SB Palu - Salah satu usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di kota Palu adalah usaha TV Kabel sehingga perlu mendapat apresiasi dari semua pihak.
Meskipun usaha ini sudah memenuhi aspek legalitas, namun masih perlu adanya pengwasan dan pembinaan pemerintah, karena masih adanya kajian yang mengalami pergantian dengan perlindungan hak cipta dan Undang undang penyiaran serta masalah lain yang berkaitan dengan kontribusi yang diberikan dari usaha TV Kabel kepada Pemerintah Kota Palu.
Untuk itu, Wakil ketua DPRD Kota Palu, Arifin Sanusi SH menyarankan, adanya Perda yang berkaitan dengan usaha TV Kabel. Namun dalam pembuatan Perda tidak bisa bertentangan dengan dan tidak bisa bertentangan dengan aturan.
Apabila hal ini terjadi, menurut Arifin Sanusi, menjadi kewenangan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk membekalkannya sehingga apa yang dirumuskan akan tidak menjadi sia sia.
Arifin juga mengakuinya, usaha TV Kabel selain membantu masyarakat memperoleh informasi dan hiburan yang murah dan terjangkau, juga dapat menciptakan lapangan kerja dengan adanya krisis ekonomi (rstmopm).
Minggu, 30 November 2008
ANCAMAN KRISIS EKONOMI SULTENG
Krisis ekonomi keuangan global yang mengancam kondisi perkonomian Indonesia dapat diatasi dan dihadapi dengan meningkatkatkan kerjasama dan dukugan untuk mencarikan solusi terbaik guna kepentingan bangsa dan Negara.
Hal tersebut disampaikan, Pimpinan Bank Indonesia Makasar, Rizal A pada seminar perspektif perekonomian Indonesia ditengah badai krisis keuangan global pada dua hari lalu, Sabtu (29/11) di Palu.
Seminar tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang terbaik dan ditindaklanjuti oleh semua pihak untuk memperkokoh perekonomian Nasional serta daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan.
Menurut Rizal, sektor keuangan khususnya perbangkan merupakan sektor yang sensetif terhadap krisis. Namun dari sektor ini, secara umum masih dalam kondisi stabil dan terkendali.
Terkait dengan kondisi perbangkan Nasional, bulan september yang lalu sebesar 17,26% yang dikatagorikan masih jauh dari standar. Namun kondisi perbangkan Sulawesi Tengah pada November 2008 ini, mengalami peningkatan sebesar 8, 21 trilyun atau naik sebesar 18,94% dibanding pada tahun 2007 yang hanya sebesar 6,91 trilyun.
Tetapnya likwiditas dan tingginya resiko usaha akibat krisis, menurutnya Rizal, mendorong perbangkan unuk semakin selektip dalam penyaluran kridit. Diminta, masyarakat untuk tetap menjaga kepercayaan tehadap perbangkan sehingga perekonomian Nasional maupun Regional berjalan sesuai dengan yang diharapkan. *********
KAB.PARIGI MOUNTONG LAKUKAN
PENANAMAN POHON PENGHIJAUAN
Pencanangan penanaman pohon untuk menyelamatkan bumi dan pemanasan global yang dirangkaikan dengan Deklarasi Wanita Peduli Lingkungan Kabupaten Parigi Moutong pada dua hari lalu, Sabtu (29/11) yang dipusatkan di Lapangan Toraranga, Parigi.
Pencangan dilakukan Bupati Parigi Moutong, Longky Janggola dan langsung ditandai dengan penanaman pohon penghijauan di sekitar lapangan Toraranga, Kel. Loji, Parigi.
Kegiatan tersebut, melibatkan seluruh unsur baik muspida maupun organisasi wanita seperti Tim penggerak PKK dan Dharma wanita Persatuan Parigi Moutong.
Pada kesempatan itu, Bupati Longky Janggola mengatakan, keseriusan pemerintah dalam yang didukung oleh semua pihak termasuk masyarakat di Parigi Moutong secara langsung kedepan manfaatnya akan dinikmati oleh generasi berikutnya.
Menurutnya Bupati, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aksi penanaman pohon penghijauan yang dicanangkan secara Nasional pada bulan Desember 2007 lalu, dan pencangan gerakan gerakan perempuan menanam pada Senin (1/12),besok.
Diakui Longky, pemanasan global sudah mulai dirasakan berkenaan dengan perubahan musim yang mengakibatkan, diantaranya, curah hujan yang tidak merata disetiap daerah, dan banyak erosi.
Pada bagian lain, Longky mengatakan, perubahan iklim juga berakibat musim kemarau yang berkepanjangan dan sulit diprediksi sehingga mengancam persediaan air.
Sementara penanaman penghijauan yang dikoordinir kaum peduli perempuan besok, dipusatkan di Desa Lemusa, Parigi. **********
DPRD KAB.DONGGALA LAKUKAN
DENGAR PENDAPAT DENGAN BIPP
Wakil ketua DPRD Kabupaten Donggala, Suwandi L mengungkapkan, dengar pendapat yang dilakukan pihak dewan dengan salah satu instansi merupakan upaya untuk mendapatkan masukan dari instansi tersebut.
Hal tersebut diungkapkan wakil ketua DPRD Kab. Donggala Suwandi Lacinala seusai memberikan arahan pada acara dengar pendapat komisi B, DPRD Kab.Donggala dengan Balai Informasi Penyuluh Pertanian (BIPP) Sabtu pagi (29/11) di gedung DPRD Kab. Donggala, Jln. Hasanudin, Palu, yang dihadiri sekitar 150 orang penyuluh pertanian lapangan (PPL) sekabupaten Donggala.
Menurut Suwandi, dengar pendapat sangat penting untuk dilakukan selain unuk bahan pembahasan Dewan, juga untuk mendapatkan masukan serta mengetahui permasalahan di lapangan yang terkait dengan pembangunan pertanian.
Selanjutnya, dengar pendapat kali ini, adalah bagaimana upaya untuk memantapkan peran dan penyuluh untuk membimbing para petani dalammewujudkan Kabupaten Donggala sebagai lumbung pangan.
Dengar pendapat tersebut dipimpin langsung ketua Komisi B, Saven Yotolemba BA yang dihadiri seluruh anggota Komisi B DPRD Kab. Donggala.
Pada kesempatan Kepala BIPP Kab. Donggala, Hakim Andulah SP memaparkan berbagai hal seperti, program kelembagaan institusi pertanian lingkup BIPP serta keberadaan para PPL di Kab. Donggala yang jumlahnya mencapai 288 orang yang terdiri dari, PPL status PNS sebanyak 198 orang,Honorer 38 orang, dan berstatus tenaga harian lepas sebanyak 55 orang.*************
Hal tersebut disampaikan, Pimpinan Bank Indonesia Makasar, Rizal A pada seminar perspektif perekonomian Indonesia ditengah badai krisis keuangan global pada dua hari lalu, Sabtu (29/11) di Palu.
Seminar tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang terbaik dan ditindaklanjuti oleh semua pihak untuk memperkokoh perekonomian Nasional serta daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan.
Menurut Rizal, sektor keuangan khususnya perbangkan merupakan sektor yang sensetif terhadap krisis. Namun dari sektor ini, secara umum masih dalam kondisi stabil dan terkendali.
Terkait dengan kondisi perbangkan Nasional, bulan september yang lalu sebesar 17,26% yang dikatagorikan masih jauh dari standar. Namun kondisi perbangkan Sulawesi Tengah pada November 2008 ini, mengalami peningkatan sebesar 8, 21 trilyun atau naik sebesar 18,94% dibanding pada tahun 2007 yang hanya sebesar 6,91 trilyun.
Tetapnya likwiditas dan tingginya resiko usaha akibat krisis, menurutnya Rizal, mendorong perbangkan unuk semakin selektip dalam penyaluran kridit. Diminta, masyarakat untuk tetap menjaga kepercayaan tehadap perbangkan sehingga perekonomian Nasional maupun Regional berjalan sesuai dengan yang diharapkan. *********
KAB.PARIGI MOUNTONG LAKUKAN
PENANAMAN POHON PENGHIJAUAN
Pencanangan penanaman pohon untuk menyelamatkan bumi dan pemanasan global yang dirangkaikan dengan Deklarasi Wanita Peduli Lingkungan Kabupaten Parigi Moutong pada dua hari lalu, Sabtu (29/11) yang dipusatkan di Lapangan Toraranga, Parigi.
Pencangan dilakukan Bupati Parigi Moutong, Longky Janggola dan langsung ditandai dengan penanaman pohon penghijauan di sekitar lapangan Toraranga, Kel. Loji, Parigi.
Kegiatan tersebut, melibatkan seluruh unsur baik muspida maupun organisasi wanita seperti Tim penggerak PKK dan Dharma wanita Persatuan Parigi Moutong.
Pada kesempatan itu, Bupati Longky Janggola mengatakan, keseriusan pemerintah dalam yang didukung oleh semua pihak termasuk masyarakat di Parigi Moutong secara langsung kedepan manfaatnya akan dinikmati oleh generasi berikutnya.
Menurutnya Bupati, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aksi penanaman pohon penghijauan yang dicanangkan secara Nasional pada bulan Desember 2007 lalu, dan pencangan gerakan gerakan perempuan menanam pada Senin (1/12),besok.
Diakui Longky, pemanasan global sudah mulai dirasakan berkenaan dengan perubahan musim yang mengakibatkan, diantaranya, curah hujan yang tidak merata disetiap daerah, dan banyak erosi.
Pada bagian lain, Longky mengatakan, perubahan iklim juga berakibat musim kemarau yang berkepanjangan dan sulit diprediksi sehingga mengancam persediaan air.
Sementara penanaman penghijauan yang dikoordinir kaum peduli perempuan besok, dipusatkan di Desa Lemusa, Parigi. **********
DPRD KAB.DONGGALA LAKUKAN
DENGAR PENDAPAT DENGAN BIPP
Wakil ketua DPRD Kabupaten Donggala, Suwandi L mengungkapkan, dengar pendapat yang dilakukan pihak dewan dengan salah satu instansi merupakan upaya untuk mendapatkan masukan dari instansi tersebut.
Hal tersebut diungkapkan wakil ketua DPRD Kab. Donggala Suwandi Lacinala seusai memberikan arahan pada acara dengar pendapat komisi B, DPRD Kab.Donggala dengan Balai Informasi Penyuluh Pertanian (BIPP) Sabtu pagi (29/11) di gedung DPRD Kab. Donggala, Jln. Hasanudin, Palu, yang dihadiri sekitar 150 orang penyuluh pertanian lapangan (PPL) sekabupaten Donggala.
Menurut Suwandi, dengar pendapat sangat penting untuk dilakukan selain unuk bahan pembahasan Dewan, juga untuk mendapatkan masukan serta mengetahui permasalahan di lapangan yang terkait dengan pembangunan pertanian.
Selanjutnya, dengar pendapat kali ini, adalah bagaimana upaya untuk memantapkan peran dan penyuluh untuk membimbing para petani dalammewujudkan Kabupaten Donggala sebagai lumbung pangan.
Dengar pendapat tersebut dipimpin langsung ketua Komisi B, Saven Yotolemba BA yang dihadiri seluruh anggota Komisi B DPRD Kab. Donggala.
Pada kesempatan Kepala BIPP Kab. Donggala, Hakim Andulah SP memaparkan berbagai hal seperti, program kelembagaan institusi pertanian lingkup BIPP serta keberadaan para PPL di Kab. Donggala yang jumlahnya mencapai 288 orang yang terdiri dari, PPL status PNS sebanyak 198 orang,Honorer 38 orang, dan berstatus tenaga harian lepas sebanyak 55 orang.*************
DESA MOUTONG TENGAH
DILANDA BANJIR LUMPUR
Desa Moutong Tengah, Kec. Moutong selang beberapa hari terakhir, dilanda banjir akibat luapan air sungai yang melintasi wilayah tersebut.
Banjir akibat hujan selang beberapa hari terakhir kembali terjadi di Desa Moutong Tengah, Kec. Moutong.
H. Asgar Salese salah seorang warga Moutong menyebutkan, banjir yang melanda desa Moutong Tengah sering terjadi setiap musim hujan tiba. Namun banjir kali ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang dikarenakan banjir campur lumpur. Hal ini terjadi, akibat dari penambangan emas secara tradisional yang dilakukan masyarakat di hulu sungai, desa Giolobong. Disamping itu, menurut Asgar Salese, banjir juga akibat dari penebangan kayu secara liar.
Korban jiwa yang diakibatkan banjir tersebut hingga berita ini diturunkan, belum adanya korban jiwa, namun harta berupa tanaman padi dan tanaman pertanian lainya sperti perkebunan terancam gagal panen************.
PEKERJAAN UMUM SULTENG
LAKUKAN TANAM POHON PENGHIJAUAN
Menyambut dan memeriahkan peringatan Hari Bhakti Ke 63 Pekerjaan Umum (PU) tahun 2008, pada Minggu (30/11) keluarga besar Dinas PU Sulawesi Tengah lakukan kegiatan Jalan Santai.
Jalan santai yang melibatkan karyawan dan karyawati bersama keluganya tersebut, mengambil garis Finish dan Start di depan kantor PU Sulawesi Tengah, Jln. Mochamad Yamin, Palu.
Kepala dinas PU Propinsi Sulawesi Tengah, Ir. Muchamad Nurmano Msi mengatakan, selain jalan santai kegiatan yang dilaksankan dalam rangka memeriahkan hari bhakti PU Ke 63 ini, juga melaksankan bhakti sosial dengan penanaman pohon penghijauan yang dilakukan seusai jalan santai di sekitar lokasi Jabanur dan upacara bendera pada puncak peringatan pada tanggal 3 Desember 2008.
Menurut Ir. Nurmano, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan keakraban baik sesama kepala biro maupun sesama karyawan dan keluarga dilingkup PU Propinsi Sulawesi Tengah.**************
KABUPATEN DONGGALA SELEKSI
ANGGOTA KPU
DILANDA BANJIR LUMPUR
Desa Moutong Tengah, Kec. Moutong selang beberapa hari terakhir, dilanda banjir akibat luapan air sungai yang melintasi wilayah tersebut.
Banjir akibat hujan selang beberapa hari terakhir kembali terjadi di Desa Moutong Tengah, Kec. Moutong.
H. Asgar Salese salah seorang warga Moutong menyebutkan, banjir yang melanda desa Moutong Tengah sering terjadi setiap musim hujan tiba. Namun banjir kali ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang dikarenakan banjir campur lumpur. Hal ini terjadi, akibat dari penambangan emas secara tradisional yang dilakukan masyarakat di hulu sungai, desa Giolobong. Disamping itu, menurut Asgar Salese, banjir juga akibat dari penebangan kayu secara liar.
Korban jiwa yang diakibatkan banjir tersebut hingga berita ini diturunkan, belum adanya korban jiwa, namun harta berupa tanaman padi dan tanaman pertanian lainya sperti perkebunan terancam gagal panen************.
PEKERJAAN UMUM SULTENG
LAKUKAN TANAM POHON PENGHIJAUAN
Menyambut dan memeriahkan peringatan Hari Bhakti Ke 63 Pekerjaan Umum (PU) tahun 2008, pada Minggu (30/11) keluarga besar Dinas PU Sulawesi Tengah lakukan kegiatan Jalan Santai.
Jalan santai yang melibatkan karyawan dan karyawati bersama keluganya tersebut, mengambil garis Finish dan Start di depan kantor PU Sulawesi Tengah, Jln. Mochamad Yamin, Palu.
Kepala dinas PU Propinsi Sulawesi Tengah, Ir. Muchamad Nurmano Msi mengatakan, selain jalan santai kegiatan yang dilaksankan dalam rangka memeriahkan hari bhakti PU Ke 63 ini, juga melaksankan bhakti sosial dengan penanaman pohon penghijauan yang dilakukan seusai jalan santai di sekitar lokasi Jabanur dan upacara bendera pada puncak peringatan pada tanggal 3 Desember 2008.
Menurut Ir. Nurmano, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan keakraban baik sesama kepala biro maupun sesama karyawan dan keluarga dilingkup PU Propinsi Sulawesi Tengah.**************
KABUPATEN DONGGALA SELEKSI
ANGGOTA KPU
Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Donggala yang dilaksanakan Tim Seleksi beberapa waktu yang lalu saat ini telah menghasilkan sepuluh orang calon
Seketaris Tim Seleksi Sulsel calon anggota KPU Kab. Donggala Samuel menjelaskan, dari seluruh tahapan seleksi yang dilaksankan Timsel, saat ini telah mentapkan sepuluh calon.
Dari kesepuluh calon tersebut, akan ditetapkan lima calon diantaranya, sebagai anggota KPU Donggala untuk masa bhakti dua tahun kedepan.
Menurut Samuel yang juga seketaris KPUD Donggala, penetapan lima orang calon sebagai anggota KPU Kab. Donggala untuk lima tahun kedepan sebenarnya sudah ada. Namun, dua orang diantaranya bermasalah sehingga pihak KPU Sulsel kembali melakukan uji kelayakan.
Mengenai penetapan lima orang calon anggota KPU Kab. Dongala periode 2009 – 2014, menurutnya, akan ditentukan oleh pihak KPU Provinsi Sulawesi Tengah**********.
PETUGAS HUMAS DITUNTUT
SEDIAKAN LAYANAN PUBLIK
Keterbukaan Informasi sesuai amanat Undang undang Nomor 41 tahun 2008 menuntut perlunya peningkatan kemampuan petugas Humas untuk menyediakan informasi kepada publik.
Pentingnya meningkatkan ketrampilan bagi petugas Humas tersebut, mendorong pemerintah Kab. Morowali bekerjasama dengan serikat kolomnis bangun (SKOB) akan menggelar pelatihan bagi petugas SKPD.
Ketua Serikat Kolomis Bangun, Supardi Ibrahim menjelaskan, latihan berlangsung dua hari, dari tanggal 11 hingga 12 Desember2008.
Sedangkan sasarannya menurut Supardi Ibrahim, membekali para petugas Humas untuk memperterjemahkan program dan kegiatan di lingkungan instansi masing-masing guna tersesedianya layanan informasi publik.
Selama latihan berlangsung, para peserta akan memperoleh materi dari Bupati Morowali Drs. Anwar Hafid, ketua SKOB Drs. Supadi Ibrahim, dan seorang wartawan senior******.
AMANDEMEN UUD 45 BERDAMPAK LUAS
Beberapa sistem pemerintahan daerah pasca amandemen UUD 1945 dinilai pengamat hukum Universitas Tadolako M. Yasin Nahar SH.MH berpendapat, disatu sisi memberikan kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun pada sisi lain, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi daerah yang bersangkutan.
Ia juga mengakui, kondisi tersebut berdampak pada percepatan pembangunan wilayah mengingat hubungan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tetap dikucurkan.
Sementara dosen Fakultas hukum Untad lainnya, Suharman SH.MH berpendapat, otonomi daerah ikut memberi andil bagi pelaksanaan demokrasi melalui pemelihan kepala daerah secara langsung.
Walaupun diakuinya, masih dalam tatanan pembelajaran berdemokrasi, tetapi ke depan, dapat meningkatkan pendidikan politik rakyat.************
Seketaris Tim Seleksi Sulsel calon anggota KPU Kab. Donggala Samuel menjelaskan, dari seluruh tahapan seleksi yang dilaksankan Timsel, saat ini telah mentapkan sepuluh calon.
Dari kesepuluh calon tersebut, akan ditetapkan lima calon diantaranya, sebagai anggota KPU Donggala untuk masa bhakti dua tahun kedepan.
Menurut Samuel yang juga seketaris KPUD Donggala, penetapan lima orang calon sebagai anggota KPU Kab. Donggala untuk lima tahun kedepan sebenarnya sudah ada. Namun, dua orang diantaranya bermasalah sehingga pihak KPU Sulsel kembali melakukan uji kelayakan.
Mengenai penetapan lima orang calon anggota KPU Kab. Dongala periode 2009 – 2014, menurutnya, akan ditentukan oleh pihak KPU Provinsi Sulawesi Tengah**********.
PETUGAS HUMAS DITUNTUT
SEDIAKAN LAYANAN PUBLIK
Keterbukaan Informasi sesuai amanat Undang undang Nomor 41 tahun 2008 menuntut perlunya peningkatan kemampuan petugas Humas untuk menyediakan informasi kepada publik.
Pentingnya meningkatkan ketrampilan bagi petugas Humas tersebut, mendorong pemerintah Kab. Morowali bekerjasama dengan serikat kolomnis bangun (SKOB) akan menggelar pelatihan bagi petugas SKPD.
Ketua Serikat Kolomis Bangun, Supardi Ibrahim menjelaskan, latihan berlangsung dua hari, dari tanggal 11 hingga 12 Desember2008.
Sedangkan sasarannya menurut Supardi Ibrahim, membekali para petugas Humas untuk memperterjemahkan program dan kegiatan di lingkungan instansi masing-masing guna tersesedianya layanan informasi publik.
Selama latihan berlangsung, para peserta akan memperoleh materi dari Bupati Morowali Drs. Anwar Hafid, ketua SKOB Drs. Supadi Ibrahim, dan seorang wartawan senior******.
AMANDEMEN UUD 45 BERDAMPAK LUAS
Beberapa sistem pemerintahan daerah pasca amandemen UUD 1945 dinilai pengamat hukum Universitas Tadolako M. Yasin Nahar SH.MH berpendapat, disatu sisi memberikan kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun pada sisi lain, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi daerah yang bersangkutan.
Ia juga mengakui, kondisi tersebut berdampak pada percepatan pembangunan wilayah mengingat hubungan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tetap dikucurkan.
Sementara dosen Fakultas hukum Untad lainnya, Suharman SH.MH berpendapat, otonomi daerah ikut memberi andil bagi pelaksanaan demokrasi melalui pemelihan kepala daerah secara langsung.
Walaupun diakuinya, masih dalam tatanan pembelajaran berdemokrasi, tetapi ke depan, dapat meningkatkan pendidikan politik rakyat.************
KOTA PALU PERHATIKAN ASPEK LINGKUNGAN
Wakil Walikota Palu H. Andi Muhananto mengatakan, pemerintah berupaya agar pembangunan di kota Palu dapat bersinergi dengan persoalan lingkungan.
Dalam arti, harus berorientasi pada berkelanjutan kestabilan lingkungan. Untuk itu, pemerintah ke depan mencoba mengembangkan hutan perkotaan agar pembangunan kota memperhatikan aspek lingkungan.
Namun kata Muhanan, hal ini membutuhkan sebuah komitmen yang dibangun semua pihak baik dari pemerintah stick holder maupun pemangku kepentingan dan bukan hanya sekedar wacana.
Lebih jauh Muhanan mengemukakan, dalam menyusun program pengembangan hutan kota tetapi juga program lainnya yang tidak bijak apabila pemerintah tidak melibatkan semua pemangku kepentingan.
Ia juga mengakui, konsep pengembangan kota sangat berbeda dengan pengembangan suatu kabupaten dimana tingkat aktivitas di kota cukup tinggi dan perkembangannya lebih cepat.
Lebih lanjut ia menegaskan, apabila hal ini tidak dikendalikan secara dini, akan semakin sulit ke depan.********.
INSFRASTUKTUR SULTENG MASIH PERLU PERHATIAN PEMERINTAH
Pengembangan prasarana jalan di wilayah Provinsi Tengah masih perlu dijadikan program prioritas terkait dengan usaha peningkatan penempatan serta pembasan kemiskinan yang ada di masyarakat.
Isolasi antar daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah hingga kini, masih sangat dirasakan oleh masyarakat terutama di daerah plosok pedesaan.
Hal tersebut menyebabkan, masih adanya warga yang berpenghasilan rendah atau miskin pada daerah yang masih minim insfrastrukturnya berupa jalan dan jembatan.
Salah satu tokoh masyarakat Sualwesi Tengah, Isa Yaro Jati (41), mengatakan, kondisi tersebut sangat tidak mendukung aktivitas masyarakat di daerah ini yang sebagian besar sebagai profesi tani.
Menurut Isa yang telah mengemban aspirasi masyarakat pada Dewan Kab. Donggala yang sudah dua periode melalui Partai Persatuan Pembangunan dan juga kini dirinya sebagai salah satu wakil ketua pengurus di sebuah Harian di Sulteng.
Masih kata Isa, jika pendapatan petani semakin baik, akan berdampak pada bidang lainnya. Hal ini juga akan memberikan kontribusi cukup berarti pada pelaksanaan seperti sektor pendidikan dan sektor kesehatan. (rstmopm)
Wakil Walikota Palu H. Andi Muhananto mengatakan, pemerintah berupaya agar pembangunan di kota Palu dapat bersinergi dengan persoalan lingkungan.
Dalam arti, harus berorientasi pada berkelanjutan kestabilan lingkungan. Untuk itu, pemerintah ke depan mencoba mengembangkan hutan perkotaan agar pembangunan kota memperhatikan aspek lingkungan.
Namun kata Muhanan, hal ini membutuhkan sebuah komitmen yang dibangun semua pihak baik dari pemerintah stick holder maupun pemangku kepentingan dan bukan hanya sekedar wacana.
Lebih jauh Muhanan mengemukakan, dalam menyusun program pengembangan hutan kota tetapi juga program lainnya yang tidak bijak apabila pemerintah tidak melibatkan semua pemangku kepentingan.
Ia juga mengakui, konsep pengembangan kota sangat berbeda dengan pengembangan suatu kabupaten dimana tingkat aktivitas di kota cukup tinggi dan perkembangannya lebih cepat.
Lebih lanjut ia menegaskan, apabila hal ini tidak dikendalikan secara dini, akan semakin sulit ke depan.********.
INSFRASTUKTUR SULTENG MASIH PERLU PERHATIAN PEMERINTAH
Pengembangan prasarana jalan di wilayah Provinsi Tengah masih perlu dijadikan program prioritas terkait dengan usaha peningkatan penempatan serta pembasan kemiskinan yang ada di masyarakat.
Isolasi antar daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah hingga kini, masih sangat dirasakan oleh masyarakat terutama di daerah plosok pedesaan.
Hal tersebut menyebabkan, masih adanya warga yang berpenghasilan rendah atau miskin pada daerah yang masih minim insfrastrukturnya berupa jalan dan jembatan.
Salah satu tokoh masyarakat Sualwesi Tengah, Isa Yaro Jati (41), mengatakan, kondisi tersebut sangat tidak mendukung aktivitas masyarakat di daerah ini yang sebagian besar sebagai profesi tani.
Menurut Isa yang telah mengemban aspirasi masyarakat pada Dewan Kab. Donggala yang sudah dua periode melalui Partai Persatuan Pembangunan dan juga kini dirinya sebagai salah satu wakil ketua pengurus di sebuah Harian di Sulteng.
Masih kata Isa, jika pendapatan petani semakin baik, akan berdampak pada bidang lainnya. Hal ini juga akan memberikan kontribusi cukup berarti pada pelaksanaan seperti sektor pendidikan dan sektor kesehatan. (rstmopm)
Sabtu, 29 November 2008
RENDAHNYA HARGA BELI PLN AKIBATKAN LISTRIK DI PALU HIDUP MATI
SB Palu (29/11) - Menyikapi adanya keluhan masyarakat terhadap krisis listrik yang berkepanjangan dewasa ini khususnya di Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, pihak pemerintah berupaya lakukan skala prioritas penggunaan, demikian kata Wakil walikota Palu, Ali Muihanan P. SH
Sebenarnya kata Mulhanan, sebenarnya pemerintah kota sudah cukup banyak berbuat mengatasi krisis listrik di daerah ini, walaupun hal tersebut bukan merupakan tangung jawabnya semata.
Salahsatu upaya tersebut, ditempuh dengan mendorong pengadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Diakui dalam operasionalnya, PLTU sering mengalami gangguan sehingga harapan untuk mengatasi krisis listrik di daerah ini tidak dapat dipenuhi secara maksimal.
Kendala yang paling utama dihadapi untuk mengoperasionalkan PLTU secara maksimal, kata Muhanan, dihadapkan dengan rendahnya harga pembelian dari PLN yang mengakibatkan kerugian miliyaran rupiah.
Menyikapi kondisi listrikdewasa ini, pemerintah Kota juga telah mengambil langkah-langkah strategis, diantaranya, membuka tender penawaran bagi setiap rekanan untuk dapat melakukan pengadaan batubara yang selama ini menjadi kendala operasional PLTU.***
KABUPATEN POSO LAKUKAN
PROGRAM SEJUTA POHON
SB Poso - Program Pemerintah dalam Upaya Menanam Sejuta Pohon terus dilakukan baik ditingkat pusat propinsi maupun Kabupaten/kota melalui instansi terkait. Seperti dinas Pertanian, Kehutanan dan kelautan.
Dinas Pertanian, Kehutanan dan kelautan kota Palu misalnya, sejak beberapa hari lalu melakukan pembagian bibit tanaman produktif berupa mangga, durian, nangka, dan anggur secara Cuma Cuma kepada masyarakat.
Kepala seksi pengolahan hasil pertanian dinas Pertanian kehutan dan kelautan kota Palu, Ripi Palunsu SP disela-sela pembagian bibit anggur bagi masyarakat di komplek Sualangguni, Palu hari ini Sabtu (29/11)mengatakan,pembagian bibit secara Cuma Cuma ini, dilihat dari kondisi tanah yang cocok untuk ditanam.
Untuk kota Palu, Kristi Palunsu tanaman produktif yang baik, tanaman anggur dan nangka, karena itu pihaknya menyaipkan bibit anggur sebanyak 2000 pohon untuk ditanam di depan halaman rumah masing masing warga.
Dengan adanya pembagian bibit tanman produktif secara cuma Cuma bagi masyarakat diharapkan, ke depan program pemerintah menanam sejuta pohon dapat terwujud.
Masih kata Ripi, selain bermanfaat bagi pekarangan rumah dapat menambbah penghasilan bagi masyarakat.
Semantara itu di desa Sepe, Kec. Lage, Kabupaten Poso hari ini Sabtu (29/11) telah dilaksankan penanaman ribuan pohon dari berbagai tanaman.
Dalam pencanagan hari tanam Nasional bulan menanam Indonesia tahun 2008, Dandim 1307/Poso telah menanam sedikitnya 2000 pohon di desa Sepe.
Pohon yang ditanam, pohon jati super, rambutan, nangka, dan durian. Acara penanaman pohon tersebut telah dihadiri Muspida, tokoh masyarakat, pelajar dan mahasiswa.
Penanaman semacam ini telah dilaksanakan dua kali di desa yang berbeda dan menurut rencana besuk, akan dilaksankan di desa Meongko, Poso.
Dandim 1307/Poso mengatakan, bibit sebanyak 25.000 pohon didapat dari Dinas Aliran Sungai (DAS) Palu dan menurut rencana juga akan ditanam di Kab. Tojo Unauna (rstmopm) .
PROGRAM PNPM MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN
SB Palu - Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat (PNPM) Mandiri pedesaan tahun 2008 merupakan program untuk mempercepat penangulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyrakat Propinsi Sulawesi Tengah Dr. Andulah DHSNMKes pada pembukaan orientasi penanggulangan operasional kegiatan (PGOK) Kecamatan, se Sulawesi Tengah pada Jum’at (28/11) di Palu.
Peserta orientasi selaku penanggung jawab operasional kegiatan, menurutnya, merupakan ujung tombak keberhasilan program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM mandiri perdesaan yang juga sebagai tolak ukur dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerah Palu.
Karenanya ditekankan, agar para peserta dapat menunjukan kinerjanya sehingga pelaksanaan PNPM mandiri perdsaan dapat berfungsi scara berkelanjutan sehingga dapat menunjang kelangsungan hidup masyarakat baik dibidang pendidikan,kesehatan serta simpan pinjam perempuan (SPP) sesuai kemampuan masyarakat.
Sementara ketua panitya pelaksana Drs. Muchamad Medi menjelaskan, kegiatan orietasi PNPM mandiri perdesaan ini, berlangsung selama tiga hari diikuti 50 peserta dari sepuluh Kabupaten/Kota.
Kegiatan PNPM dimaksudkan, untuk mereview program PGOK Kecamatan dalam pelaksanaan program di Pedesaan tahun 2009 mendatang.
Diharapkan kepada para peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga ilmu yang diperoleh dapat ditularkan di daerahnya masing-masing (rstmopm).
Sebenarnya kata Mulhanan, sebenarnya pemerintah kota sudah cukup banyak berbuat mengatasi krisis listrik di daerah ini, walaupun hal tersebut bukan merupakan tangung jawabnya semata.
Salahsatu upaya tersebut, ditempuh dengan mendorong pengadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Diakui dalam operasionalnya, PLTU sering mengalami gangguan sehingga harapan untuk mengatasi krisis listrik di daerah ini tidak dapat dipenuhi secara maksimal.
Kendala yang paling utama dihadapi untuk mengoperasionalkan PLTU secara maksimal, kata Muhanan, dihadapkan dengan rendahnya harga pembelian dari PLN yang mengakibatkan kerugian miliyaran rupiah.
Menyikapi kondisi listrikdewasa ini, pemerintah Kota juga telah mengambil langkah-langkah strategis, diantaranya, membuka tender penawaran bagi setiap rekanan untuk dapat melakukan pengadaan batubara yang selama ini menjadi kendala operasional PLTU.***
KABUPATEN POSO LAKUKAN
PROGRAM SEJUTA POHON
SB Poso - Program Pemerintah dalam Upaya Menanam Sejuta Pohon terus dilakukan baik ditingkat pusat propinsi maupun Kabupaten/kota melalui instansi terkait. Seperti dinas Pertanian, Kehutanan dan kelautan.
Dinas Pertanian, Kehutanan dan kelautan kota Palu misalnya, sejak beberapa hari lalu melakukan pembagian bibit tanaman produktif berupa mangga, durian, nangka, dan anggur secara Cuma Cuma kepada masyarakat.
Kepala seksi pengolahan hasil pertanian dinas Pertanian kehutan dan kelautan kota Palu, Ripi Palunsu SP disela-sela pembagian bibit anggur bagi masyarakat di komplek Sualangguni, Palu hari ini Sabtu (29/11)mengatakan,pembagian bibit secara Cuma Cuma ini, dilihat dari kondisi tanah yang cocok untuk ditanam.
Untuk kota Palu, Kristi Palunsu tanaman produktif yang baik, tanaman anggur dan nangka, karena itu pihaknya menyaipkan bibit anggur sebanyak 2000 pohon untuk ditanam di depan halaman rumah masing masing warga.
Dengan adanya pembagian bibit tanman produktif secara cuma Cuma bagi masyarakat diharapkan, ke depan program pemerintah menanam sejuta pohon dapat terwujud.
Masih kata Ripi, selain bermanfaat bagi pekarangan rumah dapat menambbah penghasilan bagi masyarakat.
Semantara itu di desa Sepe, Kec. Lage, Kabupaten Poso hari ini Sabtu (29/11) telah dilaksankan penanaman ribuan pohon dari berbagai tanaman.
Dalam pencanagan hari tanam Nasional bulan menanam Indonesia tahun 2008, Dandim 1307/Poso telah menanam sedikitnya 2000 pohon di desa Sepe.
Pohon yang ditanam, pohon jati super, rambutan, nangka, dan durian. Acara penanaman pohon tersebut telah dihadiri Muspida, tokoh masyarakat, pelajar dan mahasiswa.
Penanaman semacam ini telah dilaksanakan dua kali di desa yang berbeda dan menurut rencana besuk, akan dilaksankan di desa Meongko, Poso.
Dandim 1307/Poso mengatakan, bibit sebanyak 25.000 pohon didapat dari Dinas Aliran Sungai (DAS) Palu dan menurut rencana juga akan ditanam di Kab. Tojo Unauna (rstmopm) .
PROGRAM PNPM MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN
SB Palu - Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat (PNPM) Mandiri pedesaan tahun 2008 merupakan program untuk mempercepat penangulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyrakat Propinsi Sulawesi Tengah Dr. Andulah DHSNMKes pada pembukaan orientasi penanggulangan operasional kegiatan (PGOK) Kecamatan, se Sulawesi Tengah pada Jum’at (28/11) di Palu.
Peserta orientasi selaku penanggung jawab operasional kegiatan, menurutnya, merupakan ujung tombak keberhasilan program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM mandiri perdesaan yang juga sebagai tolak ukur dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerah Palu.
Karenanya ditekankan, agar para peserta dapat menunjukan kinerjanya sehingga pelaksanaan PNPM mandiri perdsaan dapat berfungsi scara berkelanjutan sehingga dapat menunjang kelangsungan hidup masyarakat baik dibidang pendidikan,kesehatan serta simpan pinjam perempuan (SPP) sesuai kemampuan masyarakat.
Sementara ketua panitya pelaksana Drs. Muchamad Medi menjelaskan, kegiatan orietasi PNPM mandiri perdesaan ini, berlangsung selama tiga hari diikuti 50 peserta dari sepuluh Kabupaten/Kota.
Kegiatan PNPM dimaksudkan, untuk mereview program PGOK Kecamatan dalam pelaksanaan program di Pedesaan tahun 2009 mendatang.
Diharapkan kepada para peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga ilmu yang diperoleh dapat ditularkan di daerahnya masing-masing (rstmopm).
Minggu, 23 November 2008
PANWASLU 2009 KAB. POSO DILANTIK
SB Poso - Panitya Pengawas Pemilu (Panwaslu) tahun 2009 Kabupaten Poso hari ini Senin (24/11) dilantik oleh Panwaslu Prop Sulawesi Tengah di ruang Panggombo, Kantor Bupati Poso.
Tiga orang Panwaslu Poso yang dilantik Panwaslu Prop Sulteng, Ir. Kamanjaya di ruang Ponggombo tersebut, Saparni AN S.Sos, Imade Sumerta SH, dan Silfanus Ra’a SE. Ikut mendapingi Kapanwaslu Popinsi diantaranya, para muspida yang diwakili, tokohmasyarakat dan beberapa tokoh pemuda Poso.
Dihadapan para panwaslu yang baru dilantik, Kamanjaya mengatakan, Panwaslu Kab. Poso merupakan yang terahkir kalinya yang dilantik karena pada sebelumnya Panwaslu Propinsi telah melantik panwaslu dari sembilan Kabupaten yang ada.
Dia juga mengharapkan, panwas harus menjaga proses demokrasi yang lebih profesional, dan diperlukannya dedikasi dan keuletan setiap menjalankan tugasnya. Kerja panwaslu perlu berkoordinasi dengan mitranya, KPU.
Selain itu, Panwaslu harus bekerja secara profesional, jujur, dan adil dalam mengawal proses demokrasi dan pemilu ini harus bermutu karena dibiayai dengan mahal, demikian pintanya Kasman.
Selanjutnya Kasman menekankan, agar yang baru dilatik harus benar-benar mengawal proses demokrasi karena masyarakat mengharapkan hasil pemilu yang maksimal.
Diangkatnya tiga Panwaslu Kab. Poso tersebut melalui Surat kepusan Badan Panitya Pengawa Pemilu No.44/tahun 2008, tentang penetapan anggota Panitya Pengawas Pemilu Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah, yang ditanda tangani di Jakarta oleh Ketua Banwaslu pusat, Nur Hidayar Sardin S.Sos.M.Si (rstmopm).
Tiga orang Panwaslu Poso yang dilantik Panwaslu Prop Sulteng, Ir. Kamanjaya di ruang Ponggombo tersebut, Saparni AN S.Sos, Imade Sumerta SH, dan Silfanus Ra’a SE. Ikut mendapingi Kapanwaslu Popinsi diantaranya, para muspida yang diwakili, tokohmasyarakat dan beberapa tokoh pemuda Poso.
Dihadapan para panwaslu yang baru dilantik, Kamanjaya mengatakan, Panwaslu Kab. Poso merupakan yang terahkir kalinya yang dilantik karena pada sebelumnya Panwaslu Propinsi telah melantik panwaslu dari sembilan Kabupaten yang ada.
Dia juga mengharapkan, panwas harus menjaga proses demokrasi yang lebih profesional, dan diperlukannya dedikasi dan keuletan setiap menjalankan tugasnya. Kerja panwaslu perlu berkoordinasi dengan mitranya, KPU.
Selain itu, Panwaslu harus bekerja secara profesional, jujur, dan adil dalam mengawal proses demokrasi dan pemilu ini harus bermutu karena dibiayai dengan mahal, demikian pintanya Kasman.
Selanjutnya Kasman menekankan, agar yang baru dilatik harus benar-benar mengawal proses demokrasi karena masyarakat mengharapkan hasil pemilu yang maksimal.
Diangkatnya tiga Panwaslu Kab. Poso tersebut melalui Surat kepusan Badan Panitya Pengawa Pemilu No.44/tahun 2008, tentang penetapan anggota Panitya Pengawas Pemilu Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah, yang ditanda tangani di Jakarta oleh Ketua Banwaslu pusat, Nur Hidayar Sardin S.Sos.M.Si (rstmopm).
Rabu, 19 November 2008
GANTI RUGI TANAH PEMBANGUNAN MARKAS BRIGADE DIBAYARKAN
SB Poso - Warga Kel. Tongko, Kec, Lage, Kabupten Poso yang tanahnya terkena bangunan Markas Brigade Kodam VII/ Wirabuana hari ini Rabu (19/11) di kantor Kecamatan menerima gati rugi tanah.
Warga Tongko yang menerima ganti rugi tidak semuanya hadir untuk menerima ganti rugi. Adapun ketidak hadiran mereka tidak adanya alasan yang jelas.
Padahal seharusnya yang hadir sekitar 80 orang sesuai dengan daftar kepemilikan tanah tersebut.Meskipun masih adanya yang tidak hadir, transaksi tetap dilaksankan sesuai kesepakatan anatara warga dengan Pemda.
Dalam transaksinya, pihak Pemda diwakili oleh Bagian Umum Perlengkapan, Daniel Paruse yang didampingi oleh pihak Bang BNI yang membayarkan, Camat Lage dan pihak Kodim diwakili Pasiter.
Sebelum transaksi Camat Lage dihadapan warga menjelaskan, adanya transaksi dilaksanakan di Kantor Kecamatan bukannya di Tongko dengan alasan tehnis keamanan. Selanjutnya, setelah tanahnya dibayar, pihak warga diperkenankan untuk memetik buah atau hasil tanamannya.
Menerut keterangan, dana yang dibayarkan kepada warga yang terkena pembangunan Markas Brigade, Pemda mengeluarkan dana sekitar Rp 2,8 miliyar (rstmopm).
Warga Tongko yang menerima ganti rugi tidak semuanya hadir untuk menerima ganti rugi. Adapun ketidak hadiran mereka tidak adanya alasan yang jelas.
Padahal seharusnya yang hadir sekitar 80 orang sesuai dengan daftar kepemilikan tanah tersebut.Meskipun masih adanya yang tidak hadir, transaksi tetap dilaksankan sesuai kesepakatan anatara warga dengan Pemda.
Dalam transaksinya, pihak Pemda diwakili oleh Bagian Umum Perlengkapan, Daniel Paruse yang didampingi oleh pihak Bang BNI yang membayarkan, Camat Lage dan pihak Kodim diwakili Pasiter.
Sebelum transaksi Camat Lage dihadapan warga menjelaskan, adanya transaksi dilaksanakan di Kantor Kecamatan bukannya di Tongko dengan alasan tehnis keamanan. Selanjutnya, setelah tanahnya dibayar, pihak warga diperkenankan untuk memetik buah atau hasil tanamannya.
Menerut keterangan, dana yang dibayarkan kepada warga yang terkena pembangunan Markas Brigade, Pemda mengeluarkan dana sekitar Rp 2,8 miliyar (rstmopm).
Selasa, 18 November 2008
PATI TNI LAPOR NAIK PANGKAT
SB Poso - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, menerima Pelaporan Kenaikan Pangkat 30 Perwira Tinggi (Pati) TNI di di Ruang Hening Gedung Sudirman Mabes TNI Cilangkap, Jakarta , Selasa (18/11).
Ke 30 perwira tinggi yang melaporkan kenaikan pangkat diantaranya, Letjen TNI Syaiful Rizal, S.IP (Dankodiklat TNI AD), Mayjen TNI Marciano Norman (Danpaspampres), Mayjen TNI Karseno (Deputi I Bid. Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam), Marsma TNI Ida Bagus Anom Manuaba, S.E. (Dan Lanud Abd), dan Marsma TNI Bambang Samoedro, S.Sos. (Dan Lanud Iwj)
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dihadapan para Pati menyampaikan, kenaikan pangkat mempunyai arti dan nilai yang sangat strategis bagi para perwira dalam penugasan dan pengabdiannya kedepan.
Momen ini selayaknya menjadi momentum bagi lahirnya karya nyata yang lebih berkualitas seiring dengan pangkat yang disandangnya. Kenaikan pangkat harus dapat dijadikan sumber motivasi dan inspirasi untuk memantapkan kejuangan, idealisme, moralitas dan etika profesi keprajuritan serta terus berupaya meningkatkan profesionalisme keprajuritan yang berbasis pada jati diri TNI.
Lebih lanjut Panglima TNI mengungkapkan, baru saja TNI melaksanakan kegiatan konferensi antar Pangab se Asia-Pasifik, yang diikuti oleh 26 negara. Dalam pertemuan tersebut telah membahas berbagai isu yang terkait dengan perkembangan keamanan terkini dan yang akan datang, beserta langkah-langkah pemecahan yang perlu mendapat perhatian bersama, dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan kesejahteraan di kawasan Asia-Pasifik sekitarnya.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, adanya beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasinya, diataranya, dengan melalui bentuk kerja sama seperti dalam penanggulangan bencana; menciptakan kesamaan cara pandang dengan berbagai pendekatan dalam menanggulangi bahaya terorisme; mengutamakan pendekatan Soft dan Smart Power dalam mengatasi berbagai isu keamanan yang terjadi di kawasan;
Sedangkan membangun kerja sama multilateral melalui berbagai organisasi yang telah ada, serta upaya mensinergikan organisasi secara optimal dan tepat guna untuk mencapai tujuan bersama; mengantisipasi dan merespon dampak pemanasan global yang berpengaruh terhadap keamanan lingkungan melalui kerja sama multilateral untuk kepentingan bersama.
Adapun untuk merespon kelangkaan energi perlu diambil langkah-langkah dan upaya konkrit bagi pemasok dan pengguna dengan cara mencari alternatif sumber lain untuk memenuhi kebutuhan energi,
Pada kesempatan itu juga Panglima TNI dihadapan para Pati mengharapkan, agar selalu meningkatkan kewaspadaan dengan mencermati dan mengantisipasi perkembangan situasi global, regional dan nasional secara terus-menerus.
Dalam menghadapi dinamika politik 2008/2009, bantuan perkuatan TNI kepadaa Polri harus berdasarkan perundang-undangan, hukum dan prosedur yang berlaku. Selain itu, harus selalu memegang teguh netralitas TNI karena TNI adalah alat pertahanan negara, milik segenap bangsa Indonesia , tidak berpolitik praktis dan adil terhadap semua komponen bangsa, demikian lanjutnya (rstmopm) .
Ke 30 perwira tinggi yang melaporkan kenaikan pangkat diantaranya, Letjen TNI Syaiful Rizal, S.IP (Dankodiklat TNI AD), Mayjen TNI Marciano Norman (Danpaspampres), Mayjen TNI Karseno (Deputi I Bid. Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam), Marsma TNI Ida Bagus Anom Manuaba, S.E. (Dan Lanud Abd), dan Marsma TNI Bambang Samoedro, S.Sos. (Dan Lanud Iwj)
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dihadapan para Pati menyampaikan, kenaikan pangkat mempunyai arti dan nilai yang sangat strategis bagi para perwira dalam penugasan dan pengabdiannya kedepan.
Momen ini selayaknya menjadi momentum bagi lahirnya karya nyata yang lebih berkualitas seiring dengan pangkat yang disandangnya. Kenaikan pangkat harus dapat dijadikan sumber motivasi dan inspirasi untuk memantapkan kejuangan, idealisme, moralitas dan etika profesi keprajuritan serta terus berupaya meningkatkan profesionalisme keprajuritan yang berbasis pada jati diri TNI.
Lebih lanjut Panglima TNI mengungkapkan, baru saja TNI melaksanakan kegiatan konferensi antar Pangab se Asia-Pasifik, yang diikuti oleh 26 negara. Dalam pertemuan tersebut telah membahas berbagai isu yang terkait dengan perkembangan keamanan terkini dan yang akan datang, beserta langkah-langkah pemecahan yang perlu mendapat perhatian bersama, dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan kesejahteraan di kawasan Asia-Pasifik sekitarnya.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, adanya beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasinya, diataranya, dengan melalui bentuk kerja sama seperti dalam penanggulangan bencana; menciptakan kesamaan cara pandang dengan berbagai pendekatan dalam menanggulangi bahaya terorisme; mengutamakan pendekatan Soft dan Smart Power dalam mengatasi berbagai isu keamanan yang terjadi di kawasan;
Sedangkan membangun kerja sama multilateral melalui berbagai organisasi yang telah ada, serta upaya mensinergikan organisasi secara optimal dan tepat guna untuk mencapai tujuan bersama; mengantisipasi dan merespon dampak pemanasan global yang berpengaruh terhadap keamanan lingkungan melalui kerja sama multilateral untuk kepentingan bersama.
Adapun untuk merespon kelangkaan energi perlu diambil langkah-langkah dan upaya konkrit bagi pemasok dan pengguna dengan cara mencari alternatif sumber lain untuk memenuhi kebutuhan energi,
Pada kesempatan itu juga Panglima TNI dihadapan para Pati mengharapkan, agar selalu meningkatkan kewaspadaan dengan mencermati dan mengantisipasi perkembangan situasi global, regional dan nasional secara terus-menerus.
Dalam menghadapi dinamika politik 2008/2009, bantuan perkuatan TNI kepadaa Polri harus berdasarkan perundang-undangan, hukum dan prosedur yang berlaku. Selain itu, harus selalu memegang teguh netralitas TNI karena TNI adalah alat pertahanan negara, milik segenap bangsa Indonesia , tidak berpolitik praktis dan adil terhadap semua komponen bangsa, demikian lanjutnya (rstmopm) .
Senin, 17 November 2008
KABUPATEN POSO BERANGKATKAN 65 JAMAAH HAJI
SB Poso - Sejumlah 65 calon Jemaah Haji dan dua pengurus dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, hari ini Selasa (18/11) di Gedung Pemuda Jln. Kalimantan diberangkatkan Wakil bupati Poso.
Wakil Bupati Poso, yang mewakili Bupati dihadapan calon haji mengatakan, Pelepasan jemaah haji tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Selain itu, ia mengharapkan, agar penitya penyelenggara ibadah haji tetap bekerja dengan maksimal memberikan pelayanannya.
Sebelum diberangkatkan, Wakil Bupati berpesan kepada calon jemaah diantaranya, Ciptakan suasana persaudaraan yang tinggi dalam tindak perbuatanya, saling tolong menolong dan saling mengingatkan selama perjalanan maupun selama di Tanh Suci,Mekah.
Selanjutnya, tetap menjaga disiplin selama perjalanan dan tetap mengikuti petunjuk para petugas haji baik ketua rombongan, ketua kelompok, baik selama perjalanan maupun selama berada di tanah Suci.
Wakil Bupati juga menekankan kepada petugas ketua rombongan yang ditunjuk, selama menjalankan tugasnya agar secara ikhlas dan bertanggung jawab selama perjalanan dan selama di tanah suci.
Menurut rencana, rombongan haji yang diberangkat segera menuju Palu dan kemudian bertolak menuju Balikpapan, Kalimantan untuk menuju tanah sucu, Makah.
Ikut dalam pelepasan haji diantaranya, Wakapolres, Kasdim, anggota DPRD, Kepala dinas agama Kab. Poso (rstmopm).
Wakil Bupati Poso, yang mewakili Bupati dihadapan calon haji mengatakan, Pelepasan jemaah haji tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Selain itu, ia mengharapkan, agar penitya penyelenggara ibadah haji tetap bekerja dengan maksimal memberikan pelayanannya.
Sebelum diberangkatkan, Wakil Bupati berpesan kepada calon jemaah diantaranya, Ciptakan suasana persaudaraan yang tinggi dalam tindak perbuatanya, saling tolong menolong dan saling mengingatkan selama perjalanan maupun selama di Tanh Suci,Mekah.
Selanjutnya, tetap menjaga disiplin selama perjalanan dan tetap mengikuti petunjuk para petugas haji baik ketua rombongan, ketua kelompok, baik selama perjalanan maupun selama berada di tanah Suci.
Wakil Bupati juga menekankan kepada petugas ketua rombongan yang ditunjuk, selama menjalankan tugasnya agar secara ikhlas dan bertanggung jawab selama perjalanan dan selama di tanah suci.
Menurut rencana, rombongan haji yang diberangkat segera menuju Palu dan kemudian bertolak menuju Balikpapan, Kalimantan untuk menuju tanah sucu, Makah.
Ikut dalam pelepasan haji diantaranya, Wakapolres, Kasdim, anggota DPRD, Kepala dinas agama Kab. Poso (rstmopm).
PASUKAN TNI BANTU TENTARA KONGO MEMERANGI PEMBERONTAK
Pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda XX-F membantu pasukan tentara pemerintah Kongo (FARDC) memerangi pemberontak dengan membangun lapangan tembak di salah satu pusat pelatihan militer di Nyaleke, Provinsi North Kivu wilayah Timur Kongo.
Rencananya, lapangan tembak tersebut akan digunakan bagi tentara pemerintah Kongo untuk melatih pasukannya dengan kemampuan menembak guna meredakan pemberontakan yang terjadi di wilayah Timur Kongo, khususnya melawan pasukan Jenderal Laurent Nkunda yang menguasai wilayah Rutshuru dan mengancam akan mengerahkan pasukannya menuju Kinshasa (ibukota Kongo) untuk menggulingkan presiden Joseph Kabila.
Survey terhadap lokasi lapangan tembak dilaksanakan oleh tim survey Kontingen Indonesia hari Kamis (13/11) bersama perwira staf Zeni dari Brigade North Kivu yang membawahi Kontingen Zeni Indonesia . Dari hasil survey diperoleh informasi bahwa lokasi lapangan tembak sudah sesuai dengan standar PBB dan jauh dari perkampungan penduduk serta medannya yang cukup terlindung.
Seperti diketahui, sejak 2003 Indonesia telah mengirimkan 175 prajurit Zeni-nya setiap tahun ke Kongo guna bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB. Pasukan TNI yang berada di Kongo saat ini merupakan kontingen ke-enam yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda XX-F/Monuc.
Ke-175 personel TNI tersebut bergabung dengan sekitar 17.000 pasukan PBB lainnya di Kongo guna melaksanakan mandat PBB untuk menjaga perdamaian disana. Karena wilayahnya yang sangat luas dengan medan hutan tropis yang sangat lebat, PBB mengerahkan jumlah pasukan terbesar dalam sebuah misi perdamaian PBB. Bahkan Sekjen PBB Ban Ki-moon telah meminta kepada Dewan Keamanan PBB tambahan 3.000 pasukan guna mengantisipasi keadaan di Timur Kongo.
Disamping pembuatan Lapangan Tembak, pasukan TNI di bawah komando Mayor Czi Sugeng Haryadi Yogopranowo juga membuat Lapangan Terbang beserta fasilitas pendukung lainnya di Dungu yang diperuntukkan bagi mobilitas pasukan tentara pemerintah Kongo (FARDC=Forces Armee Republique Demokratik du Congo) dalam menangkal serangan dari LRA (Lord Resistance Army=milisi dari Uganda). Kontingen Garuda XX-F/Monuc juga terlibat dalam pekerjaan pembuatan jalan yang menghubungkan kota-kota strategis di wilayah Timur Kongo (rstmopm).
TNI & US PACOM
TUAN RUMAH KONFERENSI PANGAB SE ASIA PASIFIK
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan United States Pasific Command (US Pacom ) menjadi tuan rumah bersama (co host) 11th Chiefs of Defense Conference (CHOD Conference) yaitu Konferensi ke-11 Panglima Angkatan Bersenjata se Asia Pasifik Tahun 2008.
Konferensi berlangsung selama 3 hari, yaitu tanggal 11 sampai dengan 13 Nopember 2008 di Hotel Westin, Bali.Denpasar. Chod Conference merupakan pertemuan tahunan Panglima Angkatan Bersenjata negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang disponsori oleh USPACOM dan telah berlangsung sejak tahun 1998.
CHOD Conference sebagai bagian dari kerja sama keamanan pada tingkat pimpinan senior yang bertujuan untuk meningkatkan saling pengertian dalam hubungan Military to Military di kawasan Asia Pasifik guna mendapatkan kesamaan persepsi dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Selain itu CHOD Conference juga bermanfaat dalam rangka lebih mengakrabkan hubungan antar Panglima Bersenjata se Asia Pasifik, sehingga mempermudah koordinasi dalam menghadapi permasalahan yang mungkin terjadi di wilayah tersebut.
Mulai tahun 2002 kegiatan CHOD Conference dilaksanakan secara Co Host (Tuan Rumah Bersama) antara USPACOM dengan negara Partner, dan untuk CHOD Conference ke-11tahun 2008 ini dilaksanakan di Indonesia.
Selama ini negara peserta CHOD Conference adalah negara-negara di kawasan Asia-Pasifik (Asia-Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Kawasan Oceania) serta negara lain. Untuk CHOD Conference ke-11 ini diikuti para Panglima Angkatan Bersenjata dari 26 negara, yaitu : Indonesia dan Amerika Serikat (US PACOM) sebagai tuan rumah (Co Host). Peserta lainnya adalah Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Chili, Filipina, Inggris, Jepang, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Papua Nugini, Perancis, Selandia Baru, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Tonga, dan Vietnam.
CHOD Conference ke 11 tahun 2008 mengangkat tema “ Building Multilateral Cooperation to Enhance Regional Security and Prosperity “. Selama CHOD berlangsung dilaksanakan berbagai ceramah dan diskusi tentang berbagai topik bahasan dengan menghadirkan beberapa pakar dari dalam maupun luar negeri, antara lain Menteri Pertahanan RI Prof. Juwono Sudarsono sebagai Keynote Speaker, Dr. Satu Limaye tentang “Making Multilateralism Work“, Dr. Lobo Balia (Sahli Menteri ESDM RI bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup) tentang “Security Impact Of Energi“, Mayjen (Purn) Heriyadi tentang “Multilateral Approach to Combating Terrorism”, dan Mr. Scott Weidie “Security Impact of Disasters”.
Dari penyelenggraan CHOD Conference ke-11 ini telah diperoleh beberapa manfaat yang berguna dalam mempererat silaturahmi dan jalinan kerja sama diantara peserta Konferensi. Melalui kegiatan ini, dapat meningkatkan saling pengertian dalam hubungan Military to Military di kawasan Asia Pasifik dan menyamakan persepsi dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan tersebut.
Begitu juga dengan kegiatan Spouse Program (Kegiatan para Isteri Peserta Konferensi), mereka dapat saling tukar-menukar pengetahuan dan pengalamanan dan kepada mereka juga dapat kita perkenalkan tentang budaya, daerah wisata dan produk-produk kerajinan Indonesia, khususnya yang berada di Bali (rstmopm).
Jumat, 14 November 2008
WARGA TONGKO KAB. POSO SABAR MENUNGGU
SB Poso - Para pemilik tanah yang diperuntukan Markas Brigade Infanteri Kodam VII/Wirabuana di Desa Tongko, Kec. Lage, Kab. Poso hari ini Jumat (14/11) dikecewakan tim sosialisasi Pemerintah daerah.
Warga yang memiliki tanah, berjumlah 80 orang sudah menunggu ditempat pertemuan Sekolah TK Al Khairaat sejak pukul 08.00 sesuai yang dijanjikan Tim sosialisasi dari Pemda. Nmaun kenyataannya, Tim sosialisasi datang baru pukul 10.00 Wita.
Dengan keterlambatan ini, di pihak masyarakat dengan sabar menunggu dan hal demikian sering terjadi. Namun pihak yang ditunggu, Tim sosialisasi seakan tidak merasa ditunggu oleh masyarakat.
Dari pihak Pemda Poso diwakili oleh Bagian Umum, Daniel Pususe dan seorang dari Hukum sedang camat setempat datang terlambat.
Dalam pertemuannya, Daniel mengungkapkan, pertemuan ini sebagai pencocokan nilai uang yang akan dibayarkan kepada masing masing warga yang disesuaikan dengan harga tanah dan ganti rugi tanaman sesuai dengan hasil kesepakatan bersama.
Tehnis pencocokannya, masing masing warga yang tanahnya terkena bangunan Markas Brigade di bacakan satu persatu dengan luas tanah yang harus dibayar, dan jenis tanaman yang harus dibayarkan.
Selanjutnya baru lima warga yang dibacakan, sempat berhenti karena adanya salah satu warga protes agar jangan dibacakan dan meminta bahan yang dibacakan diperbanyak supaya warga mempelajari baru kemudian dicocokan. Namun hal ini tetap dilanjutkan di bacakan.
Salah seorang warga Ibu Sartini, yang telah dibacakan nillai ganti ruginya mengungkapkan, kalau nilai harga tanah sudah sesuai, namun nilai tanaman yang tidak sesuai seperti pohon Cacao yang saat sosialisasi di hargai Rp 73.000/pohon kenyataan yang dibacakan dihargai Rp 60.000/pohon.
Selain itu, pohon Sagu dihitung Rp 100.000,-/rumpun sedangkan pohon kelapa dihitung Rp 100.000/pohon. Padahal nilai harga pohon sagu lebih mahal daripada pohon kelapa.
Menurut keterangan dari beberapa warga, jumlah tanah yang dibebaskan seluas 40 hektar dari 80 warga. Sedang harga bervariasi, yang bersertifikat Rp 2.750/meter, sedang tanah yang belum bersertifikat dihargai Rp 2.500/meter. Warga menunggu dibayarkannya uang tanah tersebut sudah menunggu sejak dua tahun yang lalu dan sampai saat ini masih tahap sosialisasi(rstmopm).
Warga yang memiliki tanah, berjumlah 80 orang sudah menunggu ditempat pertemuan Sekolah TK Al Khairaat sejak pukul 08.00 sesuai yang dijanjikan Tim sosialisasi dari Pemda. Nmaun kenyataannya, Tim sosialisasi datang baru pukul 10.00 Wita.
Dengan keterlambatan ini, di pihak masyarakat dengan sabar menunggu dan hal demikian sering terjadi. Namun pihak yang ditunggu, Tim sosialisasi seakan tidak merasa ditunggu oleh masyarakat.
Dari pihak Pemda Poso diwakili oleh Bagian Umum, Daniel Pususe dan seorang dari Hukum sedang camat setempat datang terlambat.
Dalam pertemuannya, Daniel mengungkapkan, pertemuan ini sebagai pencocokan nilai uang yang akan dibayarkan kepada masing masing warga yang disesuaikan dengan harga tanah dan ganti rugi tanaman sesuai dengan hasil kesepakatan bersama.
Tehnis pencocokannya, masing masing warga yang tanahnya terkena bangunan Markas Brigade di bacakan satu persatu dengan luas tanah yang harus dibayar, dan jenis tanaman yang harus dibayarkan.
Selanjutnya baru lima warga yang dibacakan, sempat berhenti karena adanya salah satu warga protes agar jangan dibacakan dan meminta bahan yang dibacakan diperbanyak supaya warga mempelajari baru kemudian dicocokan. Namun hal ini tetap dilanjutkan di bacakan.
Salah seorang warga Ibu Sartini, yang telah dibacakan nillai ganti ruginya mengungkapkan, kalau nilai harga tanah sudah sesuai, namun nilai tanaman yang tidak sesuai seperti pohon Cacao yang saat sosialisasi di hargai Rp 73.000/pohon kenyataan yang dibacakan dihargai Rp 60.000/pohon.
Selain itu, pohon Sagu dihitung Rp 100.000,-/rumpun sedangkan pohon kelapa dihitung Rp 100.000/pohon. Padahal nilai harga pohon sagu lebih mahal daripada pohon kelapa.
Menurut keterangan dari beberapa warga, jumlah tanah yang dibebaskan seluas 40 hektar dari 80 warga. Sedang harga bervariasi, yang bersertifikat Rp 2.750/meter, sedang tanah yang belum bersertifikat dihargai Rp 2.500/meter. Warga menunggu dibayarkannya uang tanah tersebut sudah menunggu sejak dua tahun yang lalu dan sampai saat ini masih tahap sosialisasi(rstmopm).
Kamis, 13 November 2008
TENAGA MEDIS AGAR BERIKAN PELAYAN SECARA SERIUS
SB Poso - Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang MM pada puncak Hari Kesehahtan Nasional (HKN) di kab. Poso, kemarin Rabu (12/11) menekankan kepada seluruh tenaga kesehatan agar memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Poso secara serius.
Piet juga melarang kepada tenaga kesehatan pemerintah kabupaten Poso tidak dibenarkan melakukan standar ganda atau pilih kasih dalam memberikan pelayananya kepada masyarakat.
Piet juga mengakui, upaya sebagai dirinya sebagai kepala daerah dan pemerintahan dalam memajukan dunia kesehatan di Poso sudah maksimal. “Gedung pelayanan kesehatan dari kota hingga ke desa, sudah berdiri permanen”.
Selain itu, Rumah Sakit dan Puskesmas semuanya sudah dilengkapi dengan fasilitas dan sarana modern. Hal ini menunjukkan Poso selama pemerintahan Inkiriwang tidak pernah main-main dengan persoalan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Demikian ungkapnya
Dalam peringatan HKN tersebut,Bupati Piet menyerahkan bantuan berupa empat mobil operasional untuk empat Puskesmas. Adapun yang menerima, Puskesmas Tonusu Pamona barat, Puskesmas Mayoa Pamona Selatan, Puskesmas Gintu Lore Selatan, dan Puskesmas Wuasa Lore Utara.
Selain mobil operasional, juga bantuan berupa kendaraan motor roda sebanya 16 unit yang diperuntukan bidan teladan di masing masing Puskesmas. Bantuan tersebut agar untuk peningkatan pelayan terhadap masyarakat.
Usai menyerahkan bantuan, Piet mengharapkan, agar tidak menyalah gunakan bantuan yang telah diterima. Kendaraan yang telah diterima, diperuntukan mempermudah operasional dalam melayani masyarakat.
Sementara Kepala dinas kesehatan Kab. Poso, Drg. Urip Heriyanto M Kes, mengatakan, Puskesmas penerima bantuan kendaraan operasional ditujukan kepada puskesmas yang memang belum memiliki kendaraan. Sedang penerima kendaraan roda dua, diperuntukan para bidan teladan.
Sebelum penyerahan kendaraan operasional, pagi harinya, pukul 05.30 Wita telah dilkukan kegiatan gerak jalan santai dengan route mengelilingi kota Poso. Ikut dalam gerak jalan, para muspida, unsur TNI, Polri, dan kalangan PNS serta masyarakat (rstmopm).
Piet juga melarang kepada tenaga kesehatan pemerintah kabupaten Poso tidak dibenarkan melakukan standar ganda atau pilih kasih dalam memberikan pelayananya kepada masyarakat.
Piet juga mengakui, upaya sebagai dirinya sebagai kepala daerah dan pemerintahan dalam memajukan dunia kesehatan di Poso sudah maksimal. “Gedung pelayanan kesehatan dari kota hingga ke desa, sudah berdiri permanen”.
Selain itu, Rumah Sakit dan Puskesmas semuanya sudah dilengkapi dengan fasilitas dan sarana modern. Hal ini menunjukkan Poso selama pemerintahan Inkiriwang tidak pernah main-main dengan persoalan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Demikian ungkapnya
Dalam peringatan HKN tersebut,Bupati Piet menyerahkan bantuan berupa empat mobil operasional untuk empat Puskesmas. Adapun yang menerima, Puskesmas Tonusu Pamona barat, Puskesmas Mayoa Pamona Selatan, Puskesmas Gintu Lore Selatan, dan Puskesmas Wuasa Lore Utara.
Selain mobil operasional, juga bantuan berupa kendaraan motor roda sebanya 16 unit yang diperuntukan bidan teladan di masing masing Puskesmas. Bantuan tersebut agar untuk peningkatan pelayan terhadap masyarakat.
Usai menyerahkan bantuan, Piet mengharapkan, agar tidak menyalah gunakan bantuan yang telah diterima. Kendaraan yang telah diterima, diperuntukan mempermudah operasional dalam melayani masyarakat.
Sementara Kepala dinas kesehatan Kab. Poso, Drg. Urip Heriyanto M Kes, mengatakan, Puskesmas penerima bantuan kendaraan operasional ditujukan kepada puskesmas yang memang belum memiliki kendaraan. Sedang penerima kendaraan roda dua, diperuntukan para bidan teladan.
Sebelum penyerahan kendaraan operasional, pagi harinya, pukul 05.30 Wita telah dilkukan kegiatan gerak jalan santai dengan route mengelilingi kota Poso. Ikut dalam gerak jalan, para muspida, unsur TNI, Polri, dan kalangan PNS serta masyarakat (rstmopm).
Rabu, 12 November 2008
SIDANG SINODE GKST TENTUKAN THEMA
SB Poso - Sidang lanjutan Sinode GKST ke 43 memasuki hari ke dua pada Rabu (12/11) yang diselenggarakan di Gereja Moria, Kec. Tentena, Kab. Poso, Sulawesi tengah. Dengan agenda pembahasan Thema yang diketuai oleh Pdt.Dr.A.A.Yewangoe.
Menurut Yewangoe, thema yang diambil, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh Rahmat terhadap segala yang dijanjikannya. Dan Thema tersebut sama dengan Thema dalam sidang Raya PGI ke XV yang menurut rencana akan diselenggarakan pada Nopember 2009 mendatang.
Masih menurut Yewangoe, kondisi masyarakat pada era orde baru penuh dengan ketegangan. Hal ini dikarenakan, masyarakat pada saat itu diajak ke dalam kekuasaan Negara.
Selain itu, saat ini masyarakat belum cukup toleran. Dia mencontohkan, kejadian aliran Ahmadiyah yang dikejar-kejar yang karena berbeda pandangan. Hal ini sebagai umat Kristen, dirinya tidak bisa mencampuri urusan internal Muslim.
Menanggapi masalah adanya RUU Syariat Islam, dirinya menjelaskan, masing masing Peda sudah diatur oleh Undang undang, sementara Muslim punya Perda sedangkan Kristen mempunyai, Injil. Namun demikian, maslah Undang undang semuanya diserahkan kepada pemerintah.
Sedangkan untuk Undang undang Pornografi, dirinya menyetujui disahkanya undang undang tersebut dengan alasan, pasal pasalnya mempunyai batsan yang sangat jelas, demkian jelasnya.
Sidang Sinode GKST KE 43 ini menurut rencana akan diselenggarakan hingga Minggu (16/11). Saat berita diturunkan, di lokasi persidangan masih berlangsung. Sedangkan pada tanggala Sabtu (15/11) menurut rencana sidang akan menentukan calon ketua umum GKST baru melalui pemilihan (rstmopm).
Menurut Yewangoe, thema yang diambil, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh Rahmat terhadap segala yang dijanjikannya. Dan Thema tersebut sama dengan Thema dalam sidang Raya PGI ke XV yang menurut rencana akan diselenggarakan pada Nopember 2009 mendatang.
Masih menurut Yewangoe, kondisi masyarakat pada era orde baru penuh dengan ketegangan. Hal ini dikarenakan, masyarakat pada saat itu diajak ke dalam kekuasaan Negara.
Selain itu, saat ini masyarakat belum cukup toleran. Dia mencontohkan, kejadian aliran Ahmadiyah yang dikejar-kejar yang karena berbeda pandangan. Hal ini sebagai umat Kristen, dirinya tidak bisa mencampuri urusan internal Muslim.
Menanggapi masalah adanya RUU Syariat Islam, dirinya menjelaskan, masing masing Peda sudah diatur oleh Undang undang, sementara Muslim punya Perda sedangkan Kristen mempunyai, Injil. Namun demikian, maslah Undang undang semuanya diserahkan kepada pemerintah.
Sedangkan untuk Undang undang Pornografi, dirinya menyetujui disahkanya undang undang tersebut dengan alasan, pasal pasalnya mempunyai batsan yang sangat jelas, demkian jelasnya.
Sidang Sinode GKST KE 43 ini menurut rencana akan diselenggarakan hingga Minggu (16/11). Saat berita diturunkan, di lokasi persidangan masih berlangsung. Sedangkan pada tanggala Sabtu (15/11) menurut rencana sidang akan menentukan calon ketua umum GKST baru melalui pemilihan (rstmopm).
BUPATI POSO BUKA MINI FOOT BALL 2008.
SB Poso - Perbutan piala Bupati lomba sepak bola mini 2008 mulai hari ini Rabu (12/11) digelar di lapangan Desa Tegal Rejo, Kec. Poso kota utara.
Pertandingan sepak bola mini tersebut, dibuka secara langsung oleh Bupati Poso, Drs. Piet Inkiriwang MM dengan ditandai penendangan bola. Adapun tema yang diambil “ Maju Bersama Merawat Persahabatan”. Dan menurut rencana pertandingan ini akan berlansung hingga 15 Desember.
Sebelum pertandingan dimulai, Piet Inkiriwang mengatakan, pertandingan sepak bola ini dalam rangka rekonsiliasi selama tiga tahun berjalan dan situasi yang sudah damai ini jangan sampai mau diadu domba oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab.
Bupati Poso juga meminta kepada masyarakat, untuk tetap memelihara perdamaian yang selama ini dibangun dan dirinya mengakui bahwa tugasnya sebagai Bupati Poso tinggal dua tahun sehingga sisa tugasnya akan tetap menciptakan perdamaian untuk masyarakatnya di Poso.
Dihadapan para penonton, bupati berjanji, akan membangun masjid di Desa Tegal Rejo yang rusak terkena tanah longsor meskipun dirinya bukan beragama Islam. Selain itu, dia juga akan memperbaiki jalan akses dari Tegal Rejo menuju Poso Kota.
“Mana ada Bupati sebelumnya yang beragama lain mau membangun masjid dan mengirimkan ustad ke daerah Poso”, demikian ungkapnya.
Sebelum mengahkiri sambutannya Bupati Poso mengajak kepada masyarakat agar jangan mau diadu domba oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab. Usir terhadap orang orang yang tidak menginginkan kehidupan yang damai di daerah Poso ini, demikian pintanya.
Ikut dalam pertandingan, sejumlah 32 kontingen dari 18 Kecamatan yang ikut merebutkan Bupati Cup Mini Foot Ball 2008. Sementara berita diturunkan, bertandingan masih berlansung antara tim dari Desa Lapane melawan tim desa Tegal Rejo masih kedudukan 0-0 (rstmopm).
Pertandingan sepak bola mini tersebut, dibuka secara langsung oleh Bupati Poso, Drs. Piet Inkiriwang MM dengan ditandai penendangan bola. Adapun tema yang diambil “ Maju Bersama Merawat Persahabatan”. Dan menurut rencana pertandingan ini akan berlansung hingga 15 Desember.
Sebelum pertandingan dimulai, Piet Inkiriwang mengatakan, pertandingan sepak bola ini dalam rangka rekonsiliasi selama tiga tahun berjalan dan situasi yang sudah damai ini jangan sampai mau diadu domba oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab.
Bupati Poso juga meminta kepada masyarakat, untuk tetap memelihara perdamaian yang selama ini dibangun dan dirinya mengakui bahwa tugasnya sebagai Bupati Poso tinggal dua tahun sehingga sisa tugasnya akan tetap menciptakan perdamaian untuk masyarakatnya di Poso.
Dihadapan para penonton, bupati berjanji, akan membangun masjid di Desa Tegal Rejo yang rusak terkena tanah longsor meskipun dirinya bukan beragama Islam. Selain itu, dia juga akan memperbaiki jalan akses dari Tegal Rejo menuju Poso Kota.
“Mana ada Bupati sebelumnya yang beragama lain mau membangun masjid dan mengirimkan ustad ke daerah Poso”, demikian ungkapnya.
Sebelum mengahkiri sambutannya Bupati Poso mengajak kepada masyarakat agar jangan mau diadu domba oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab. Usir terhadap orang orang yang tidak menginginkan kehidupan yang damai di daerah Poso ini, demikian pintanya.
Ikut dalam pertandingan, sejumlah 32 kontingen dari 18 Kecamatan yang ikut merebutkan Bupati Cup Mini Foot Ball 2008. Sementara berita diturunkan, bertandingan masih berlansung antara tim dari Desa Lapane melawan tim desa Tegal Rejo masih kedudukan 0-0 (rstmopm).
Selasa, 11 November 2008
JABATAN KOMANDAN BATALYON 714 DISERAH TERIMAKAN
SB Poso - Jabatan Komandan Batalyon 714/Sintuwu Maroso, di Poso hari ini Selasa(11/11) diserah-terimakan dihadapan Danrem 132/Tadolako.
Serah terima jabatan yang dilakukan dari Komanda Batalyon lama, Letkol Inf Tri Setyo Subagiyo S.I.P diserah terimakan kepada Letkol Inf Agus Pangarso. Selanjutnya Letkol Inf Tri Setyo akan menduduki jabatan barunya di Perwira pembantu Madya Penyelidikan di Kodam VII/WRB. Sedangkan Letkol Inf Agus sebelumnya menduduki jabatan Perwira pembantu Madya Personil Kodam VII/WRB.
Dihadapan peserta upacara Danrem 132/Tadolako, Letkol Inf Muchamad Nasir Majid selaku Inspektur upacara mengatakan, serah terima jabatan merupakan dinamika kehidupan organisai di TNI AD dengan berjalan dengan sistem yang menginginkan lebih baik dan lebih maju.
Alih tugas yang sering dilaksankan selalu diorientasikan kepada kepentingan pembinaan satuan dan pembinaan personil yang muaranya pada kepentingan pelaksanaan tugas pokok, demikian lanjutnya.
Disamping itu, alih tugas jabatan yang dilaksankan secara berkala dengan tujuan, pengembangan kemampuan kepimpinan dan menambah pengalaman di dalam mengemban berbaga tugas bagi perwira di lingkungan TNI AD.
Selanjutnya, Yonif 714 Sintuwu Maroso mampu menampilkan jati dirinya sebagai prajurit yang belandaskan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI, sehingga mampu melaksanakan tugas secara optimal, paparnya.
Dihadapan prajurit, Danrem meminta, Yonif 714 merupakan satuan tempur yang bersifat kewilayahan dan kompi-kompinya tersebar di wilayah Kab. Poso, Kab. Banggai, Kab. Morowali dan Kab. Tojo Una-una harus selalu siap dan mampu didalam mengamankan wilayah Sulawesi Tengah.
Selanjutnya, Sebagai satuan tempur, harus selalu terbina dan terlatih dalam olah keprajuritan agar memiliki keprofesionalisme dan disiplin yang tinggi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang semakin kompotitif.
Selain itu, untuk mencapai profesionalisme, harus dibarengi dengan masing masing personil untuk secara maksimal mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupu informal.
Sebelum mengahkiri amanatnya Danrem mengingatkan, sebagai prajurit dituntut untuk menampilkan perilaku yang dapat diteladani oleh masyarakat, disiplin serta taat kepada hukum yang berlaku.
Ikur hadir dalam upacara serah jabatan, Kapolda Sulteng yang diwakili Wakapolda, Kapolres, Ketua DPRD Poso, Bupati yang diwakili Wakil Bupati dan para tokoh masyarakat (rstmopm).
Serah terima jabatan yang dilakukan dari Komanda Batalyon lama, Letkol Inf Tri Setyo Subagiyo S.I.P diserah terimakan kepada Letkol Inf Agus Pangarso. Selanjutnya Letkol Inf Tri Setyo akan menduduki jabatan barunya di Perwira pembantu Madya Penyelidikan di Kodam VII/WRB. Sedangkan Letkol Inf Agus sebelumnya menduduki jabatan Perwira pembantu Madya Personil Kodam VII/WRB.
Dihadapan peserta upacara Danrem 132/Tadolako, Letkol Inf Muchamad Nasir Majid selaku Inspektur upacara mengatakan, serah terima jabatan merupakan dinamika kehidupan organisai di TNI AD dengan berjalan dengan sistem yang menginginkan lebih baik dan lebih maju.
Alih tugas yang sering dilaksankan selalu diorientasikan kepada kepentingan pembinaan satuan dan pembinaan personil yang muaranya pada kepentingan pelaksanaan tugas pokok, demikian lanjutnya.
Disamping itu, alih tugas jabatan yang dilaksankan secara berkala dengan tujuan, pengembangan kemampuan kepimpinan dan menambah pengalaman di dalam mengemban berbaga tugas bagi perwira di lingkungan TNI AD.
Selanjutnya, Yonif 714 Sintuwu Maroso mampu menampilkan jati dirinya sebagai prajurit yang belandaskan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI, sehingga mampu melaksanakan tugas secara optimal, paparnya.
Dihadapan prajurit, Danrem meminta, Yonif 714 merupakan satuan tempur yang bersifat kewilayahan dan kompi-kompinya tersebar di wilayah Kab. Poso, Kab. Banggai, Kab. Morowali dan Kab. Tojo Una-una harus selalu siap dan mampu didalam mengamankan wilayah Sulawesi Tengah.
Selanjutnya, Sebagai satuan tempur, harus selalu terbina dan terlatih dalam olah keprajuritan agar memiliki keprofesionalisme dan disiplin yang tinggi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang semakin kompotitif.
Selain itu, untuk mencapai profesionalisme, harus dibarengi dengan masing masing personil untuk secara maksimal mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupu informal.
Sebelum mengahkiri amanatnya Danrem mengingatkan, sebagai prajurit dituntut untuk menampilkan perilaku yang dapat diteladani oleh masyarakat, disiplin serta taat kepada hukum yang berlaku.
Ikur hadir dalam upacara serah jabatan, Kapolda Sulteng yang diwakili Wakapolda, Kapolres, Ketua DPRD Poso, Bupati yang diwakili Wakil Bupati dan para tokoh masyarakat (rstmopm).
Senin, 10 November 2008
POSO PERINGATI HARI PAHLAWAN
SB Poso - Bulan Nopember, tepatnya tanggal 10 Nopember merupakan hari yang bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Karena pada tanggal 10 Nopember, di Surabaya terjadi suatu pertempuran antara Arek Arek Surabaya dengan Kolonial penjajah yang mengakibatkan jatuhnya korban dikedua belah pihak. Sehingga pada tanggal tersebut dijadikan sebagai Hari Pahlawan bagi Bangsa Indonesia.
Hari hari bersejarah seperti Hari Pahlawan, diperingati secara seremonial di berbagai kota dari Sabang sampai Merauke. Hal ini terwujudnya bangsa yang menghargai jasa jasa para pahlawannya. Sesuai pepatah Bung Karno, Presiden I, “Bangsa yang besar, jangan sampai melupakan sejarah (Jasmerah)”.
Di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah misalnya, kota tua yang pernah ditoreh kegelapan akibat kesalah pahaman dua komunitas beberapa tahun yang lalu dalam memeringati Hari Pahlawan secara seremonial dilakukan dengan sederhana namun penuh khitmat.
Dalam pelaksanaanya, upacara yang diikuti oleh segenap komponen masyarakat yang berada di kota Poso dialakukan di lapangan Situwu Maroso tepat pukul 09.00 waktu setempat. Bertindak sebagai Insepektur Upacara, Bupati Poso, Drs. Piet Inkiriwang yang didampingi Kapolres, Dandim, dan Anggota Dewan.
Setelah melakukan upacara, para Muspida dan rombongan menuju Taman Makam Pahlawan yang letaknya sekitar lima kilo meter dari lapangan Situwu Maroso untuk melakukan tabur bunga kepada para pahlawan yang disemayamkan di makam tersebut. Selanjutnya, rombongan melakukan tabur bunga di laut, Pelabuhan Poso (rstmopm).
KADO MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN DI POSO
SB Poso - Beberapa puluhan pemuda Poso dari Front Perjuangan Masyarakat Ibukota Sultim di Poso (FPMIST) hari ini Senin (10/11) lakukan demo damai di kantor Bupati sebagai kado Hari Pahlawan.
Sekitar 40 pemuda FPMIST yang dipimpin langsung ketuanya, Sdr.Nono mendatangi kantor Bupati Poso untuk melakukan aksi damai. Dalam aksi damainya diterima oleh Wakil Bupati, Sekab dan Asisten I.
Dalam orasinya, FPMISTP mengajukan empat tuntutan, diantaranya, Bupati Poso dan DPRD segera membuat pernyataan tertulis bahwa Poso tetap berada dalam wilayah calon Propinsi Sultim, Komite perjuangan percepatan pemekaran Sultim (KP3 ST), segera membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan hasil kerja selama kurun waktu lima tahun selambat-lambatnya tiga hari sejak pernyataan ini dikeluarkan.
Selanjutnya, Pemerintah dalam hal ini Bupati segera membubarkan KP3STP. Dan Bupati dan ketua DPRD Kabupaten Poso segera menghentikan pertikaian tanpa syarat, apabila tidak diindahkan, kedua pihak harus segera meninggalkan wilayah kabupaten Poso.
Sebelummengahkiri orasinya, FPMSTP menghimbau kepada masyarakat agar tetap mempertahankan situasi kondusif yang telah dibangun selama ini sebagai syarat mutlak bagi kita untuk menyambut dan mempersiapkan Poso sebagai Ibukota Sulawesi Timur.
Sementara dari pemerintah daerah Poso yang diwakili Sekab, Hasad Lasa menyampaikan, Bahwa Bupati belum bisa menerima yang dikarenakan salah satu saudaranya ada yang meninggal.
Akasi damai ini berlangsung usai memperingati Hari Pahlawan hingga pukul 15.00 waktu setempat. Usai orasi, FPMSTP melajutkan melakukan himbauan kepada masayrakat Poso melalui pengeras suara yang diangkut kendraan keliling kota Poso.
Selama aksi damai dan pengamatan dilapangan, kurang mendapatkan apresiasi darai masyarakat setempat. Karena masyarakat Poso lebih beraktivitas seperti biasanya.
Menurut rencana, besok Selasa (11/11) FPMSTP akan melanjutka aksi damainya dan apa bila tidak diterima Bupati Poso di kantornya akan melakukan aksi damai di rumah dinasnya (rstmopm)
Hari hari bersejarah seperti Hari Pahlawan, diperingati secara seremonial di berbagai kota dari Sabang sampai Merauke. Hal ini terwujudnya bangsa yang menghargai jasa jasa para pahlawannya. Sesuai pepatah Bung Karno, Presiden I, “Bangsa yang besar, jangan sampai melupakan sejarah (Jasmerah)”.
Di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah misalnya, kota tua yang pernah ditoreh kegelapan akibat kesalah pahaman dua komunitas beberapa tahun yang lalu dalam memeringati Hari Pahlawan secara seremonial dilakukan dengan sederhana namun penuh khitmat.
Dalam pelaksanaanya, upacara yang diikuti oleh segenap komponen masyarakat yang berada di kota Poso dialakukan di lapangan Situwu Maroso tepat pukul 09.00 waktu setempat. Bertindak sebagai Insepektur Upacara, Bupati Poso, Drs. Piet Inkiriwang yang didampingi Kapolres, Dandim, dan Anggota Dewan.
Setelah melakukan upacara, para Muspida dan rombongan menuju Taman Makam Pahlawan yang letaknya sekitar lima kilo meter dari lapangan Situwu Maroso untuk melakukan tabur bunga kepada para pahlawan yang disemayamkan di makam tersebut. Selanjutnya, rombongan melakukan tabur bunga di laut, Pelabuhan Poso (rstmopm).
KADO MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN DI POSO
SB Poso - Beberapa puluhan pemuda Poso dari Front Perjuangan Masyarakat Ibukota Sultim di Poso (FPMIST) hari ini Senin (10/11) lakukan demo damai di kantor Bupati sebagai kado Hari Pahlawan.
Sekitar 40 pemuda FPMIST yang dipimpin langsung ketuanya, Sdr.Nono mendatangi kantor Bupati Poso untuk melakukan aksi damai. Dalam aksi damainya diterima oleh Wakil Bupati, Sekab dan Asisten I.
Dalam orasinya, FPMISTP mengajukan empat tuntutan, diantaranya, Bupati Poso dan DPRD segera membuat pernyataan tertulis bahwa Poso tetap berada dalam wilayah calon Propinsi Sultim, Komite perjuangan percepatan pemekaran Sultim (KP3 ST), segera membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan hasil kerja selama kurun waktu lima tahun selambat-lambatnya tiga hari sejak pernyataan ini dikeluarkan.
Selanjutnya, Pemerintah dalam hal ini Bupati segera membubarkan KP3STP. Dan Bupati dan ketua DPRD Kabupaten Poso segera menghentikan pertikaian tanpa syarat, apabila tidak diindahkan, kedua pihak harus segera meninggalkan wilayah kabupaten Poso.
Sebelummengahkiri orasinya, FPMSTP menghimbau kepada masyarakat agar tetap mempertahankan situasi kondusif yang telah dibangun selama ini sebagai syarat mutlak bagi kita untuk menyambut dan mempersiapkan Poso sebagai Ibukota Sulawesi Timur.
Sementara dari pemerintah daerah Poso yang diwakili Sekab, Hasad Lasa menyampaikan, Bahwa Bupati belum bisa menerima yang dikarenakan salah satu saudaranya ada yang meninggal.
Akasi damai ini berlangsung usai memperingati Hari Pahlawan hingga pukul 15.00 waktu setempat. Usai orasi, FPMSTP melajutkan melakukan himbauan kepada masayrakat Poso melalui pengeras suara yang diangkut kendraan keliling kota Poso.
Selama aksi damai dan pengamatan dilapangan, kurang mendapatkan apresiasi darai masyarakat setempat. Karena masyarakat Poso lebih beraktivitas seperti biasanya.
Menurut rencana, besok Selasa (11/11) FPMSTP akan melanjutka aksi damainya dan apa bila tidak diterima Bupati Poso di kantornya akan melakukan aksi damai di rumah dinasnya (rstmopm)
Rabu, 05 November 2008
PEMDA POSO LAKUKAN RAPAT KOMNAS HAM
SB Poso - Pemerintah Kabupaten Poso,Sulawesi Tengah beberapa hari yang lalu, Senin (11) melakukan rapat Komnas HAM di kantor Kabupaten Poso.
Rapat yang dilaksankan di ruang Panggombo dipimpin oleh Wakil Bupati, Abdul Muthalib Rimi SH.MH mewakili Bupati Poso. Ikut hadir dalam rapat diantaranya, Asisiten I bidang pemerintahan, Drs.M Salmin, anggota DPRD Komisi A, Suwardi SH dan perwakilan Komnas HAM Propinsi Sulawesi Tengah, Dede Askari.
Dalam rapatnya wakil bupati Poso mengatakan, tujuan rapat Komnas Ham untuk memberikan bantuan pengembalian hak-hak seseorang yang patut untuk diterimanya sesuai dengan Inpres No 14 tahun 2005.
Selain itu dalam rapatnya juga membahas masalah kepemilikan tanah yang menjadi hak setiap kepala keluarga.
Menurut hasil pantauan, dari 113 desa, bukti kepemilikan tanah warga di Kabupaten Poso dinyatakan hilang sekitar 545 sertifikat yang diakibatkan konflik.
Untuk menyelesaikan pedataan tersebut, Komnas HAM bekerjasama dengan pemerintah daerah serta beberapa instansi terkait dibantu masyarakat secara bersama-sama akan menyelesaikan persoalan yang berkepanjangan tersebut.
Diharapkan dalam rapat tersebut dapat memberikan hasil hasil yang cukup baik bagi masyarkat Poso dan segala permaslahan yang selama ini sempat tertunda dapat segera terselesaikan, demikian lanjut Wakil Bupati (rstmopm).
POSO MENJELANG EKSEKUSI AMROZI
Menjelang eksekusinya tiga pelaku bom Bali I, Amrozi Cs telah memetik kepahitan di beberapa wilayah Kabupaten Poso. Kejadian – kejadian Bom - bom palsu yang terpasang atau ditemukan dibebrapa tempat dengan cara sengaja sempat mengusik warga stempat.
Penemuan Bom di antara desa Labuhan- Mandale, Kec. Lage pada (21/10) misalnya, Bom palsu yang terbuat dari kaleng susu yang ditemukan dan kemudian dibawa ke kantor Polsek Lage oleh dua anggota Polisi dan kemudian dimusnahkan. Sedang sang penemunya, Arman (23) warga Labuhan tidak kelihatan batang hidungnya.
Terusiknya masyarakat terhadap penemuan bom di Lage belum reda, masayarakat Poso kembali dikejutkan dengan adanya penemuan bom kembali di daerah Poso Pesisir. Temuan bom ini didapatkan di daerah perkampungan warga Bali,tepatnya di depan rumah keluarga . . . . . .. .. . .
Temuan – temuan benda yang menyeramkan bagi masyarakat yang secara beruntun dalam sepekan, mengakibatkan warga Poso merasa terusik ketentramannya. Padahal, penduduk Poso yang selama ini telah membangun hingga terciptanya suatu perdamaian dari kecarut-marutan masalalunya seakan terancam kembali.
Temuan temuan Bom oleh aparat kepolisian di daerah Poso secara beruntun dalam sepekan, bentuk dari bomnya sangatlah menggelikan dan bisa dibilang lelucon yang mengejutkan. Bentuknya kalng susu, pipa dan isiannya sangat ringan. Bila didengar suaranya saat didisposal oleh aparat Polisi, bunyinya juga tidak sebesar apa yang diberitakan di media media.
Keterkaitan dengan Eksekusi Amrozi
Dengan temuan Bom secara beruntun di Poso yang secara kebetulan atau disengaja bersamaan dengan menjelang pelaksanaan eksekusinya pelaku Bom Bali I, Amrozi Cs hal ini yang menjadi pertanyaan bagi warga Poso. Ada yang menceriterakan tentang Bom palsu, cipta kondisi, dan bermacam-macam yang dilontarkan warga.
Hal ini bisa terjadi, warga sekitar temuan Bom melihat dari bentuk Bom yang diemukan di beberapa tempat bentuknya sama. Warga yang menemukan untuk dikonformasi oleh wartawan belum pernah ketemu. Temuan Bom selama ini, wartawan diundang setelah Bom tersebut akan dimusnahkan sehingga sang wartawan untuk mengulas tidak secara mendalam dan sepihak.
Terlebih, setelah Kapolda Sulteng, Brigjend Pol Suparni Parto memberikan statment, pelaku teror di Poso pemain lama. Hal ini membuat gerah bagi pemain lama yang sudah sadar menjadi ketakutan kembali “jangan jangan dirinya dijadikan DPO”.
Temuan temuan Bom di Poso yang selama ini sang pelakunya belum pernah diketemukan oleh aparat. Padahal, sebulan sebelumnya sudah ada kejadian yang sama, namun hasil penemuan pelaku sampai sekarang masih nihil.
Anehnya, menurut pihak kepolisian, Polsek Lage salah satu temuan Bom ditemukan didaerah antara desa Madale – Labuan, setelah dikonformasi ke masyarakat setempat tentang temuan bom diwilayahnya, justeru warga tersebut merasa kaget campur ketakutan. Hal semacam ini, justeru menggaruk luka lama dan dapat menimbulkan saling curiga diantara warga.
Setelah ditelusuri, kejadian temuan Bom yang selama ini terjadi di Poso, hanyalah sekedar cipta kondisi turunya dana keamanan wilayah. Besarnya dana yang turun, Allahhu Allam . . … . . . ? Pelakunya . . . . . . . ? yang menciptakan, . . . . . . ?
Kejadian temuan Bom Poso secara beruntun numpang populairitas eksekusi Amrozi Cs namun dampak yang merasakan masyarakat Poso. Luka duka yang sudah terbalut kedamaian dan hilangnya saling curiga akan tergaruk kembali dan akan menjadi luka baru.
Mungkinkah populairitas semacam ini akan dipelihara, warga poso lebih berpengalaman dengan masa lalunya sehingga masyarakat tidak terpengaruh tindak provokasi yang diciptakan selama ini.
Rapat yang dilaksankan di ruang Panggombo dipimpin oleh Wakil Bupati, Abdul Muthalib Rimi SH.MH mewakili Bupati Poso. Ikut hadir dalam rapat diantaranya, Asisiten I bidang pemerintahan, Drs.M Salmin, anggota DPRD Komisi A, Suwardi SH dan perwakilan Komnas HAM Propinsi Sulawesi Tengah, Dede Askari.
Dalam rapatnya wakil bupati Poso mengatakan, tujuan rapat Komnas Ham untuk memberikan bantuan pengembalian hak-hak seseorang yang patut untuk diterimanya sesuai dengan Inpres No 14 tahun 2005.
Selain itu dalam rapatnya juga membahas masalah kepemilikan tanah yang menjadi hak setiap kepala keluarga.
Menurut hasil pantauan, dari 113 desa, bukti kepemilikan tanah warga di Kabupaten Poso dinyatakan hilang sekitar 545 sertifikat yang diakibatkan konflik.
Untuk menyelesaikan pedataan tersebut, Komnas HAM bekerjasama dengan pemerintah daerah serta beberapa instansi terkait dibantu masyarakat secara bersama-sama akan menyelesaikan persoalan yang berkepanjangan tersebut.
Diharapkan dalam rapat tersebut dapat memberikan hasil hasil yang cukup baik bagi masyarkat Poso dan segala permaslahan yang selama ini sempat tertunda dapat segera terselesaikan, demikian lanjut Wakil Bupati (rstmopm).
POSO MENJELANG EKSEKUSI AMROZI
Menjelang eksekusinya tiga pelaku bom Bali I, Amrozi Cs telah memetik kepahitan di beberapa wilayah Kabupaten Poso. Kejadian – kejadian Bom - bom palsu yang terpasang atau ditemukan dibebrapa tempat dengan cara sengaja sempat mengusik warga stempat.
Penemuan Bom di antara desa Labuhan- Mandale, Kec. Lage pada (21/10) misalnya, Bom palsu yang terbuat dari kaleng susu yang ditemukan dan kemudian dibawa ke kantor Polsek Lage oleh dua anggota Polisi dan kemudian dimusnahkan. Sedang sang penemunya, Arman (23) warga Labuhan tidak kelihatan batang hidungnya.
Terusiknya masyarakat terhadap penemuan bom di Lage belum reda, masayarakat Poso kembali dikejutkan dengan adanya penemuan bom kembali di daerah Poso Pesisir. Temuan bom ini didapatkan di daerah perkampungan warga Bali,tepatnya di depan rumah keluarga . . . . . .. .. . .
Temuan – temuan benda yang menyeramkan bagi masyarakat yang secara beruntun dalam sepekan, mengakibatkan warga Poso merasa terusik ketentramannya. Padahal, penduduk Poso yang selama ini telah membangun hingga terciptanya suatu perdamaian dari kecarut-marutan masalalunya seakan terancam kembali.
Temuan temuan Bom oleh aparat kepolisian di daerah Poso secara beruntun dalam sepekan, bentuk dari bomnya sangatlah menggelikan dan bisa dibilang lelucon yang mengejutkan. Bentuknya kalng susu, pipa dan isiannya sangat ringan. Bila didengar suaranya saat didisposal oleh aparat Polisi, bunyinya juga tidak sebesar apa yang diberitakan di media media.
Keterkaitan dengan Eksekusi Amrozi
Dengan temuan Bom secara beruntun di Poso yang secara kebetulan atau disengaja bersamaan dengan menjelang pelaksanaan eksekusinya pelaku Bom Bali I, Amrozi Cs hal ini yang menjadi pertanyaan bagi warga Poso. Ada yang menceriterakan tentang Bom palsu, cipta kondisi, dan bermacam-macam yang dilontarkan warga.
Hal ini bisa terjadi, warga sekitar temuan Bom melihat dari bentuk Bom yang diemukan di beberapa tempat bentuknya sama. Warga yang menemukan untuk dikonformasi oleh wartawan belum pernah ketemu. Temuan Bom selama ini, wartawan diundang setelah Bom tersebut akan dimusnahkan sehingga sang wartawan untuk mengulas tidak secara mendalam dan sepihak.
Terlebih, setelah Kapolda Sulteng, Brigjend Pol Suparni Parto memberikan statment, pelaku teror di Poso pemain lama. Hal ini membuat gerah bagi pemain lama yang sudah sadar menjadi ketakutan kembali “jangan jangan dirinya dijadikan DPO”.
Temuan temuan Bom di Poso yang selama ini sang pelakunya belum pernah diketemukan oleh aparat. Padahal, sebulan sebelumnya sudah ada kejadian yang sama, namun hasil penemuan pelaku sampai sekarang masih nihil.
Anehnya, menurut pihak kepolisian, Polsek Lage salah satu temuan Bom ditemukan didaerah antara desa Madale – Labuan, setelah dikonformasi ke masyarakat setempat tentang temuan bom diwilayahnya, justeru warga tersebut merasa kaget campur ketakutan. Hal semacam ini, justeru menggaruk luka lama dan dapat menimbulkan saling curiga diantara warga.
Setelah ditelusuri, kejadian temuan Bom yang selama ini terjadi di Poso, hanyalah sekedar cipta kondisi turunya dana keamanan wilayah. Besarnya dana yang turun, Allahhu Allam . . … . . . ? Pelakunya . . . . . . . ? yang menciptakan, . . . . . . ?
Kejadian temuan Bom Poso secara beruntun numpang populairitas eksekusi Amrozi Cs namun dampak yang merasakan masyarakat Poso. Luka duka yang sudah terbalut kedamaian dan hilangnya saling curiga akan tergaruk kembali dan akan menjadi luka baru.
Mungkinkah populairitas semacam ini akan dipelihara, warga poso lebih berpengalaman dengan masa lalunya sehingga masyarakat tidak terpengaruh tindak provokasi yang diciptakan selama ini.
Langganan:
Postingan (Atom)
+of+P1290078.JPG)
