generasi muda Poso, khususnya remaja masjid agar pemuda remaja masjid harus menjadi pemersatu umat di daerahnya serta menjaga toleransi dan kebersamaan hidup.
Ikut hadir dalam kegiatan pelantikan pengurus daerah BKPRMI Poso, Kapolres AKBP Adeni Muhan DP, Dandim 1307 Letkol Inf Suwanto, dan Kajari, Andi Sakka Yusuf.
Sedangkan yang dilantik sebagai ketua umum BKPRMI Poso, Sdr. Wahid Lamiji sedangkan sebagai seketaris umum Sdr. Harun Yusuf dan sebagai bendahara umum, Sdr. Ani Dako.
Hal tersebut disampaikan Bupati Poso, Piet Inkiriwang saat melantik Pengurus Daerah Badan Komunikasi Daerah Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kab. Poso periode 2008-2011 dan sekaligus membuka kegiatan penataran metodologi Iqra, di gedung PGRI, pada senin (28/7) lalu.
Remaja masjid harus bisa menjadi pemersatu demi Poso yang aman, damai, dan sejahtera. Karena Pemuda adalah harapan bagi masa depan daerah Poso.
Piet juga meyakini, sebagai bagian terpenting dari kekuatan pembangunan, tak menyangsikan kemampuan dan potensi pemuda termasuk remaja masjid di Poso. Selain itu, pemuda remaja masjid mampu untuk berbuat yang terbaik untuk pembangunan dan kebaikan daerah Poso
Selain itu, Piet juga mengakui, dirinya akan berusaha menyiapkan anggaran bantuan untuk eksis orgaisasi tersebut.
Sementara ketua BKPRMI Provinsi Sulteng, Muchtar Ibnu mengajak kepada seluruh generasi muda Poso, khususnya remaja masjid agar pemuda remaja masjid harus menjadi pemersatu umat di daerahnya serta menjaga toleransi dan kebersamaan hidup.
Ikut hadir dalam kegiatan pelantikan pengurus daerah BKPRMI Poso, Kapolres AKBP Adeni Muhan DP, Dandim 1307 Letkol Inf Suwanto, dan Kajari, Andi Sakka Yusuf.
Sedangkan yang dilantik sebagai ketua umum BKPRMI Poso, Sdr. Wahid Lamiji sedangkan sebagai seketaris umum Sdr. Harun Yusuf dan sebagai bendahara umum, Sdr. Ani Dako.
Kamis, 24 Juli 2008
POSO MENGGELAR HARI ANAK NASIONAL
Bupati Poso, Sulawesi Tengah, Inkiriwang kemarin, Rabu (23/7) telah menggelar hari anak nasional (HAN)
Hari anak nasional digelar di halaman gedung PGRI dengan menghadirkan sekitar 2500 anak sekolah TK, SD, SMP serta SMA yang didampingi oleh para guru pendamping.
Disela sela berdialog dengan anak anak TK dan ditanya mengenai apa yang dilakukan Bupatiterhadap dunia Pendidikan, Piet panggilan Bupati Pos mengatakan, jika terpilih kembali menjadi Bupati Poso periode mendatang, akanlebih memperioritaskan peningkatan pendidikan termasuk pengembangan dan eningkatan sumber daya manusia (SDM) para tenaga pengajar.
Selain itu, dirinya ingin mewujudkan agar semua siswa di Kab. Poso bebasuang sekolah demkian ungkapnya yang langsung mendapat aplous oleh para musid dan guru pendamping.
Acara HAN di Poso tersebut diprakasai oleh Wolrd Vision dengan mitra utamanya Wahana Visi Indonesia (WVI ) sebuah lembaga yang konsern terhadap pesoalan anak.
Peringatan HAN yang dilaksanakan sejak pukul 06.00 waktu setempat sangat terasa meriah. Adapun isi cara jalan santai dan lomba sepeda hias sempat menyita perhatian masyarakat pada umumnya.
Jaln santai yang mengambil start dari halama gedung PGRI kemudian melewati jalan utama dalam ota Pos dan kemudian finish kembali di halaman gedung PGRI Poso. Gegiatan lain untuk memeriahkan HAN, dongeng yang dibawakan oleh badut badut lucu yang berbau dunia pendidikan dan mengenai hak hak anak Indonesia.
Hari anak nasional digelar di halaman gedung PGRI dengan menghadirkan sekitar 2500 anak sekolah TK, SD, SMP serta SMA yang didampingi oleh para guru pendamping.
Disela sela berdialog dengan anak anak TK dan ditanya mengenai apa yang dilakukan Bupatiterhadap dunia Pendidikan, Piet panggilan Bupati Pos mengatakan, jika terpilih kembali menjadi Bupati Poso periode mendatang, akanlebih memperioritaskan peningkatan pendidikan termasuk pengembangan dan eningkatan sumber daya manusia (SDM) para tenaga pengajar.
Selain itu, dirinya ingin mewujudkan agar semua siswa di Kab. Poso bebasuang sekolah demkian ungkapnya yang langsung mendapat aplous oleh para musid dan guru pendamping.
Acara HAN di Poso tersebut diprakasai oleh Wolrd Vision dengan mitra utamanya Wahana Visi Indonesia (WVI ) sebuah lembaga yang konsern terhadap pesoalan anak.
Peringatan HAN yang dilaksanakan sejak pukul 06.00 waktu setempat sangat terasa meriah. Adapun isi cara jalan santai dan lomba sepeda hias sempat menyita perhatian masyarakat pada umumnya.
Jaln santai yang mengambil start dari halama gedung PGRI kemudian melewati jalan utama dalam ota Pos dan kemudian finish kembali di halaman gedung PGRI Poso. Gegiatan lain untuk memeriahkan HAN, dongeng yang dibawakan oleh badut badut lucu yang berbau dunia pendidikan dan mengenai hak hak anak Indonesia.
Minggu, 13 Juli 2008
Jembatan terpanjang Sulteng putus Diterjang Banjir
Hujan yang mengguyur beberapa hari di wilayah timur Sulteng benar-benar membuat sejumlah fasilitas umum rusak parah. Setidaknya, terdapat dua kabupaten di wilayah timur, Kab.Tojo Unauna dan Kab. Banggai, porak-poranda diterjang banjir bandang.
Di Kab. Tojo Unauna, sebuah jembatan Bongka yang menghubungkan Kab. Poso dan Tojo Unauna, ambruk dihantam banjir. Padahal jembatan tersebut merupakan jembatan terpanjang di Sulteng yang melintang di atas sungai Bongka, di Kecamatan Ulu Bongka kemarin dilaporkan putus.
Akibatnya, jalur transportasi yang melewati daerah itu putus total.Sejumlah kendaraan pribadi dan angkutan umum, tak bisa melanjutkan perjalanan.
Sementara Kendaraan yang akan meneruskan perjalanan, terpaksa diangkut memakai perahu bermesin tempel. Dari arah Palu, setelah melewati sungai Podi juga terjadi banjir. Kendaraan roda empat hanya sampai di Desa Tampanombo.
Jembatan Bongka putus, disebabkan jebolnya tanggul yang menghubungkan ujung jembatan terkikis arus deras.
Seorang warga masyarakat setempat, Amir (40) mengatakan, warga Desa Tampanombo sejak Kamis kemarin telah mengungsi ke dataran tinggi karena kuatir air sungai akan meluap sampai ke pemukiman.
Amir juga menjelaskan, hujan telah mengguyur Kecamatan Ulu Bongka dan sekitarnya sejak Selasa hingga Rabu. Air sungai Bongka yang berhulu di barisan pegunungan Pompangeo mulai menutupi badan jalan sehingga arus lalu lintas macet.
Hujan lebat, pada Kamis sekitar pukul dua dinihari dan megakibatkan permukaan air sungai meninggi sekitar 1,5 meter. Pilar beton penyangga ujung jembatan hanyut, demikian lanjut Amir.
Akibat hujan itu , sembilan desa di bagian barat di Kec. Ulu Bongka kehilangan layanan listrik. Kabel listrik terbawa arus air sehingga tiang listrik di pinggir sungai robuh dan kemudian menimpa sebuah mobil box. Dalam hal ini, dilaporkan tidak adanya korban jiwa.
Sedangkan di wilayah Kab. Banggai dilaporkan, hujan selama dua hari terakhir, menyebabkan empat buah jembatan di bagian barat dan selatan daerah itu yang menghubungkan kota-kota di Pulau- Sulawesi terputus, Rabu dini hari.
Jembatan konstruksi baja di Sungai Sabo, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Unauna, Jembatan di Sungai Bangketa dan Sungai Tobelombang Kec. Nuhon Kab. Banggai, serta jembatan baja di desa Mansahan Kec. Toili, juga dilaporkan ambruk.
Anggota tim penanggulangan bencana dan relawan PMI Tojo Unauna, melaporkan yang saat itu sedang beerada dilokasi menyampaikan, tujuh rumah terendam air, dua rusak berat dan satu hanyut. Sementara tujuh kepala keluarga harus mengungsi ke rumah tetangga.
Masyarakat lainnya yang bermukim di pinggir sungai, kini mengungsi ke gedung SD terdekat. Meskipun masyarakat yang tidak terkena banjir merasa kuatir adanya air akan sampai ke rumah warga.
Sementara banjir yang menimpa warga di Desa Tobelombang, Kecamatan Nuhon satu orang dinyatakan hilang terseret banjir. Korban bernama Helmy Saputra adalah seorang pimpinan CV Mitra Banggai Sirtu, perusahaan yang mengolah tambang galian C di desa tersebut.
Di Kab. Tojo Unauna, sebuah jembatan Bongka yang menghubungkan Kab. Poso dan Tojo Unauna, ambruk dihantam banjir. Padahal jembatan tersebut merupakan jembatan terpanjang di Sulteng yang melintang di atas sungai Bongka, di Kecamatan Ulu Bongka kemarin dilaporkan putus.
Akibatnya, jalur transportasi yang melewati daerah itu putus total.Sejumlah kendaraan pribadi dan angkutan umum, tak bisa melanjutkan perjalanan.
Sementara Kendaraan yang akan meneruskan perjalanan, terpaksa diangkut memakai perahu bermesin tempel. Dari arah Palu, setelah melewati sungai Podi juga terjadi banjir. Kendaraan roda empat hanya sampai di Desa Tampanombo.
Jembatan Bongka putus, disebabkan jebolnya tanggul yang menghubungkan ujung jembatan terkikis arus deras.
Seorang warga masyarakat setempat, Amir (40) mengatakan, warga Desa Tampanombo sejak Kamis kemarin telah mengungsi ke dataran tinggi karena kuatir air sungai akan meluap sampai ke pemukiman.
Amir juga menjelaskan, hujan telah mengguyur Kecamatan Ulu Bongka dan sekitarnya sejak Selasa hingga Rabu. Air sungai Bongka yang berhulu di barisan pegunungan Pompangeo mulai menutupi badan jalan sehingga arus lalu lintas macet.
Hujan lebat, pada Kamis sekitar pukul dua dinihari dan megakibatkan permukaan air sungai meninggi sekitar 1,5 meter. Pilar beton penyangga ujung jembatan hanyut, demikian lanjut Amir.
Akibat hujan itu , sembilan desa di bagian barat di Kec. Ulu Bongka kehilangan layanan listrik. Kabel listrik terbawa arus air sehingga tiang listrik di pinggir sungai robuh dan kemudian menimpa sebuah mobil box. Dalam hal ini, dilaporkan tidak adanya korban jiwa.
Sedangkan di wilayah Kab. Banggai dilaporkan, hujan selama dua hari terakhir, menyebabkan empat buah jembatan di bagian barat dan selatan daerah itu yang menghubungkan kota-kota di Pulau- Sulawesi terputus, Rabu dini hari.
Jembatan konstruksi baja di Sungai Sabo, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Unauna, Jembatan di Sungai Bangketa dan Sungai Tobelombang Kec. Nuhon Kab. Banggai, serta jembatan baja di desa Mansahan Kec. Toili, juga dilaporkan ambruk.
Anggota tim penanggulangan bencana dan relawan PMI Tojo Unauna, melaporkan yang saat itu sedang beerada dilokasi menyampaikan, tujuh rumah terendam air, dua rusak berat dan satu hanyut. Sementara tujuh kepala keluarga harus mengungsi ke rumah tetangga.
Masyarakat lainnya yang bermukim di pinggir sungai, kini mengungsi ke gedung SD terdekat. Meskipun masyarakat yang tidak terkena banjir merasa kuatir adanya air akan sampai ke rumah warga.
Sementara banjir yang menimpa warga di Desa Tobelombang, Kecamatan Nuhon satu orang dinyatakan hilang terseret banjir. Korban bernama Helmy Saputra adalah seorang pimpinan CV Mitra Banggai Sirtu, perusahaan yang mengolah tambang galian C di desa tersebut.
Selasa, 08 Juli 2008
Berilah Tawaran Alternatif Melalui Pendekatan Budaya Untuk Masyarakat Banggai
Kasus Banggai kepulauan (Bangkep) propinsi Sulawesi Tengah ahkir - ahkir ini menjadi banyak perhatian masyarakat, ada apa sebenarnya yang terjadi di daerah tersebut. Kabupaten yang merupakan daerah kepulauan ini telah bisa menghadirkan sebuah kejutan diatas pentas politik dan sosial. Hentakan yang disuguhkan adalah permaianan domino (Gambling) sebagian warga masyarakat Bangkep yang menginginkan meninggalkan Ibukota Sulawesi Tengah dan kemudian akan bergabung dengan Propinsi Maluku Utara.
Gambling sebagian masyarakat Bangkep sangat berani menanggung segala resiko yang akan dihadapi karena dari akar permasalahan penolakan MK terhadap gugatan tokoh adat Banggai yang menggugat Undang Undang 51 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah, Kab.Boul, Morowali dan Kab. Banggai, dan khususnya pada pasal 11 yang memindahkan tata letak Ibukota dari Banggai ke kota Salakan sebagai kota Ibukota.
Berarti kalau diurai dari akar permasalahannya, sudahlah jelas, pada Undang undang Nomor 51 tahun 1999 pada pasal 10 dan pasal 11. Pada pasal 10 ayat 3 menyebutkan Kabupaten Bangkep berkedudukan di Banggai, sedangkan pada pasal 11 menyebutkan, selambat-lambatnya dalam jangka lima tahun terhitung mulai peresmian Kabupaten Bangkep, kedudukan ibukota dipindahkan ke Salakan.
Belum masuk sepuluh tahun setelah Undang Undang 51/1999 disyahkan, dua rumpun yang memiliki ikatan persaudaraan yang berdiri melalui ikatan Pererat pesatuan, membangun negri, tiba tiba muncul suatu keretakan antara Banggai dengan Salakan yang hanya disulut adanya perebutan tata letak ibukota Kabupaten dan ini menjadi sebuah bola api panas.
Perebutan bola api panas menyulut suatu permusuhan antara Banggai dengan Salakan. Permusuhan berawal dari pro kontra atas pemindahan ibukota Bangkep dari Banggai yang berada di Pulau Banggai ke Salakan yang berada di Pulau Peling.Masyarakat yang berada di Banggai menginginkan ibukota Bangkep tetap berada di Banggai. Sementara masyarakat yang berada di pulau Peling merasa mempunyai hak atas ibukota.
Perebutan bola api panas memunculkan suatu amarah warga Banggai terhadap warga Salakan di Pulau Peling. Akibatnya, terjadi pengusiran dari Banggai terhadap warga Salakan serta mengusir beberapa anggota DPRD yang dianggap sebagai penghianat. Selain itu, warga Banggai juga melakukan pemblokiran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Banggai ke Salakan.
Tidak hanya terjadi pemblokiran BBM yang dilakukan, tetapi perkantoran instansi pemeritahan setempat juga ikut menjadi korban diblokir sehingga aktivitas roda pemerintahan sempat lumpuh total.
Kedua rumpun anak bangsa kalau diibaratkan dua anak, dua duanya sangat mencintai sang ibundanya. Tetapi kedua anak mempunyai perbedaan perasaan, dan sifat yang satu merasa iri karena saudaranya mendapat perhatian dan satunya tidak, sehingga anak yang kurang mendapatkan perhatian menginginkan lebih baik minggat untuk mencari seorang ibu lain namun tak mau pisah dengan saudaranya sendiri.
Kalau mencermati perebutan bola api panas yang diperebutkan dua rumpun anak bangsa tersebut, sangatlah jelas duduk permasalahannya, namun, ibundanya tak bisa berbuat banyak hanya geleng geleng kepala tanpa menanyakan kepada kedua anaknya apa permasalahannya.
Apakah ibunya sudah tidak mau duduk bersama atau ngambek untuk berdialog, padahal duduk bersama untuk berdialog akan menemukan sebuah solusi yang terbaik tanpa bakar bakaran dan blokir-blokiran daerah. Sebagai ibu berkewajiban memberikan sebuah pengertian untung ruginya kepada anaknya yang akan meninggalkan ibukota Propinsi Sulawesi Tengah. Dan begitu juga ibunya harus mendengar keluhan atau permintaan dari anaknya yang akan minggat.
Apakah ini dikarenakan sang ibu sudah terlajur selalu membawa palu putusan ? kalau berpegang pada palu putusan, Ibukota sudah sembilan tahun berada di banggai padahal berlakunya lima tahun. Sembilan tahun sebagai letak ibukota, masyarakat setempat sudah merasa mapan aktivitasnya seperti pelayanannya, ekonominya, serta kemapanan hidupnya, tiba-tiba menghadapi suatu perubahan, apa yang terjadi ? Kemarahan yang tidak menggunakan landasan akal pikir yang sehat seperti yang baru terjadi di Banggai.
Jikalau Pemerintah tetap menggunakan palu putusan, sosialisasikan pemahaman tentang keuntungan dan kerugiannya serta dari aspek strategi penempatan ibukota kepada masyarakat di kedua wilayah. Hal demikian, masyarakat akan lebih mengerti dan memahami dari sebuah putusan dan kebijakan pemerintah yang diambil.
Selain itu, pemerintah juga bisa memberi sebuah tawaran alternatif melalui pendekatan budaya, pendekatan semacam ini sangat efektif dalam menghentikan kemarahan sosial yang menjurus pada konflik di Banggai. Filisopi hidup masyarakat Banggai, ”Konggolio Kotano Kenendeke Kolipu” yang artinya Mempererat Persatuan, Membangun Negri akan lebih efektif mengembalikan harmonisasi kehidupan masyarakat Banggai daripada berpegang pada palu putusan. ****
Gambling sebagian masyarakat Bangkep sangat berani menanggung segala resiko yang akan dihadapi karena dari akar permasalahan penolakan MK terhadap gugatan tokoh adat Banggai yang menggugat Undang Undang 51 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah, Kab.Boul, Morowali dan Kab. Banggai, dan khususnya pada pasal 11 yang memindahkan tata letak Ibukota dari Banggai ke kota Salakan sebagai kota Ibukota.
Berarti kalau diurai dari akar permasalahannya, sudahlah jelas, pada Undang undang Nomor 51 tahun 1999 pada pasal 10 dan pasal 11. Pada pasal 10 ayat 3 menyebutkan Kabupaten Bangkep berkedudukan di Banggai, sedangkan pada pasal 11 menyebutkan, selambat-lambatnya dalam jangka lima tahun terhitung mulai peresmian Kabupaten Bangkep, kedudukan ibukota dipindahkan ke Salakan.
Belum masuk sepuluh tahun setelah Undang Undang 51/1999 disyahkan, dua rumpun yang memiliki ikatan persaudaraan yang berdiri melalui ikatan Pererat pesatuan, membangun negri, tiba tiba muncul suatu keretakan antara Banggai dengan Salakan yang hanya disulut adanya perebutan tata letak ibukota Kabupaten dan ini menjadi sebuah bola api panas.
Perebutan bola api panas menyulut suatu permusuhan antara Banggai dengan Salakan. Permusuhan berawal dari pro kontra atas pemindahan ibukota Bangkep dari Banggai yang berada di Pulau Banggai ke Salakan yang berada di Pulau Peling.Masyarakat yang berada di Banggai menginginkan ibukota Bangkep tetap berada di Banggai. Sementara masyarakat yang berada di pulau Peling merasa mempunyai hak atas ibukota.
Perebutan bola api panas memunculkan suatu amarah warga Banggai terhadap warga Salakan di Pulau Peling. Akibatnya, terjadi pengusiran dari Banggai terhadap warga Salakan serta mengusir beberapa anggota DPRD yang dianggap sebagai penghianat. Selain itu, warga Banggai juga melakukan pemblokiran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Banggai ke Salakan.
Tidak hanya terjadi pemblokiran BBM yang dilakukan, tetapi perkantoran instansi pemeritahan setempat juga ikut menjadi korban diblokir sehingga aktivitas roda pemerintahan sempat lumpuh total.
Kedua rumpun anak bangsa kalau diibaratkan dua anak, dua duanya sangat mencintai sang ibundanya. Tetapi kedua anak mempunyai perbedaan perasaan, dan sifat yang satu merasa iri karena saudaranya mendapat perhatian dan satunya tidak, sehingga anak yang kurang mendapatkan perhatian menginginkan lebih baik minggat untuk mencari seorang ibu lain namun tak mau pisah dengan saudaranya sendiri.
Kalau mencermati perebutan bola api panas yang diperebutkan dua rumpun anak bangsa tersebut, sangatlah jelas duduk permasalahannya, namun, ibundanya tak bisa berbuat banyak hanya geleng geleng kepala tanpa menanyakan kepada kedua anaknya apa permasalahannya.
Apakah ibunya sudah tidak mau duduk bersama atau ngambek untuk berdialog, padahal duduk bersama untuk berdialog akan menemukan sebuah solusi yang terbaik tanpa bakar bakaran dan blokir-blokiran daerah. Sebagai ibu berkewajiban memberikan sebuah pengertian untung ruginya kepada anaknya yang akan meninggalkan ibukota Propinsi Sulawesi Tengah. Dan begitu juga ibunya harus mendengar keluhan atau permintaan dari anaknya yang akan minggat.
Apakah ini dikarenakan sang ibu sudah terlajur selalu membawa palu putusan ? kalau berpegang pada palu putusan, Ibukota sudah sembilan tahun berada di banggai padahal berlakunya lima tahun. Sembilan tahun sebagai letak ibukota, masyarakat setempat sudah merasa mapan aktivitasnya seperti pelayanannya, ekonominya, serta kemapanan hidupnya, tiba-tiba menghadapi suatu perubahan, apa yang terjadi ? Kemarahan yang tidak menggunakan landasan akal pikir yang sehat seperti yang baru terjadi di Banggai.
Jikalau Pemerintah tetap menggunakan palu putusan, sosialisasikan pemahaman tentang keuntungan dan kerugiannya serta dari aspek strategi penempatan ibukota kepada masyarakat di kedua wilayah. Hal demikian, masyarakat akan lebih mengerti dan memahami dari sebuah putusan dan kebijakan pemerintah yang diambil.
Selain itu, pemerintah juga bisa memberi sebuah tawaran alternatif melalui pendekatan budaya, pendekatan semacam ini sangat efektif dalam menghentikan kemarahan sosial yang menjurus pada konflik di Banggai. Filisopi hidup masyarakat Banggai, ”Konggolio Kotano Kenendeke Kolipu” yang artinya Mempererat Persatuan, Membangun Negri akan lebih efektif mengembalikan harmonisasi kehidupan masyarakat Banggai daripada berpegang pada palu putusan. ****
Langganan:
Postingan (Atom)