PULAU TERDEPAN, MIANGAS PERLU PERHATIAN KHUSUS

Kepulauan Miangas, merupakan pemerintahan kecamatan Khusus Perbatasan yang berada di wilayah Kab. Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pulau ini merupakan bagian Pulau terdepan dari Negara Republik Indonesia.

Dengan batas-batas wilayah, sebelah Utara berbatasan dengan negara Philipina dan Samudera Pasifik (Perairan Philipina Selatan), sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah Selatan berbatasan dengan P. Karatung (Nanusa) dan sebalah barat berbatasan dengan Philipina (Laut Sulawesi)

Jangkauan terdekat, Jarak antara Miangas - Menado sekitar 310 mil, Miangas – Nanusa (P. Karatung) sekitar 75 mil atau 232 Km, Sedangkan jarak ke Davao, Mindanao, Philipina sekitar 48 mil atau 83,6 Km.

Sedangkan luas wilayah, dari masing masing institusi mempuyai data yang berlainan. Seperti data dari POSAL mempunyai data keluasan 6,227 km2, data dari Bakosurtanal menunjukan 2,18 Km persegi dan versi data Kompas, 3,15 Km persegi.

Pulau berpantai pasir putih dengan bebatuan itu dapat ditelusuri dengan berjalan kaki dalam waktu sekitar dua hingga tiga jam. Bentuk pantai, sebagaian besar landai dan berkarang. Hanya saja, dibagian sebelah utara dan timur laut sedikit bertebing dan curam. Umumnya di daerah pantai yang sekaligus dijadikan daerah hunian penduduk. Di sebelah Timur Laut, merupakan daerah pebukitan yang oleh penduduk setempat dimanfaatkan sebagai kebun/ladang. Sedangkan di atas bukit terdapat sebuah menara suar dan situs peninggalan masa lampau berupa empat pucuk meriam ukuran kecil. Selama di Pulau Miangas, tidak mungkin akan menjumpai sungai.

Ada sebagian wilayah, merupakan daerah rawa-rawa yang ditumbuhi pohon sagu dan laluga (semacam talas). Di samping itu juga ditumbuhi tanaman kelapa,yang sekaligus menjadi salah satu mata pencaharian pokok penduduk.

Letak Pulau Miangas yang berada di sebelah utara khatulistiwa, menyebabkan daerah ini mempunyai iklim Equatorial. Hal ini, dapat mempengaruhi adanya angin laut, sehingga setiap harinya turun hujan walaupun kadang-kadang gerimis dan mendung saja. Wilayahnya yang dikelilingi lautan yang luas menyebakan sekali-kali turun hujan meskipun pada musim kemarau. Dengan demikian, di sini terdapat tiga musim seperti, pada antara bulan September - Nopember merupakan musim hujan, pada bulan Juli - September musim kemarau dan pada bulan Pebruari - Juni merupakan musim panca roba.

Desa Miangas terdiri dari tiga dusun, yang setelah mengalami pemekaran maka sekarang menjadi Kecamatan Khusus Perbatasan. Sedangkan sebelumnya, merupakan bagian dari Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemukiman penduduk terletak di sisi barat daya P. Miangas. Rumah-rumah di Desa Miangas terbagi di dua jalan utama yang sejajar, terbuat dari semen dengan lebar skitar empat meter.

Saat ini di wilayah tersebut, mempunyai fasilitas pendidikan tingkat TK, SD, SMP, dan SMK Kelautan yang jumlahnya masing-masing satu yang terletak di satu lokasi.Namun dengan tenaga pendidik yang terbatas, maka kebanyakan anak-anak Miangas menempuh pendidikan tingkat SLTA di luar P. Miangas; bisa di Tahuna, Melonguane, atau di Bitung/Manado. Namun disayangkan, tingkat pendidikan masyarakat Miangas sebagian besar mengenyam bangku SLTP, hanya sebagian kecil tamat SLTA dan sarjana.

Sedangkan sarana kesehatan yang ada sampai saat ini berupa satu bangunan Puskesmas Pembantu yang terletak di tengah pemukiman penduduk. Ada satu bangunan baru Puskesmas yang letaknya di pinggir hutan, dan masih belum terpakai. Karena letaknya yang agak jauh dari pemukiman penduduk, dimungkinkan bangunan tersebut sengaja dikosongkan.

Ada tenaga dokter yang bertugas di sana secara bergiliran; namun seringnya dilayani oleh seorang tenaga medis setingkat mantri. Selain itu, terdapat satu kapal Puskesmas Keliling Laut, sumbangan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, yang berasal dari Tahun Anggaran 2007. Namun sangat disayangkan kapal tersebut nampak teronggok begitu saja di pantai Racuna depan Pos AL dan kurang terawat karena jarang sekali digunakan.

Selain itu juga terdapat Perahu Evakuasi, bantuan dari Departemen Sosial RI tahun anggaran 2006. Perahu ini terbungkus rapi di pantai Racuna depan Posal, dan nampaknya belum pernah digunakan juga.

Di wilayah ini, terdapat jaringan telepon selular yang difasilitasi oleh salah satu operator selular ternama. Namun kemampuannya terbatas, karena maksimal hanya bisa menampung maksimal tujuh penelepon secara bersamaan, sehingga penelepon berikutnya harus bergantian.
BTS berbentuk seperti parabola dengan daya jangkau signal hanya sekitar 50 meter dari BTS Parabola dengan menggunakan energi listrik yang berasal dari sel tenaga surya yang diletakkan berdekatan dengan parabola tersebut. Adapun akses untuk berkomunikasi melalui HP berlangsung selama 24 jam penuh. Lokasi parabola dipasang di sebelah kantor Kecamatan tepatnya disamping pendopo kecamatan, di seberang POS AL.

Sebelumnya, disini pernah terdapat jasa telepon satelit yang dipasang di rumah Kepala Desa, namun hingga saat ini alat tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Yang paling menarik disini, mayoritas penduduknya memiliki parbola guna menangkap siaran televisi nasional. Sedangkan alat penerangan, penduduk menggunakan listrik tenaga diesel yang berkekuatan 40 KW yang hidup selama lima jam, 17.30 s.d. 23.30.

Untuk kebutuhan air, terdapat sumber mata air dari sumur yang dialirkan dengan pompa kemudian disalurkan tempat penampungan air selanjutnya disalurkan ke titik-titik pemanfaatan air (rumah-rumah penduduk). Namun sayangnya, kondisi pompa saat ini dalam keadaan rusak. Hal ini menimbulkan kerja keras bagi warga untuk mengambi air dan harus bersusah payah mengangkut air dengan mengunakan gerobag dorong. Selain itu, penduduk juga mendapatkan air dengan cara tadah hujan.

Informasi, kalau anda datang ke lokasi ini, jangan sekali-kali menunggu angkutan darat karena di sini tidak ada angkutan darat. Hal ini sangat diyakini, karena luas wilayahnya yang relatif kecil dan kesemuanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Hanya saja, ada beberapa sepeda motor milik penduduk, yang hanya dipergunakan sesekali ke kebun dan untuk angkutan barang, penduduk pada umumnya menggunakan gerobak dorong.

Karena wilayah kelautan, disini ada tiga kapal perintis yang berkeliling dari Manado – Sangihe – Talaud, termasuk singgah ke P. Miangas, yaitu KM Meliku Nusa, KM Berkat Taloda, dan KM Daraki Nusa. Ketiga kapal perintis yang digunakan mendapat subsidi dari Pemerintah.

Selain itu, ada juga satu kapal PELNI, yaitu KMP Sangiang, yang daya jelajahnya hingga ke Ternate. Informasi lengkap mengenai jadwal pemberangkatan dan kedatangan kapal-kapal tersebut, bisa didapatkan di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Sehingga keempat kapal tersebut, secara bergantian merapat ke P. Miangas, sambil menghubungkan daerah-daerah seperti, Bitung – Tahuna – Lirung – Melonguane – Beo – Essang – Karatung – Kakarutan – Miangas – Marore – Kawio – Kawaluso – Tahuna – PP

Tingkat perekonomian penduduk Miangas tergolong kelas menengah ke bawah. Hal ini dipengaruhi kondisi cuaca yang tidak menentu, karena masyarakat hanya menggantungkan pada jasa angkutan laut, dalam hal ini kapal perintis maupun perahu tradisional sebagai sarana transportasi jual/beli dari/ke Kota Tahuna, Melonguane, dan Bitung, Manado.

Sementara untuk melayani kebutuhan sehari-hari, saat ini terdapat beberapa kios penjualan yang dikelola perorangan. Harga barang yang dijual relatif lebih mahal dari harga standard, dikarenakan masalah jarak yang sangat jauh (Bitung, Manado). Ada bangunan pasar, tetapi sudah terbengkalai karena tidak adanya aktivitas jual-beli.

Bahkan BBM harganya luar biasa mahalnya. Hal tersebut dikarenakan pengelolaannya dilemparkan ke pasar bebas. Pemerintah dalam hal ini Pertamina sampai saat ini tidak melakukan distribusi langsung ke P. Miangas. Meskipun disini terdapat tiga tangki besar dari Pertamina namun hingga saat ini dibiarkan kosong melompong sejak satu tahun setelah dibangun terlebih belum pernah sekalipun digunakan.

Kopra merupakan hasil idola masyarakat, namun sayangnya produksi kopra dikelola secara tradisional, yang kemudian dijual ke Tahuna dan Bitung, dengan menggunakan jasa Kapal-kapal Perintis. Hal ini dapat dilakukan dalam setahun empat kali panen. Meskipun saat ini mulai terdapat juga produksi coklat dan cengkeh, walaupun masih belum seberapa dibandingkan dengan hasil dari kopra yang sudah turun-temurun sejak dahulu.

Selain itu, para nelayan dalam melaut masih secara tradisional menggunakan perahu pelang (berkaki bambu). Terlebih belum adanya fasilitas Mesin pendingin untuk menyimpan ikan dan kapal penampung ikan yang secara berkala mengunjungi P. Miangas, membuat para nelayan di sini lebih banyak menangkap ikan untuk dikonsumsi sendiri. Adapun jumlah tangkapan bergantung keadaan cuaca. Hasil tangkapannya sebagian dijadikan ikan asin Produksi ikan asin juga dikelola secara tradisional, yang hasilnya selain dijual ke Tahuna dan Bitung, bisa juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari saat datang musim barat dimana nelayan tidak melaut.

Di Miangas, terdapat perwakilan Republik Philipina, yang semula untuk melayani kegiatan Lintas Batas dari Pulau Miangas ke Republik Philipina maupun sebaliknya.Namun saat ini, karena berkurangnya perdagangan antara penduduk Miangas dengan warga Philipina, maka perwakilan Philipina sering kosong dkitinggalkan perwakilannya.

Penghuni Miangas, selain orang asli Miangas sendiri yang tinggal di sini, beberapa penduduk datang dari Sangihe maupun Talaud. Bahkan beberapa berasal dari suku-suku lainnya yang jauh dari P. Miangas, terutama adalah para petugas dari instansi resmi pemerintah (penjaga menara suar, aparat TNI-AL, TNI-AD, dan Polri).

Adapun Penduduk Desa Miangas berjumlah 203 Kepala Keluarga atau 762 jiwa, dengan rincian laki-laki 353 jiwa dan perempuan 399 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah rumah, karena terdapat satu bangunan rumah yang dihuni oleh 2-3 Kepala Keluarga. Sebagian besar penduduk Miangas memeluk agam Protestan, dan 11 orang agama Islam dan 2 orang agama Katholik. Kehidupan antar umat beragama cukup baik dan penuh toleransi.

Penduduk Miangas perlu memperoleh suatu perhatian secara serius dari negara dan pemerintah Indonesia, karena taraf kesejahteraan dan sosialnya rendah. Adapun indikasinya, masyarakat Miangas menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sosial dasarnya, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan. Terbatasnya sarana transportasi menuju Miangas, menyebabkan distribusi bahan makanan dan BBM sangat terbatas. Kondisi ini mengkibatkan harga kebutuhan pokok di Miangas jauh lebih mahal, dan bahkan sering kali bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut tidak tersedia. Terlebih lagi, setelah adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI yang melarang kapal perintis memuat BBM, penduduk kesulitan untuk membawa BBM ke Miangas. Keterbatasan transportasi dan distribusi BBM tersebut ditambah lagi dengan perubahan cuaca yang menyebabkan gelombang besar, sehingga pada bulan Oktober – Maret penduduk tidak bisa melaut.

Rendahnya derajat kesejahteraan sosial penduduk Miangas dapat mendorong mereka
bermigrasi ke Talaud dan Manado atau pun ke Philipina. Lebih ekstrim lagi, dapat menimbulkan gangguan keamanan nasioanl, terutama berkenaan dengan keutuhan wilayah nasional (NKRI). Sebagaimana diketahui, bahwa secara geografis Pulau Miangas dan Negera Philipina sangat dekat, yaitu 78 mill atau dua – tiga jam perjalanan laut; dan masih banyak famili warga Miangas yang tinggal di Philipina bagian selatan (rstmopm).

SEKELUMIT HARAPAN MASYARAKAT TERTUJU PADA PEMILUKADA 2010

(P R) - Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di beberapa daerah yang berada wilayah Indonesia dihelat secara bertautan, mulai dari sabang – Merauke dan dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Kondisi ini berpotensi menimbulkan instabilitas sehingga aparat keamanan TNI dan Polri dipastikan akan kerepotan dalam menghadapi massa dari masing-masing pendukung calon kepala daerah, baik bupati maupun walikota dan pasangan yang akan mendampinginya.

Kalau ditanya, Berapa jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia ? Ini sebuah pertanyaan sederhana namun kerepotan untuk menghitung secara pasti. Mengapa ? Karena sejak digulirkannya otonomi daerah keinginan untuk mekar dan membentuk daerah otonomi sendiri juga tidak dapat terbendung. Bayangkan saja, pada dua tahun yang lalu 2007 dan tahun 2008 saja tercipta 43 Kota/Kabupaten pemekaran. Sehingga Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia berjumlah 497 Kota/Kabupaten.

Kalau sudah diketahui 497 jumlahnya Kota/ Kabupaten yang ada di Indonesia, ini berarti kalau dilaksanakan sebuah pesta demokrasi di Indonesia setiap harinya akan terlaksana satu pelaksanaan Pemilukada Walikota/Bupati. Kalau ditanyakan berapa anggaran yang digunakan setiap penyelenggaraan Pemilukada Kota/ Kabupaten dan kemudian dikalikan sejumlah Kota/Kabupaten ? Jawabnya, Cuapaeck dech . . . . . . (tidak dapat menghitungnya).

Kita ambil sample sederhana pelakasanaan Pemilukada di salah satu Propinsi di Indonesia. Propinsi Sulawesi Tengah misalnya, pemilukada diselenggarakan secara bertautan di lima Kota/Kabupaten mulai dari Kab. Tojo Unauna, Kab. Poso, Kota Palu, Kab. Sigi, hinga Kab.Tolitoli.
Oleh bebagai kalangan, wilayah ini dikatakan sebagai daerah rawan konflik. Konflik yang pernah terjadi misalnya, di Kabupaten Poso pernah pecah konflik pada tahun 1998 dinilai oleh beberapa kalangan berawal dari perebutan kekuasaan Bupati Poso pada menjelang pergantian kepimpinan. Sehingga, pada Rabu (2/6) nanti mata dan telinga seluruh masyarakat Indonesia akan tertuju kepada Kabupaten Poso karena hanya terselenggaranya Pemilukada di daerah tersebut. Seluruh masyarakat Indonesia hanya berdoa, semoga konflik perebutan kekuasaan di Poso tidak terulang.

Kalau melihat secara dekat di Kab. Poso menjelang Pemilukada, masyarakatnya sadar akan arti sebuah kerukunan dan kesejukan. Hal ini terlihat pada menjelang terselengaranya Pemilukada seluruh organisasi agama secara serentak menggelar doa bersama untuk kedamaian Poso pada menjelang pemungutan suara Pemilukada.

Sementara aparat keamanan dan pemerintah dalam mengantisipasi kerawanan keamanan pada saat pemungutan suara Pemilukada mengerahkan sedikitnya 2.100 personil yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP. Selain itu, pihak Polri telah memetakan titik titik daerah yang dianggap rawan seperti Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, Poso Kota dan Tentena.

Dibalik pelaksanaan Pemilukada yang terselenggara secara bertautan di Indonesia kali ini, semoga kekhawatiran masyarakat tidak menjadi suatu kenyataan. Selain itu, kepada calon calon pemilih untuk tidak perlu untuk ragu dalam menyalurkan aspirasinya kepada siapa saja sepanjang yang dipilihnya membawa sebuah perubahan baru yang lebih baik. Dalam konteks pertarungan Politik ini, seluruh pihak sangat mengharapkan, agar semua yang bertarung untuk menjunjung tinggi etika politik sehingga rakyat yang tidak berdosa jangan dibebani resiko sosial di balik suatu peristiwa yang tidak terkelola dengan baik (rstm).

AGENDA FISTIVAL DANAU POSO DIPAPARKAN KE MENTERI

Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemkab Poso terus mempermantap rencana pelaksanaan Festival Danau Poso (FDP) ke-12 di Kota wisata Tentena. Kemarin (28/7) Pemprov Sulteng yang dipimpin langsung Gubernur HB Paliudju bersama Bupati Poso Piet Inkiriwang memaparkan agenda tahunan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik.

Hal tersebut dilaporkan langsung ketua seksi acara FDP yang juga Kabag Humas Pemkab Poso, Amir Kiat SH kepada sejumlah wartawan usai rombongan diterima menteri kebudayaan dan pariwisata di Balairong Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta. Kata Amir, agenda FDP yang bakal dihelat 8-11 Agustus 2009, diawali dengan rangkaian kegiatan lokal yakni, pekan budaya daerah Poso yang akan diikuti seluruh kecamatan yang ada di Poso.

Menurut Amir, pekan budaya Poso akan dimulai pada awal Agustus hingga 7 Agustus 2009 bertempat di lokasi wisata FDP—Tentena. Dalam pertemuan dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik kata Amir, Gubernur HB Paliudju dan Bupati Poso Piet Inkiriwang menjelaskan kondisi Poso dalam kondisi aman dan kondusif. ‘’Kondisi Poso tidak terpengaruh dengan kasus ledakan bom JW Marriott dan Ritz Carlton di Jakarta,’’ kata Amir saat dihubungi via telphonenya dari Jakarta, tadi malam (28/7).

Membaiknya kondisi Poso dan sekitarnya lanjut Amir, menjadi indicator keamanan Indonesia di mata dunia Internasional. Menteri Jero Wacik katanya, juga meminta kepada masyarakat khususnya di Poso dan Sulteng untuk tidak terpengaruh dengan kasus ledakan bom di Jakarta. ‘’Dari pertemuan langsung tersebut ada keinginan pak Menteri menghadiri langsung FDP di Poso—Sulteng,’’ jelas Amir lagi(rstmopm).

Diakhir penjelasannya Amir mengungkapkan, sebelum bertemu dengan menteri terlebih dahulu Pemkab Poso memperkenalkan tarian Torompio yang merupakan adat kebudayaan Poso. Tarian ini sebutnya, mengisahkan dua sijoli yang lagi jatuh cinta.

SULAWESI TENGAH, PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT TERGESER GOLKAR

Palu – Perolehan suara sementara Pemilu Legislatif 2009 untuk daerah pemilihan Propinsi Sulawesi Tengah yang berhasil diakses melalui KPU Sulawesi Tengah sampai hari ini, Jumat (17/4) Partai Golkar mulai menggeser tempat teratas Partai Demokrat.

Suara yang yang masih terbatas untuk DPR RI tersebut, masing masing untuk Partai Golkar memperoleh 5.898 diraih caleg atas nama Mochidin, Demokrat 5.431 diraih caleg nomor urut 2 atas nama Ratna Situmorang.

Sementara pada posisi ke 3, Partai Damai Sejahtera (PDS) diraih caleg nomor 1 atas nama, Pasror Hasibuan yang meraup suara 2.711, selanjutnya, PDIP pada posisi ke 4 yang memperoleh suara 3.121 untuk caleg, Dr. Kristian Parinsi yang mendapatkan 677 suara dan PKS oleh caleg Drs Adiyaksa Daud Msi yang memperoleh 2.137 suara.******


KPU DONGGALA BELUM KELUARKAN DATA RESMI SUARA PEMILU

Dongala - Meskipun pada hari ini, Jumat (17/4) telah memasuki hari ke delapan pasca pemungutan suara pada Pemilu Legislatif 2009 namun pihak KPU Kab. Donggala, Prop Sulawesi Tengah belum dapat memberikan data resmi tentang jumlah perolehan suara.

Ketua KPU Kab. Donggala, Amir Machmud SH ketika dikonfermasi melalui celluler, mengakui, hingga hari ini KPU Kab. Donggala belum dapat menyampaikan data perolehan suara secara resmi pada Pemilu Legislatif tanggal 9 April lalu.

Meskipun penyampaian hasil data pencontrengan sudah sampai di KPU Kab Donggala telah mencapai 80% dari 30 PPK se Kabupaten Donggala namun secara resmi baru akan diumumkan secara resmi 19 April mendatang melalui rapat pleno.

Terkait dengan pasca pencontrengan Pemilu Legislatif di Kab. Donggala, ungkap Amir Machmud, dalam kondisi aman hal ini ditandai, sampai saat ini belum ada satupun dari pihak Caleg sebagai peserta Pemilu memberikan komplain ke KPU.

Hal tersebut menunjukan, pelaksanaan pemungutan suara pada 9 April lalu berjalan tertib dan lancar.******


WARGA HARAPKAN DPT PILPRES LEBIH AKURAT

Palu – Daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilpres 2009 nanti diharapkan lebih akurat sehingga seluruh wajib pilih dapat menggunakan hak pilihnya.

Demikian diungkapkan Ibu Samuji salah seorang ibu rumahtangga menyikapi banyaknya wajib pilih yang tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya pada Pemilu Legis Latif (9/4) yang lalu karena tidak masuk DPT.

Oleh karena itu, dirinya mengharapkan, para petugas terkait dalam menghadapi Pemilu Presiden/Wakilpresiden mendatang dapatnya melakukan pendataan yang akurat sehingga bagi warga negara yang sudah berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya.

Ibu dari dua anak ini, juga mengatakan kekecewaannya karena pada Pemilu Lageslatif lalu beberapa anggota keluarganya tidak masuk dalam DPT sehingga tidak dapat memberikan hak suaranya padahal sudah memenuhi syarat untuk memilih(rsmopm).

MENCAIRNYA SEBUAH ASPIRASI RAKYAT TERHADAP PILIHANNYA

Oleh Rustomo

Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada Kamis 9 April 2009, berlangsung ditengah-tengah berbagai masalah yang terjadi diluar dugaan seperti, surat suara tertukar antara satu dengan daerah pemilihan, surat suara belum tiba disejumlah TPS sehingga tidak terlaksana sesuai dengan jadwal, mereka yang mempunyai hak pilih tidak dapat ikut mencontreng karena tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan tidak ada fasilitas untuk memilih di Rumah Sakit dan Lembaga Pemasyarakatan.

Segala kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tersebut, berpotensi bagi timbulnya gugatan dari para peserta Pemilu di belakang hari. Dalam hubungan ini, Mahkamah Konstitusi, telah memperkirakan lebih dari 2000 kasus akan diajukan Partai-partai Politik (Parpol) yang tidak puas dengan perolehan mereka.

Hasil hitung cepat atau Quick Count Pemilu Legislatif 2009 yang dilakukan beberapa lembaga sourvey, menempatkan Partai DEMOKRAT nomor urut 31 diatas sekali kemudian disusul PDIP, GOLKAR, PKS, PAN, PKB, PPP, GERINDRA, HANURA dan PBB.

Jika hasil hitung cepat tersebut bertahan sampai dengan hitungan resmi yang akan diumumkan KPU berikutnya, maka 29 Partai Politik peserta Pemilu tidak mempunyai wakil di DPR, dua diantaranya Partai berbasis Islam yang kini mempunyai wakil di DPR RI, dua Parai baru, yang menggeser kedudukan kedua Partai berbasis Islam tersebut, GERINDRA dan HANURA.

Naiknya Partai DEMOKRAT ditempat teratas, ditanggapi beragam oleh pengamat, antara lain, pemilih sudah mencair tidak terikat dengan Partai yang pernah mereka pilih 2004, Pemilih memiliki orientasi kepada tokoh tokoh ketimbang Partai. Ada juga, bahwa pemilih masih melihat aliran Politik yaitu memilih Partai beraliran tengah daripada kiri atau kanan.

Kepercayaan yang diberikan para pemilih kepada Partai DEMOKRAT, disebabkan oleh kebijakan kebijakan favorite yang dilaksankan pemerintah seperti, Bantuan Langsung Tunai(BLT), Raskin, dan Kredit usaha rakyat.

Menyusul Pemilu Legislatif 2009, Partai-partai politik harus berkualisi untuk dapat mengusung seorang calon Presiden. Sebelum Pemilu Lagislatif, mereka sudah mengadakan pendekatan dan menyepakati sejumlah program. Masih akan dilihat, apakah Partai-partai yang disebut-sebut sebagai segitiga emas dan jembatan emas akan melanjutkan keinginan mereka untuk bekerjasama setelah Pemilu Legislatif 2009.

Kesemuanya tersebut, hanyalah sebuah permainan Politik belaka, yang penting, bagaimana menentukan nasib Bangsa Indonesia yang lebih baik pada lima tahun mendatang karena dalam berpolitik, tidak ada musuh yang abadi, namun yang ada hanyalah sebuah kepentingan yang abadi yaitu rakyat sejahtera dimasa mendatang (rstmopm).

RATUSAN PELANGGARAN PEMILU DI SULTENG MASIH DALAM PROSES

Palu – Sejumlah pelanggaran Pemilu Legislatif 2009 sejak kampanye minggu tenang hingga pemungutan dan penghitungan suara yang ditemukan pihak Panwaslu kini tengah ditindaklanjuti baik secara adminitratif maupun yang mengarah pada pidana.

Ratusan pelanggaran yang ditemukan pihak pengawas pemilu (Panwaslu) Propinsi Sulawesi Tengah terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 kini dalam tahap proses

Ketua Panwaslu Propinsi Sulawsei Tengah, Ir Kasman Jaya pada Selasa (14/4) mengakui, sejak kampanye hingga hari”H” pemungutan dan penghitungan suara telah terjadi ratusan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.

Dari ratusan pelanggaran tersebut, kini telah ditindak lanjuti dengan melaporkan kepad pihak yang berwenang seperti pelanggaran yang bersifat administratif diteruskan ke KPU. Sementatra yang bersifat pidana, diteruskan ke pihak Kepolisian.

Tentang maney politik ungkap Kasman Jaya, juga mewarnai pelangaran Pemilu legislatif yang terjadi dibeberapa kabupaten/kota yang berada di Sulawesi Tengah.

Sejumlah pelanggaran tegas Kasman Jaya, didominasi terhadap banyaknya wajib pilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sehingga tidak dapat memberikan hak suaranya pada pemilu legislatif kali ini.

Selain itu, tidak profesionalnya sejumlah petugas KPPS dalam pengisian formulir serta tidak menyerahkan berita acara dan sertivikasi kepada petugas serta terdapat sejumlah pemilih yang belum mencapai umur.****

MASYARAKAT TOJO UNAUNA SADAR SERTA DEWASA DALAM BERPOLITIK

Tojo Unauna - Kedewasaan dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik memberikan konstribusi cukup berarti pada pelaksanaan pemilu legislatif, 9 April 2009 yang lalu.

Kenyataan menunjukkan, kelancaran dan ketertiban serta keamanan pelaksanaan pesta demokrasi pemilu legislatif tersebut dapat dicapai berkat peran dan dukungan dari masyarakat dalam mewujudkannya.

Menyinggung hasil pemilu didaerah yang terkenal dengan obyek wisata alamnya Kepulauan Togean ini, Menurut Bupati Tojo Unauna, Drs Damsik Ladjalani, saat ini masih menunggu dari pihak KPU.

Lembaga KPU tersebut, sebagai penyelenggara dan berwewenang mengumumkan hasilnya, demikian lanjut Damsik Landjalani.

Hal tersebut disampaikan disela sela menghadiri peringatan hari ulang tahun ke 45 Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 April 2009 kemarin di Palu.

Serangkaian hari ulang tahun tersebut, diharapkan, propinsi Sulawesi Tengah semakin dewasa, memantapkan program-programnya kedepan guna memajukan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (rstmopm).

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DIWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF

Palu – Kebehasilan pembangunan daerah Sulawesi Tengah hanya dapat diwujudkan melalui suatu lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif, hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, HB Paliudju pada peringatan hari ulang tahun ke 46 Propinsi Sulawesi Tengah, pagi tadi Senin (14/4) di Palu.

Walupun banyak kemajuan yang dicapai dan telah memberi kepada masyarakat namun masih banyak yang harus dilakukan untuk membangun Sulawesi Tengah yang lebih baik lagi ke depan.

Dikatakan, kita telah berhasil memulihkan berbagai dampak krisis monoter dan dampak ekonomi di masa lalu. Karena itu, ke depan menjadi tugas bersama untuk lebih memantapkan hasil pembangunan yang dicapai agar dapat memberi masalahat yang lebih besar dan dirasakan masyarakat secara nyata.

Disamping itu tegas Paliudju, daerah ini masih dihadapi berbagai masalah yang menjadi agenda pembngunan selama kurun waktu beberapa tahun mendatang seperti, tingkat kesejahteraan dan kuwalitas masih rendah serta rentannya sistim perekonomian Sulawesi Tengah.

Untuk itu, tegas Pliudju, perlunya merevitalisasi pembangunan pertanian yang menjadi basis perekonomian Sulawesi Tengah.

Peringatan hari ulang tahun Propinsi Sulawesi Tengah yang ke – 46 dilaksanakan dengan sederhana namun meriah dan penuh rasa kebersamaan ditandai dengan penyerahan penghargaan Karya Satya Lencana kepada PNS yang telah mengabdi dengan baik selama 30 tahun, 20 tahun, peserta KB Lestatri selama 20 dan 15 tahun yang menggunakan kontrasepsi spiral dan suntik(rstmopm).

PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF 2009 DI POSO RELATIF KONDUSIF

Poso - Situasi keamanan pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah cukup kondusif.

Situasi keamanan dan ketertiban di Kota Poso dalam pelaksanaan pesta demokrasi sampai saat ini cukup kondusif. Hal tersebut melalui pantauan dilapangan, terlihatnya banyak warga masyarakat yang memiliki hak pilihnya berbondong-bondong di TPS guna menyalurkan aspirasi politiknya.

Seperti halnya di TPS III Kel Kasintuwu, Kec. Poso Kota dimana tempat tersebut terlihat Bupati Kab. Poso, Drs.Piet Inkiriwang MM berserta keluarganya untuk menyalurkan hak pilihnya.

Piet Inkiriwang dalam menyalurkan hak pilihnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lainnya. Tepat pukul 09.00, Piet beserta keluarganya tiba di TPS III dan langsung mendaftar kemudian duduk untuk mengantri bersama warga lainnya untuk menunggu gilirannya.

Usai melakukan pencontrengan, terkait dengan banyaknya warga yang belum terdaftar, Piet Inkiriwang mengatakan, dirinya tetap berupaya untuk memperjuangkan warganya yang saat ini belum mendapatkan hak pilih melalui daftar tetap untuk mendapat hak pilihnya dikemudian hari.

Sebelumnya, Kapolres Poso, AKBP Drs. Adeni Mohan MM mengungkapkan, Polri dalam mengawal pesta demokrasi 2009 di Kab. Poso telah mengerahkan personilnya sejak sebelum kampanye hingga pemilihan umum legislatif sampai penghitungan suara.

Adapun Polri saat ini tetap menjaga keamanan dan ketertiban, hingga saat ini Kab. Poso masih dalam siatuasi yang kondusif, aman dan terkendali. Polri dalam tugasnya telah didukung oleh TNI dan Satpol PP.

Sementara hak pilih tetap yang terdaftar di TPS III, Kel Kasintuwu berjumlah 822 orang dan hingga berita diturunkan, belum terpantaunya jumlah yang menggunakan hak pilihnya.******

PESTA DEMOKRASI 2009 DI PALU KONDUSIF

Palu – Kapolda Sulawesi Tengah Brigjend Polisi Drs.Supani Parto MM menyampaikan salut dan penghargaan kepada atas dukungan segenap komponen masyarakat yang memungkinkan pesta demokrasi Pemilu 2009 yang aman dan lancar.

Stabilitas keamanan yang kondusif tersebut, disampaikan Kapolda seusai memantau beberapa TPS di kota Palu bersamaan anggota Muspida Sulawsi tengah siang tadi, Kamis(9/4).

Suasana yang aman dan dinamis tersebut, harap Kapolda, hendaknya terus dijaga dan dipertahankan guna kesinambungan pembangunan Bangsa ke depan.

Kapolda juga mengajak jajarannya untuk terus menjalin kemitraan sekaligus menjadi pengayom ditengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari pelaksanan tugas kepada Bangsa dan Negara. ******


PEMUNGUTAN SUARA DI POSO BERLANGSUNG TERTIB

Poso - Pelaksanaan pemungutan suara bagi masyarakat di Kab. Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, pagi tadi, Kamis (9/4) berlangsung tertib dan aman tanpa adanya pelanggaran yang signifikan.

Hasil pantauan dilapangan, pelaksanaan pemungutan suara oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di sejumlah TPS di kota Palu secara umum berlangsung tertib dan aman.

Kondisi seperti ini, dapat diwujudkan berkat dukungan masyarakat pemilih yang memiliki kesadaran berpolitik yang cukup tinggi untuk menyalurkan aspirasinya melalui pencentangan di bilik suara.

Meskipun pelaksanaan pemungutan suara khususnya di kota Poso berlangsung dengan tertib dan lancar. Namun, persoalan melipat kertas suara yang dilakukan oleh para pemilih sedikit menyita waktu sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan pemungutan suara.

Contoh misalnya, Bupati Poso Drs.Piet Inkiriwang MM saat melakukan pencontrengan dan melipat kertas suara harus menyedidiakan waktu sekitar empat menit.

Terkait dengan banyaknya warga masyarakat yang tidak dapat memberikan hak suaranya pada pemilu Legislatif kali ini, yang dikarenakan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), masalah ini adalah masalah nasional dan diharapkan kedepan tidak terunglang kembali pada masa pemilihan Presiden nanti.****

BUPATI POSO SALURKAN ASPIRASI POLITIKNYA

Poso - Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang menyalurkan aspirasi politiknya di TPS III Jln. Sudirman, Kel. Kasintuwu, Kec Poso Kota.

Halaman Sekolah Dasar(SD) GKST 2 di Jln. Sudirman Palu menjadi tempat berkumpulnya warga disekitar tersebut.

Hal tersebut disebabkan karena halaman sekolah SD GKST 2 dijadikan tempat pemungutan suara (TPS) III Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota dalam pemilu legislatif 2009 ini.

Warga yang menyalurkan aspirasi pada TPS III tercatat 822 orang dalam DPT termasuk Drs. Piet Inkiriwang MM bersama Istri dan anaknya yang juga Caleg.

Setelah menyalurkan aspirasi politiknya di TPS III pagi tadi pagi, Kamis (9/4) Bupati Poso, Drs. Piet Inkiriwang mengatakan, sukses pemilu lima tahunan menjadi harapan meski diperhadapkan dengan keterbatasan dan kekerangan.

Menyinggung adanya sejumlah warga yang tidak mendapat kesempatan menyalurkan aspirasinya pada pemilu legislatif hari ini, Piet Inkiriwang mengatakan, dirinya tetap berupaya untuk memperjuangkan warganya yang saat ini belum mendapatkan hak pilih melalui daftar tetap untuk mendapat hak pilihnya dikemudian hari.*******

274 PENGHUNI LAPAS PALU ASPIRASI POLITIKNYA TIDAK TERSALURKAN

Palu - Warga binaan Lembaga pemasyarakatan kelas II A Palu, pada pemilu legislatif dan DPD pada Kamis (9/4) samasekali tidak dapat menyalurkan hak politiknya.

Alasan utama tidak tersalurkan hak politik mereka, dikarenakan seluruh penghuni Lapas tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu legislatif dan DPD 2009 ini.

Ketika dikonformasi melalui Celluler, Kepala Lapas Kelas II A, Fernando K. Bcip. SH mengatakan, sangat menyayangkan atas kejadian tersebut dan merasa kecewa.

Dirinya mengakui, sebanyak 274 warga binaan Lapas Palu jelasnya hari ini tidak melakukan pencentangan termasuk karyawanya dan warga penghuni komplek Lapas II A sendiri.

Kalapas II A Palu Fernando menjelaskan, permasalahan ini telah dikonformasikan menjelang beberapa hari pelaksanaan dengan pihak pelaksana pemilu ditingkat Kecamatan, Kelurahan bahkan hingga KPU. Namun dari jawaban yang diperolah antara lain menyatakan, bahwa penghuni Lapas sebelumnya tidak masuk dalam data kependudukan setempat.****


TINGGINYA ANTUSIASME MASYARAKAT KABUPATEN PARIGI MOUNTONG UNTUK MENYALURKAN ASPIRASI POLITIKNYA

Parigi – Pelaksanaan pencentrangan di Kab. Parigi Moutong pagi tadi, Kamis (9/4) berlangsung lancar dan aman walaupun dihadapkan dengan berbagai kendala - kendala.

Walupun dalam beberapa hari terakhir ini sebagian wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah diguyur hujan bahkan di Desa Tomini, Kec. Tomini sore kemarin Rabu (8/4) dilanda banjir akibat luapan sungai. Namun pada hari “H” pencontrengan hari ini cuaca sangat cerah.

Dari hasil pantauan dilapangan, disejumlah lokasi Kabupaten Parigi Mountong masyarakat begitu antusias mendatangi TPS tempat mereka menyalurkan aspirasi politiknya.

Bahkan begitu antisiasnya masyarakat sampai-sampai mereka rela untuk sementara tidak melaksanakan aktivitas rutinnya yang mayoritas sebagai petani, bahkan aktivitas perdagangan di pusat perbelanjaan seperti di pasar Inpres Tinombo yag seyogyanya hari ini sebagai hari pasar namun khusus hari ini, pasar tersebut dipadati warga untuk memberikan hak suaranya di TPS I.

Begitu besarnya antusiame masyarakat menggunakan hak politiknya, sampai sampai seorang Nenek, Zulharminta (60) yang hendak bergegas menuju TPS di Desa Tinjauan mengalami musibah kecelakaan lalulintas yang hingga saat ini belum sadarkan diri yang dirawat di Puskesmas Tinombo.

Antusiasme masyarakat ini, sekaligus menepis kekhawatiran tentang isu adanya Golput dalam beberapa hari terakhir ini yang meramaikan perbincangan masyarakat di Parigi Mountong khususnya di Kecamatan Tinombo.

Sementara terkait temuan dari Panwaslu setempat, diakui terjadinya pelanggaran diantaranya, pemasangan atribut Partai di tempat tempat terlarang seperti di tempat ibadah. Selain itu, di Kecamatan Tinombo terkendala dengan kurangnya jumlahnya surat suara.

Kendala lainnya, terjadinya kekeliruan pendistribusian surat suara yakni tertukarnya surat suara antara Dapil I dan Dapil II. Dari beberapa kendala tersebut, dapat diantispasi dengan baik (rstmopm).

MENJELANG PEMILU LEGISLATIF, KOTA POSO KONDUSIF

Poso – Situasi keamanan menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah cukup kondusif.

Situasi keamanan dan ketertiban di Kota Poso menjelang pelaksanaan pesta demokrasi sampai saat ini cukup kondusif. Hanya saja, dibeberapa lokasi dalam pantauan, masih adanya atribut kampanye dari Parpol yang belum sempat dibersihkan terutama lambang Parpol yang berada di pohon pohon.

Menyinggung jumlah aparat keamanan yang diturunkan, untuk pengamanan pemilu Legislatif di Kab. Poso ini telah diturunkan aparat kepolisian dan satpol.

Adapun aparat kepolisian disiagakan untuk Kamtibmas, dan disiagakan pada 454 TPS yang tersebar di kelurahan di Kab. Poso.

Pantauan dilapangan, beberapa bilik bilik TPS di beberapa tempat kota Poso pagi ini (Rabu (8/4), sudah mulai disiapkan dan selanjutnya sudah dikatakan stiril.


KTP DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI TANDA HAK PILIH

Palu – Wajib pilih yang telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak mendapat kartu undangan dari KPPS dapat mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP) ditempat pemungutan suara (TPS).

Penegasan tersebut, disampaikan Ketua KPUD Sulawesi Tengah, DR Ir Adam Malik pagi tadi Rabu (8/4) diruang kerjanya, menanggapai banyaknya keluahan dari masyarakat yang belum mendapat kartu undangan untuk mencentang atau mencontreng.

Setiap pemilih yang telah tercantum dalam daftar DPT, menurutnya, mempunyai hak untuk memberikan suaranya dengan menunjukan kartu tanda pengenal (KTP).

Sementara itu bagi warga yang tidak masuk dalam DPT, akan memperoleh hak pilih pada Pemilu Presiden dan Wakilpresiden mendatang.*****


WARGA DIKECEWAKAN ATAS HAK PILIHNYA DIHILANGKAN

Palu - Sejumlah masyarakat yang memiliki hak pilih namun tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) merasa kecewa kerena tidak dapat memberikan hak suaranya pemilu legislatif 2009 besuk.

Warga masyarakat Kota Palu, yang tidak masuk dalam DPT, satu diantaranya Lamto(48), merasa kecewa karena bakal tidak dapat menyalurkan aspirasinya melalui Pemilu legislatif di TPS.

Saat ditemui dirumahnya, dibilangan Jln Sisingamaraja kota Palu, Lamto mengakui, dirinya merasa kecewa karena tidak terdaftar dalam DPT pada pemilu legislatif 2009.

Menurut Lamto, sejumlah warga masyarakat termasuk dirinya yang tidak terdaftar dalam DPT pada pemilu legislatif ini, sangat menyesal karena tidak dapat menggunakan haknya sebagai warga negara untuk memberikan suaranya di TPS.

Sementara disisi lain, ungkap Lamto, pemerintah menghimbau kepada masyarakat yang memiliki hak pilih agar tidak menjadi Golput. Namun saat pemungutan suara, sangat terkesan justeru pemerintah seakan – akan menggolputkan pemilih.

Dengan melihat kondisi seperti ini, kata Lamto, ke depan termasuk Pilpres nanti diharapkan pemerintah dalam melakukan pendataan lebih akurat lagi jangan hanya meraba-raba tetapi harus turun langsung ke lapangan.

Menurut Lamto, kesalahan pendataan bagi warga yang memiliki hak suara seharusnya tidak perlu terjadi bila aparat pemerintah seperti RT/RW sebagai ujung tombak dapat difungsikan secara maksimal. Namun kesalahan pendataan ini tidak dapat dibuktikan ditingkat RT, RW atau ditingkat Kecamatan bahkan di KPU sendiri.

Sementara itu ketua KPUD Palu, Drs Amran Bakir Nain mengakui, bagi warga masyarakat kota Palu yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT namun hingga saat ini belum memperoleh surat panggilan memilih dari KPPS dapat memberikan suaranya di TPS dengan menunjukan KTP(rstmopm).

DOA BERSAMA UNTUK SUKSESNYA PEMILU 2009

Palu – Doa dan Dzikir bersama lintas pemeluk agama dalam rangka Pemilu damai akan digelar di kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, Jln. Samratulangi, Palu pada Selasa malam(7/4).

Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah terus memvasilitasi dan mengupayakan keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2009.

Salahsatu wujud dukungan pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah untuk suksesnya Pemilu tersebut, diaplikasikan melalui Dzikir dan doa bersama yang akan digelar di kantor Gubernur, Palu.

Asisten I bidang pemerintahan dan Kesra Sekretariat daerah Sulawesi Tengah, Drs. H Baharudin H Tantriwali Msi yang didampingi Sekretaris Panitya, Drs Supardi Ibrahim menjelaskan, kegiatan Dzikir dan Doa bersama akan melibatkan sedikitnya 2000 peserta.

Keterlibatan pemeluk agama dalam ikut mendoakan pesta demokrasi menurut Baharudin, diharapkan berjalan aman, damai, lancar dan berkuwalitas.
Sementara itu Sekretaris Panitya, Drs Supardi Ibrahim, mengatakan, Dzikir bagi umat Islam akan dipusatkan di halaman kantor Gubernur, ibadah Uikumene umat Kristiani di Gedung Pogombo, peribadahan umat Hindu di ruang Polibo dan Ibadah Budha di ruang Sidang utama DPRD Sulawesi Tengah (rstmopm).

KEKURANGAN LOGISTIK PEMILU 2009 SULAWESI TENGAH TERPENUHI

Palu – Kekurangan Logistik Pemilu berupa surat suara sebanyak 28.155 lembar yang dialami KPU Propinsi Sulawesi Tengah kemarin, Minggu (5/4) sudah berhasil diatasi dan didistribusikan ke Kabupaten kabupaten.

Persiapan Pemilu, 9 April 2009 didaerah Propinsi Sulawesi Tengah, pagi tadi Senin (6/3) dilaporkan Gubernur HB Paliudju kepada Menteri Dalam Negri melalui Tele Konfrence.

Paliudju dalam menyampaikan laporannya, di ruang Mapolda Sulawesi Tengah, didampingi Sekretaris daerah, H Gumiyadi SH, Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjend Polisi Drs. Suparni Parto, Walokota dan Bupati se Sulawesi Tengah. Selain itu, dihadiri ketua dan anggota KPU serta Panwaslu Propinsi, Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.

Pada kesempatan tersebut Paliudju melaporkan, perkembangan dan persiapan terkait pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2009.

Menurut Gubernur HB Paliudju, pendistribusian logistik Pemilu ketempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 6.344 buah yang tersebar pada sepuluh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah direncanakan hari ini.

Untuk menunjang kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Pemda menyiapkan sekitar 12.688 Linmas untuk membantu aparat keamanan dari Kepolisian yang didukung oleh pihak TNI.Tele Konfrence tersebut, diwarnai adanya gangguan aliran listrik yang padam(rstmopm).

SULAWESI TENGAH, KEKURANGAN 27.000 SURAT SUARA OPTIMIS DAPAT TERPENUHI

Palu – Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) Propinsi Sulawesi Tengah, DR.Ir Adam Malik MSc optimis kekurangan kertas suara sekitar 27 ribu lembar di Sulawesi Tengah akan terpenuhi sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Hal tersebut, diungkapkan ketua KPU pada Minggu (5/4) berkaitan adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap adanya kekurangan surat suara yang mencapai 27.000 lembar.

Meskipun demikian, ungkap Adam Malik, pihaknya tetap optimis bahwa kekkurangan kertas suara tersebut akan dapat teratasi sebelum hari pelaksanaan pemunngutan suara yang akan berlangsung tanggal 9 April 2009 mendatang.

Hal ini cukup beralasan, mengingat kekurangan surat suara untuk pemilihan legislatif di Sulawesi Tengah saat ini telah dicetak di KPU Jakarta dan diharapkan besuk, Senin malam (6/4) sudah sampai di Palu dan segera didistribusikan ke KPU Kabupaten/Kota yang masih kekurangan surat suara tersebut.

Optimisnya ketua KPU, hari ini sekretaris KPU Sulawesi Tengah sudah berada di Jakarta dan surat suara tersebut sudah dalam proses percetakan untuk kekurangan surat suara tersebut.

Untuk mengantisipasi agar setiap TPS telah menerima surat suara sebelum hari”H” terkait dengan kekurangan surat suara tersebut, ungkap Adam Malik, diharapkan KPU Kabupaten/Kota maupun ditingkat PPK agar mendistribusikan surat suara yang telah ada ke PPS atau TPS yang lokasi cukup jauh, sehingga pendistribusian kekurangan surat suara tidak mengalami kendala (rstmopm).

GEMPA GONCANG KOTA PALU

Palu – Kekuatan gempa yang terjadi tiga kali belakangan ini kekuatannya cenderung meningkat.

Kendati kekuatannya tergolong rendah, hanya 4,9 SR namun gempa yang terjadi pagi tadi Jumat (3/4) sekitar pukul 07.30 WITA hendaknya tetap diwaspadai.

Kewaspadaan tersebut menurut Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Palu, Robert Owen Wahyu. SSi merupakan hal wajar terlebih kalau melihat kekuatan gempa yang terjadi tiga kali belakangan ini, cenderung meningkat.

Gempa yang terjadi pada Minggu (29/3) atau beberapa hari yang lalu, berkekuatan 4,0 SR dan lokasinya masih pada tempat yang sama, kemudian gempa berikutnya berkekuatan 4,4 SR dan pagi tadi berkekuatan 4,9 SR, demikian tegas Robert Owen.

Selanjutnya, menurut Robert Owen, pusat gempa yang terjadi pagi tadi, sekitar 23 Km Timur Laut kota Palu pada kedalaman 16 Km di daerah daratan. ***


DEP PENDIDIKAN - PEMERINTAH AUSTRALIA LAKUKAN KERJASAMA PENGEMBANGAN SEKOLAH TERPADU

Donggala - Dalam upaya pemerataan akses pendidikan diseluruh pelosok desa terpencil, Departemen Pendidikan secara nasional menjalin kerjasama dengan pemerintah Australia melalui progran pengembangan kabupaten terpadu dan melalui pengembangan Sekolah terpadu.

Program pengembangan kabupaten terpadu dan pengembangan sekolah terpadu (WDDWSD) dilaksanakan atas kerjasama Departemen Pendidikan dengan pemerintah Australia dalam hal membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil dan meningkatkan mutu para steakhulder di sekolah tersebut.

Dalam kaitan tersebut, khusus untuk daerah Kabupaten Donggala dan Kobupaten Poso saat ini sedang dilaksanakan pelatihan bagi Tim pengembangan sekolah untuk program pengembangan sekolah terpadu di Palu.

Distrik Kordinator WDDWSD Kab. Donggala, Dra Kalsum Mochtar Mpd mengungkapkan, pelatihan tersebut telah diikuti oleh para pengelola sekolah yang dibangun atas biaya pemerintah Australia.

Selanjutnya, dari sekolah sekolah yang dibangun pemerintah Australia kemudian direkrut para pengawas, Kepala Sekolah, Ketua Komite, termasuk guru dan orang tua murid untuk mengikuti pelatihan tersebut.

Diharapkan, para steakhulder yang mengikuti pelatihan tersebut dapat menyebarkan apa yang didapatkan selama mengikuti pelatihan kepada personil di sekolahnya.

Pelatihan yang berlangsung selama empat hari ini, sejak 1 April diikuti 55 peserta dari tiga Sekolah satu atap dan delapan sekolah baru yang ada di Kab. Donggala dan Kab. Poso.*****


KEKAWATIRAN WARGA KOTA PALU TIDAK TERDAFTAR
PESTA DEMOKRASI 2009

Palu - Sebagian masyarakat di Palu menghawatirkan dirinya tidak terdaftar sebagai peserta Pemilu Legislatif dan DPD tanggal, 9 April 2009 mendatang.

Kekhawatiran tersebut, sangat beralasan yang mana sampai menjelang beberapa hari lagi pelaksanaan Pemilu sebagian besar masyarakat pemilih belum memperoleh panggilan melalui pembuktian dengan memegang kartu pemilih C 4.

Ketua KPU kota Palu, Amran Bakir, menilai, keterlambatan penyebaran kartu pemilih dapat saja terjadi. Namun, sangat diharapkan, seluruh panitya pemilihan ditingkat kecamatan dan kelurahan lebih aktif untuk secepatnya menyelesaikan tugasnya sehingga kasus Golput bisa terhindarkan.

Namun, bagi masyarakat yang sama sekali belum terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan 9 April nanti dipastikan akan terakomodir pada Pemilu Presiden.

Amran Bakir menilai, masalah DPT sangat rawan untuk dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu. Untuk itu, pihaknya bersama Panwaslu terus melakukan koordinasi pemantauan sehingga harapan berjalan lancarnya Pemilu 2009 dapat dicapai (rstmopm).

SULAWESI TENGAH MASIH KEKURANGAN TENAGA PENGAWAS PEMILU

Palu - Panitya Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulawesi Tengah, sampai saat ini hanya memiliki 1687 petugas pengawas lapangan (PPL). Jumlah ini, menurut Ketua Panwaslu Sulawesi Tengah, Kasman Jaya masih sangat kurang dibanding dengan TPS yang harus diawasi yang mencapai 5344 TPS.

Namun demikian, Panwaslu tegas Kaman Jaya, akan bekerja secara maksimal dengan pemantau Pemilu lainnya termasuk perkuatan saksi saksi dari Partai Politik yang ada.

Sebenarnya dengan keterbatasan tenaga PPL di Sulawesi Tengah, menurut Kasman Jaya, sudah diantisipasi sejak dari awal dengan menawarkan kepada Bawaslu untuk melatih 1500 tenaga relawan. Hanya saja, karena terkait dengan keterbatasan anggaran sehingga hal tersebut tidak terlaksana.

Kendati demikian, tegas Kasman Jaya, hal tersebut tidak menjadi kendala dalam melakukan pengawasan karena petugas yang ada akan dimaksimalkan disamping bekerjasama dengan pemantau pemilu lainnya yang ada(rstmopm).

PARTISPASI AKTIF MASYARAKAT WAJIB PILIH, MENENTUKAN SUKSESNYA PESTA DEMOKRASI

Palu - Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah sangat mengharapkan seluruh masyarakat untuk benar banar menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif dan DPD pada 9 April nanti.

Partispasi aktif dari seluruh warga wajib pilih dalam Pemilu 2009, sangat menentukan suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan secara langsung, bebas, rahasia dan jujur.

Harapan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tersebut disampaikan Asisten I, Drs H Bahrudin Tantribali barkaitan dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan Pemilu Legislatif dan DPD tanggal 9 April 2009 mendatang.

HB Paliudju meminta, masyarakat Sulawesi Tengah harus yakin, ajang pemilihan pada Pemilu 2009 akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Untuk itu, tegas Paliudju, gunakan peluang ini sebaik – baiknya untuk memilih wakil wakil yang benar benar mampu dan terpercaya dalam mengemban tugas tugas pembangunan yang semakin komplek.******


PROGRAM JANGKA MENENGAH PROPINSI SULAWESI TENGAH, UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Palu - salah satu agenda penting yang ditetapkan dalam program jangka menengah daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah 2006 – 2011 adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) Propinsi Sualwesi Tengah 2006 – 2011, ditetapkan lima agenda utama dalam upaya pencapaian pembangunan daerah Sulawesi Tengah.

Gubernur HB Paliudju menyebutkan, salahsatu agenda penting yang ditetapkan dalam lima tahun ke depan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Untuk mewujudkan kesejahteran masyarakat, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya dengan memfokuskan peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan interkoneksitas secacara tehnis kelembagaan koperasi.

Disamping itu, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kewirausahaan (UKM) dan industri kecil menengah (IKM), perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan serta peningkatan dan pengembangan eksport.

Hal tersebut, disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, HB Palidju dalam sambutannyya disampaikan Asisten II, Drs. Najib Kodal pada rapat koordinasi program koperasi UMKM perindustrian dan perdaggangan tingkat Propinsi Tengah kemarin, Senin (30/3) di Palu.

Diakuinya, Koperasi UMKM perindustrian dan perdagangan sangat setrategis untuk mensejahterakan masyarakat karena potensinya sangat besar dan menjadikan perhatian utama pemerintah daerah.

Paliudju juga menambahkan, eksistensi peran koperasi UMKM industri dan perdagangan dalam penataan perekonomian daerah Sualwesi Tengah selama ini, menjadi tumpuan karena mampu memberikan konstribusi bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai sektor yang bisa bertahan terhadap krisis ekonomi.****


KAB. DONGGALA, MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Donggala - Salahsatu pola yang diterapkan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan adalah melalui pemberdayaan masyarakat.

Berbagai program digulirkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Tanah air, melalui pemberdayaan masyarakat diantaranya, program pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa (PMPD) atau CRD.

Dari berbagai kegiatan yang dilahirkan dari program tersebut, dibeberapa Kabupaten di Sulawesi Tengah yang hingga saat ini masih terus berkesinambungan adalah lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat (LSPBM) yang dikelola di Kabupaten Donggala.

Kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Kab. Donggala, Drs Mahfud Lamatampali menyatakan, sangat mendukung dan menaruh perhatian terhadap LSPBM yang berkembang di wilayahnya.

Kini, pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan baik dalam penguatan modal maupun dalam managemen pengelolaan. Namun demikian, menurut nya, untuk kemajuan suatu usaha diperlukan adanya kebersamaan dan transparansi baik antara sesama pengurus LSPBM dan anggota maupun dengan Asosiasi.

Dalam penguatan modal, menurut Mahfud, pihaknya berupaya membangun kerjasama dengan Bank Sulteng. Kerjasama tersebut saat ini sedang dirintis untuk membantu LSPBM yang dikatagorikan sebagai LSPBM sehat.

Dari sekitar 50 LSPBM yang berada di Kab. Donggala yang dikatakan LSPBM yang sehat hanya sekitar 20, sedang selebihnya, akan dilakukan pembinaan dalam hal mangemennya agar seluruhnya menjadi LSPBM yang sehat(rstmopm).

PERENCANAAN PEMBANGUNAN MERUPAKAN KONSEP MULTI DIMENSIAL

Palu - Perencanaan pembangunan merupakan konsep yang multi dimensial dan mencapaiannya juga multi indikator, demikian disampaikan Walikota Palu, Rusdi Mastura di depan peserta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kota Palu dan Forum Komunikasi SKPD, Senin (30/3) di Palu.

Musrenbang menurut Rusdi Mastura, merupakan moment formal bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun program prioritas pembangunan. Untuk itu, secara berkelanjutan dilaksanakan rangkaian yang mutralistik secara sinergis antar tiga pilar pembangunan seperti, pemerintah, masyarakat dan suwasta.

Hal tersebut tegas Rusdi Mastura, sangat penting karena kerja kolaboratif sebagai suatu sistem hanya dapat dilaksanakan secara baik dan memberikan hasil yang optimal jika seluruh elemen begerak dan berkontribusi dalam ritme serta proposi yang seimbang.

Sementara itu, Ketua panitya pelaksana, Andy Winata Pangeran dalam laporannya menyebutkan, Musrenbang dan Forum SKPD yang akan berlangsung hingga 2 April mendatang, diikuti para deligasi Kecamatan, kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD serta masing masing deligasi SKPD se kota Palu.

Musrenbang dan Forum SKPD bertujuan, untuk menyusun rencana kerja Pemerintah Kota Palu baik rencana sektoral maupun parsial serta pagu indikatif anggaran bagi setiap program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010.******


BUPATI KABUPATEN DONGGALA
MELANTIK 202 PEJABAT ESLON

Donggala – Bupati Dongga Drs. H Habir Panulele kemarin pagi, Senin (30/3) melantik dan mengambil sumpah 202 pejabat eslon II dan III lingkup pemerintah Kab. Donggala di Auditorium kantor Bupati Donggala.

Pelantikan dan pengambilan sumpah 202 pejabat eslon II&III pemerintah Kab. Dongala berdasarkan surat keputusan Bupati Donggala, Nomor 821 tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009.

Dari 202 yang dilantik tersebut meliputi, 33 orang pejabat eslon II B, 58 orang pejabat eslon III A dan 111 orang pejabat eslon III B. Dari 33 orang pejabat eslon II B 4 orang diantaranya merupakan promosi jabatan.

Bupati Donggala dalam sambutannya mengatakan, pelantikan semacam ini bukan merupakan peristiwa yang luar biasa namun merupakan tuntutan organisasi pemerintahan sekaligus merupakan penyegaran untuk menghindari kejenuhan.

Dengan dilantiknya 202 orang pejabat eslon II dan III tersebut, ungkap Bupati Donggala, dapat dijadikan motivasi dalam meningkatkan kinerja dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat di Donggala sesuai tugas dan fungsi masing masing.

Sementara itu, Ketua DPRD Kab.Donggala dalam sambutannya mengatakan, apapun jabatan yang disandang oleh seseorang, merupakan aturan dan yang terpenting lagi hal tersebut merupakan ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, apapun jabatan yang dipercayakan oleh Negara harus disyukuri (rstmopm).

SULAWESI TENGAH TERUS PERDAYAKAN PERKEBUNAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Palu - Pemerintah terus memperdayakan potensi lokal yang mampu dijadikan sebagai produk unggulan daerah baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk tujuan mengentaskan kemiskinan maupun peningkatan pendapatan daerah.

Menurut pengamatan dilapangan dan hasil keterangan yang di dapat, sejumlah jenis perkebunan di Sulawesi Tengah masih dijadikan komoditi ungulan, diantaranya, Kakao, dan Kelapa sawit.

Pada tahun 2008 tanaman kakao di Propinsi Sulawesi Tengah seluas 183.014 Ha dengan produksi mencapai 232.105 ton dan kelapa sawit mencapai 39.916 Ha dengan produksi 207.498 ton.

Sedangkan jenis tanaman perkebunan lainnya yang cukup potensial untuk dikembangkan dan mempunyai andil dalam meningkatkan PDRB Sulawesi Tengah selama ini, tanaman kelapa seluas 161. 543 Ha dengan produksi ditahun 2008 mencapai 215.456 ton, Cengkeh 39.415 Ha dengan produksi 5.698 ton, tanaman karet 4.248 Ha dengan produksi 9.322 ton serta tanaman Kopi seluas 8.306 Ha dengan produksi 3.916 ton.

Khusus bagi tanaman kelapa sawit, kini terus dikembangkan secara besar-besaran oleh sejumlah perusahaan nasional dan lokal Sulawesi Tengah antara lain di wilayah Kab. Morowali, Poso dan Kab. Banggai.*****

TAHAP KAMPANYE SEBAGAI LADANG PEMASUKAN

Palu - Kampanye terbuka yang dilaksanakan sejumlah Partai Politik cenderung menjadikannya sebagai ajang ujuk kekuatan dengan mengerahkan massa sebanyak-banyaknya, walaupun dengan imbalan pembayaran.

Bagi Partai Politik peserta Pemilu, membeludaknya massa peserta kampanye menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus dijadikan tolak ukur presentasi peta kekuatan dari para pendukungnya.

Karena itu, tidak mengherankan pada awal perencanaan Kampanye pengerahan massa menjadi hal yang terpenting bagi suatu Partai Politik.

Berbagai kegiatan yang ditempuh, diantaranya, dengan menjajikan hiburan-hiburan segar sampai mengajak massa dengan kompensasi pembayaran peserta jaminan kebutuhan lainnya.

Beberapa warga Poso yang sempat ditemui sebagai peserta kampanye, mengakui, kehadirannya mereka dilokasi kampanye tersebut, bukan karena sebagai pendukung namun hanya karena mengharapkan pembayaran.

Bahkan dari salahsatu sekelompok anak remaja mengaku, mereka telah menjadikan tahapan kampanye ini, sebagai lahan untuk bisa mendapatkan uang karena setiap pesanan dari Partai apapun mereka layani untuk ikut berpura – pura sebagai pendukung Partai yang bersangkutan.

Hal senada juga diungkapkan salah seorang yang sudah beberapa kali mengikuti Kampanye yang digelar partai berbeda. Partai apapun katanya, dirinya beserta rekan-rekannya bersedia mengikuti kampanye yang terpenting mendapatkan imbalan pembayaran uang.

Berbeda dengan para pengojek yang diikutkan dalam kampanye, ada yang menolak dikatakan sebagai massa bayaran. Tapi, imbalan tersebut dikatakan sebagai ganti rugi terhadap waktunya yang sudah tersita.

Dari pengakuan dari beberapa sumber yang tidak mau disebut indentitasnya tersebut, besar imbalan yang diberikan, berbeda – beda dan besar kecilnya tergantung dari Partai yang menggunakan minimal Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu. Juga diakuinya, pernah satu hari melakukan dua kali kampanye yang berbeda Partai(rstmopm).

SARANA PERHUBUNGAN SALAHSATU PERTIMBANGAN PEMERKARAN PROPINSI SULAWESI TIMUR

Palu - Belum mewadai sarana prasarana perhubungan di sejumlah daerah wilayah timur Selawesi Tengah menjadi salahsatu pertimbangan dimungkinnya pemerkaran Propinsi Sulawesi Timur.

Belum mewadainya sarana persarana perhubungan untuk menjangkau sejumlah daerah di wilayah Timur Propinsi Sulawesi Tengah yang cukup jauh dari pusat kota Propinsi, di Kota Palu, menjadi salahsatu pertimbangan logis dimungkinkannya pemekaran Propinsi Sulawesi Timur.

Demikian antara lain pendapat anggota Komisi II DPR RI, Pastor Saud M Hasibuan mengenai faktor faktor yang mendukung kemungkinannnya Propinsi Sulawesi Timur dibentuk.

Dikatakannya, lambatnya perkembangan pembangunan insfrastruktur di sejumlah Kabupaten seperti, Kab. Banggai Kepulauan (Bangkep), Morowali serta Kab. Banggai lebih disebabkan jarak tempuh melalui darat dan laut akan ke daerah daerah tersebut cukup jauh. Seperti misalnya, jalan menuju kabupaten kabupaten ini masih banyak yang rusak sehingga menyebabkan waktu tempuh lebih lama dari perhitungan normatif.

Terkait dengan proses pemekaran Propinsi Sulawesi Timur yang sudah lama diusulkan dan hingga kini belum ada kejelasan, menurutnya, hal tersebut lebih disebakan tata letak Ibukota. Hal ini disebabkan, , Banggai Luwuk dan sekitarnya miminta letak Ibukota berada di Luwuk. Sedangkan Kabupaten Poso dan sekitarnya, Ibukota propinsi berada di Poso.

Dengan hal tersebut, disepakatinya oleh DPR dan Pimpinan dari masing masing yang berada di kawasan Sulawesi Timur agar dilakukan Uji kelayakan letak Ibukota yang paling layak antara Poso dan Luwuk.

Dari kedua belah Kabupaten yang meminta tersebut, sepakat agar dibuat anggaran uji kelayakan. Penentuan tataletak Ibukota Propinsi yang menjadi perebutan antara Poso dengan Luwuk agar obyektif, uji kelayakan dibuat oleh Universitas Gajah Mada (UGM). Diharapkannya, pada tahun 2009 ini, uji kelayakan tataletak ibukota Propinsi sudah dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik.

Dirinya juga menyebutkan, jikapun nantinya hasil uji kelayakan berhasil menetapkan satu dari dua kota ini menjadi Ibukota Propinsi Sulawesi Timur, namun menurutnya, masih belum efektif sebab jarak antara Poso – Luwuk- Banggai Kepulauan dan Morowali cukup berjauhan serta sarana prasarananya perhubungannya belum mewadahi.

Oleh karenanya dirinya menyarankan, dilakukan pemekaran Kabupaten seperti Luwuk dimekarkan menjadi Kota Administratif demikian halnya Kota Poso serta Kec. Tampo Lore, Pamona, dan Kep. Togean. Jika Ini terjadi, maka akan lebih baik bila wilayah Timur Sulawesi Tengah menjadi dua Sulawesi Baru.****

GRATIS SEKOLAH DI KABUPATEN MOROWALI

Morowali - Sejak pertengahan tahun 2008 atau awal ajaran tahun 2008 – 2009, para siswa dari SD hingga SLTA di Kabupaten Morowali tidak lagi dikenai biaya pendidikan. Demikian antara lain penjelasan Bupati Morowali, Drs. Anwar Hafid menyangkut kebijakan pemerintah setempat tentang sektor pendidikan di daerahnya.

Menurutnya, berbagai faktor yang mendorong pemerintah untuk menentukan kebijakan tersebut, diantaranya, masih banyaknya usia sekolah yang tidak sekolah yang berdampak pada buta aksara dan kemiskinan.

Selain itu, angkatan kerja yang tidak memiliki ketrampilan yang mewadai sebagai akibat bermodalkan ijazah SD atau SMP jika harus mengisi lapangan kerja baik suwasta maupun Negri sangatlah sulit.

Dengan adanya kebijakan sekolah gratis, diharapkan dapat mempercepat peberantasan buta aksara di Kabupaten Morowali.

Anwar Hafid juga menyebutkan, dengan menempatkan bidang pendidikan sebagai salahsatu sektor prioritas dalam pembangunan didaerahnya, diaharapkannya, dapat menunjang tekad pemerintah menjadikan Morowali sebagai Kabupaten Agrobisnis tahun 2012(rstmopm).

BAYAR PAJAK UNTUK KELANGSUNGAN PEMBANGUNAN NEGARA.

Palu – Pekan Panutan Penyampaian Surat Pembritahuan Tahunan (SPT) tahun 2008 merupakan wujud dari tanggung jawab sebagai warga negara yang ikut berpertisipasi dalam membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan Negara.

Pekan Panutan tidak hanya sebagai suatu acara ritual tahunan dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan seperti, penyerahan SPT tahunan, tetapi juga mengandung makna yang lebih dari sekedar ritual.

Kepala Kantor pelayanan Pajak Pratama Palu, Ir.Denny Hendana MM pada acara pekan panutan penyampaian SPT tahunan tahun 2008, pagi tadi jum at (27/3) di Palu mengatakan, secara nasional gaung peranan pajak tidak hanya menjadi instrumen penerima APBN yang terbesar mencapai 80 persen, akan tetapi diharapkan menjadi simulan bagi perekonomian nasional yang sejak tahun lalu terimbas perekonomian global.

Denny Hendana menyebutkan, melalui simulus fiskal yang jumlahnya memncapai Rp 70 an trlyun yang telah dikucurkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi tahun 2009.

Sementara itu, Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, H.Achmad Yahya SE.MM ketika menghadiri pekan panutan penyampaian SPT tahunan tahun 2008 antara lain mengatakan, keberhasilan dibidang perpajakan tidak semata-mata hasil kerja Kantor pelayanan Pajak Pratama atau Ditjen Pajak, tetapi merupakan hasil bersama karena, Pajak adalak tanggung jawab bersama sebagai warga negara.*******


KEPARIWISATAAN PALU IKUT TINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI

Palu - Perkembangan kepariwisataan secara terencana dan berkesinambungan, ikut beperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Demikian antara lain sambutan Walikota Palu, Rusdi Mastura pada pencangan kawasan agrowisata pagi tadi Jum’at (27/3) yang dirangkaikan dengan kegiatan Coffe Morning di kelurahan Poboya, Kec.Palu Timur.

Pencanangan agrowisata dengan penanaman pohon produktif merupakan salahsatu wujud kepedulian terhadap masalah kepariwisataan di Kota Palu. Karena Itu, walikota Palu mengajak kepada seluruh SKPD bersama seluruh komponen masyarakat melaksanakannya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kawasan agrowisata tersebut dapat dikenal dan dapat menjadikan komoditi unggulan bagi industri kepariwisataan nasional maupun daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian kehutanan dan kelautan kota Palu, Muchklis Umar menjelaskan, sesuai Tupoksinya pihaknya telah menyidiakan beberapa jenis pohon produktif hingga memelihara serta mengevaluasi hasil tanaman tersebut.

Penanaman pohon produktif sejumlah 250 pohon anakan tersebut, melibatkan seluruh SKPD yang ada di kota Palu.****

KAB. DONGGALA LAKUKAN PENGIRIMAN LOGISTIK PEMILU KE TPS PADA 2 APRIL

Donggala - Sebanyak 4468 buah kotak suara untuk pemilihan Legislatif di Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah akan didistribusikan ke 1117 tempat pemungutan suara (TPS) pada 2 April 2009.

Ribuan lembar dari 34 format formulir logistik pemilu Legislatif di Kab. Donggala serta kelengkapan lainnya, akan didistrubusikan tujuh hari sebelum pemungutan suara.

Ketua KPU Kab. Donggala, Amir Machmud SH menjelaskan, pengiriman logistig, kotan bilik dan kotak suara dan kelengkapan lainnya akan dilakukan sekitar tanggal 2 April 2009 karena, harus dipersiapkan secara baik termasuk kotak suara harus diisi dengan surat suara serta kelengkapan lainya.

Menjawab pertanyaan terkait dengan waktu tersebut, Amir Machmud mengakui, setelah dilakukan sourvey dilapangan, pendistribusian tidak akan menemui hambatan.

Sesuai tahapan jadwal yang ditetapkan ungkap Amir Machmud, seluruh bahan logistik kebutuhan Pemilu 2009 untuk Legislatif, sudah berada di TPS empat hari sebelum pemungutan suara. Sedangkan sehari sebelum pemungutan suara, seluruh logistik tersebut telah berada pada 1117 TPS di kecamatan kecamatan.***


TPS DUA DUSUN DI KAB.PARIGI MOUTONG
BELUM TERJANGKAU KENDARAAN

Parigi Moutong - 45 TPS pada 13 desa di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong dua diantaranya berada didaerah terpencil dan belum terjangkau kendaraan untuk mengangkut logistik Pemilu 9 April 2009 mendatang.

Tinombo Selatan, salahsatu kecamatan baru hasil dari pemerkaran Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong. Pada Pemilu Legislatif tanggal, 9 April nanti, warganya yang telah memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dibilik suara, tercatatat 16.166 orang dari 25.661 jiwa penduduk diwilayah tersebut.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan menyalurkan aspirasinya, pihak panitya pemilihan kecamatan (PPK) telah menyiapkan 45 buah TPS yang tersebar di 13 desa.

Ketua PPK Tinombo Selatan, Abdul Yasid menjelaskan, dari jumlah TPS tersebut, dua diantaranya berada didaerah terpencil di dusun Lapani, desa Silutung dengan jarak sekitar 18 Km, dan dusun Malitaba, desa Tada Selatan sekitar 32 Km dari pusat desa.

Dalam pedistribusian logistik Pemilu, untuk menjangkau dua TPS di daerah terpencil itu, pihak PPK mengalami kendala.

Menyinggung upaya PPK untuk kelancaran penyaluran aspirasi warga di bilik suara nanti, menurut Abdul Yasid pihaknya bersama pemerrintahan kecamatan Tinombo Selatan hinga kini masih terus mensosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai moment yang dilaksanakan masyarakat dan pemerintah desa serta pemerintah kecamatan seperti, pada saat kegiatan penilaian lomba desa.

Sementara itu secara terpisah, Camat Tinombo Selatan,Masrudin Pasau SE mengatakan, kondisi stabilitas keamanan diwilayahnya menjelang hari “H” pesta demokrasi mendatang cukup terkendali.

Hal tersebut, dapat diwujudkan berkat adanya peran dan partisipasi masyarakat, mentaati berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku(rstmopm).

HARI RAYA NYEPI, PENTING MENGHADAPI KEMEROSOTAN MORAL BANGSA

Palu - Hari Raya nyepi Tahun Baru Saka 1931 yang dirayakan umat Hindu melalui tapa bhrata yoga dan semedi merupakan wahana untuk mengentropeksi diri guna memperoleh tuntutan yang lebih baik.

Serangkaian upacara ritual, menandai perayaan hari raya nyepi yang hari ini Kamis (26/3) dilaksankan umat Hindu diantaranya, pembersihan alam semesta melalui upacara Nawur Tirta atau pengambilan air suci.

Dari berbagai upacara ritual tersebut, diharapkan dapat memperoleh nilai kesejukan bagi umat manusia khususnya umat Hindu untuk senantiasa tabah dan waspada untuk menjalani kehidupan.

Serangkaian dengan hal tersebut, Kakanwil Dep. Agama Propinsi Sulawesi Tengah, DR HM Hamdan Ariah berharap, perayaan hari raya Nyepi ini dapat lebih memberikan ketentraman Rohani dan kesejahteraan jasmani.

Hal tersebut, dinilai Hamdan, penting dalam menghadapi kemerosotan moral bangsa dan kemiskinan rohani seperti modal dasar pembangunan sumber daya manusia. Diakuinya, menjadi tangtangan bersama selaku umat beragama.

Oleh Karenanya, Hamdan kembali menggaris bawahi, pentingnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama secara utuh bagi setiap penganutnya termasuk didalamnya umat Hindu.

Berkaitan dengan suasana Bangsa Indonesia menghadapi pelaksanaan Pemilu, Hamdan juga mengajak kepada seluruh umat gama khususnya umat Hindu, agar momentumHari Raya Nyepi ini, dapat dimanfaatkan untuk memanjatkan Doa bagi kesuksesan Pemilu tahun ini.

Ditandaskanya, upaya mewujudkan kedamaian dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan kewajiban bagi seluruh umat beragama dimanan khusus umat Hindu hari ini mengimplementasikannya melalui suatu ritual Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1931.*****


PENGERAHAN MASSA KURANG EFEKTIF UNTUK KAMPANYE

Palu - Rapat terbuka dengan pengerahan massa, ternyata kurang menonjol di daearah Propinsi Sulawesi Tengah dalam kampanye Pemilu Legislatif tahun 2009 yang kini, sudah memasuki minggu ke dua dari tiga minggu yang dijadwalkan.

Mengamati selama pelaksanaan kampanye terbuka yang dimullai sejak 16 Maret lalu di Sulawesi Tengah. Berdasarkan pengamatan dilapangan, kegiatan kampanye terbuka dalam bentuk rapat umum dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 ini, sepi dari pengerahan massa dibanding Pemilu tahun 2004 lalu.

Dimana mana tampak sepi selama dibukanya jadwal Kampanye 16 Maret lalu terutama dari sisi rapat akbar. Hal ini, disebabkan aturan yang terbuka membuat kondisi pengerahan massa sudah tidak efektif untuk dijadikan media Kampanye.

Disamping itu juga, banyaknya Partai yang kekurangan dana. Dengan kondisi seperti ini, diharapkan masing masing Caleg mempunyai strategi untuk memenangkannya.

Sementara dari segi kuwalitas kegiatan Kampanye yang dilaksanakan para pengurus Parpol dan Caleg saat ini, ada nilai tambah dari pada pelaksanaan Pemilu tahun lalu. Kampanye yang dilaksanakan melalui jalinan silaturahmi, lebih efektif dalam memperjuangkan orang banyak(rstmopm).